Mengkhayalkan Menteri Ferry Mursyidan Baldan Bisa Segarang Menteri Susi Pudjiastuti

Kemarin di kantor, salah satu rekan kerja berujar, “Kayaknya Jokowi banyak salah pilih Menteri deh! Dari sekian banyak Menteri, yang baru terasa gebrakannya cuman Menteri Susi doang! Yang lainnya pada ke mana…? Pada tidur kali ya….”. Hehehe… mungkin terasa agak lebay, namun ada benarnya juga. Tanpa mengecilkan arti peran dan sumbangsih yang telah dilakukan oleh Menteri-Menteri lainnya, patut diakui, Menteri Susi paling menonjol di antara Menteri lainnya. Gebrakannya langsung menggigit, membuatnya melejit, walau jangan sampai kejedot langit. Harus tetap membumi. Upaya yang dilakukannya harus tetap konsisten, demi menjaga sumberdaya kelautan pertiwi.

Menteri Susi telah berhasil membalikkan kondisi media dan sebagian besar masyarakat yang awalnya meragukan kemampuannya dan mencibir latar belakang pendidikannya. Pak JK sendiri berkomentar bahwa yang paling populer saat ini Menteri lulusan SMP, mengalahkan Menteri yang PHD. JK memuji Menteri Susi telah berhasil melakukan revolusi mental dan memiliki semangat yang patut ditiru.

Menteri Susi telah menegakkan aturan di laut dan secara tidak langsung menegakkan kedaulatan Negeri. Menangkal illegal fishing yang sebelumnya “semua tahu namun tidak bisa / tidak mau / tidak mampu berbuat apa-apa”. Menteri Susi tidak berjalan sendiri, beliau juga melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya yang terkait. Tak kurang pihak TNI, Polri, Kejaksaan, media, dan pihak-pihak lain diajaknya untuk bergandengan tangan, secara bersama memberantas para penjarah sumber daya laut Indonesia.

Di laut, kita boleh berlega hati karena memiliki Menteri Susi yang mau dan mampu menegakkan aturan. Bagaimana dengan di darat? Hati kecil saya sebagai Warga Negara biasa sungguh berharap banyak agar Menteri lainnya pun bisa segarang dan setegas Menteri Susi. Sekedar untuk ngomporin Menteri lainnya, “Masa kalah sama Menteri perempuan dan hanya lulusan SMP pula?”.

Semua orang pasti mengakui, Indonesia adalah Negeri yang kaya dengan sumber daya alam. Negeri yang gemah ripah loh jinawi. Namun sayang seribu sayang, banyak ketidakbijaksanaan dalam pemanfaatan ruangnya. Bahkan sebagian karena keserakahan manusia di dalamnya. Banyak pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Memori kita masih dapat mengingat dengan jelas bencana longsor yang terjadi di Banjarnegara. Peristiwa tanah longsor di Banjarnegara bukan kali ini saja terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPP) merilis, Dusun Jemblung di Banjarnegara merupakan salah satu wilayah yang berpotensi longsor. Kemiringan lereng Bukit Telogolele cukup curam, lebih dari 60 persen. Meski kemiringan tinggi, tidak ada terasering di bukit tersebut. Warga dibiarkan menanam palawija pada lereng-lereng bukit. Kerapatan tanaman yang rendah tidak mampu menahan aliran air. Warga pun dibiarkan mendiami wilayah-wilayah di bawah lereng yang sangat rawan. Seharusnya, dengan penataan ruang yang baik dan penegakan aturan tata ruang yang tegas, hal ini bukan mustahil dapat dihindari.

Ingatan kita juga masih belum luntur untuk mengenang peristiwa banjir Manado pada awal tahun 2014. Banjir bandang Manado disebabkan oleh hilangnya hutan dan sungai-sungai kecil di sekitar Manado, serta rusaknya daerah resapan air. Pembangunan kota yang sangat masif tanpa mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lahan menyebabkan sejumlah sungai di Manado tidak mampu menahan tingginya debit air hujan. Bencana banjir di Manado tersebut juga merupakan bukti lemahnya penataan ruang dan penegakan aturan tata ruang di Manado. Semakin tingginya frekuensi bencana yang terjadi dan menurunnya daya dukung lingkungan merupakan salah satu akibat dilanggarnya rencana tata ruang.

Longsor dan banjir yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia tidak lepas dari ulah manusia penghuninya. Kerusakan ekologi yang terjadi di berbagai belahan Indonesia salah satunya akibat lemahnya penegakan aturan terkait penataan ruang. Perizinan sering dikeluarkan pada lokasi-lokasi yang sebenarnya tidak layak. Misalnya, izin mendirikan bangunan sering dikeluarkan pada lokasi-lokasi yang tidak layak untuk ditinggali, rawan bencana. Atau banyaknya permukiman liar di daerah hulu dengan tingkat kemiringan tinggi sehingga akibatnya sudah jelas. Bencana pasti akan hadir.

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 61 secara jelas dan tegas mengatur bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Tengoklah sekitar kita. Berapa banyak rencana tata ruang yang telah ditetapkan? Berapa banyak yang telah diimplementasikan dan ditegakkan aturannya? Berapa banyak pelanggaran yang telah terjadi? Berapa banyak bencana yang terjadi karena tidak ditegakkannya aturan tata ruang? Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah sejatinya dapat diterapkan dan ditegakkan aturannya. Jangan hanya jadi pajangan di Kantor-kantor Gubernur/Bupati/Walikotanya atau di kantor-kantor Bappedanya. Aturan mainnya harus ditegakkan secara tegas. Jangan mau kalah dengan ulah para perambah hutan, penyerobot lahan, atau para oknum pemberi izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini harus segera dilakukan bila Indonesia tidak ingin terpuruk ke dalam berbagai bencana yang seharusnya bisa dihindari.

Jokowi telah memilih dan menetapkan Ferry Mursyidan Baldan selaku punggawa yang memimpin Kementerian yang mengawal Tata Ruang. Walau agak sedikit mengherankan, “Mengapa Kementerian Agraria dan Tata Ruang? Mengapa tidak Menteri Tata Ruang saja? Toh Agraria merupakan salah satu yang dapat diatur dalam tata ruang? Mengapa tokoh utamanya adalah agraria?” Sudahlah… yang penting, tetap ada Menteri yang mengurusi tata ruang. Semoga, Menteri Ferry tidak hanya mengurusi keagrariaan saja.

Sepak terjang Ferry Mursyidan Baldan gaungnya memang belum segarang Menteri Susi, bahkan nyaris samar-samar. Menteri Ferry memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan terkait penataan ruang dan itu dapat dimulai dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penegakan aturan terhadap para pelanggar pemanfaatan ruang. Menteri Ferry diharapkan dapat segarang dan setegas Menteri Susi dalam menindak para pelanggar tata ruang. Upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang terkait pelanggaran pemanfaatan ruang dapat dilakukan dimulai dengan optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, selain pejabat penyidik kepolisian Negara RI, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang penataan ruang diberi wewenang membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Inilah waktunya bagi Menteri Ferry untuk menunjukkan taringnya. Sekedar menghangatkan kompor, “Inilah waktunya bagi Menteri Ferry untuk membuktikan pula bahwa Menteri dari parpol juga bisa! Menteri Ferry juga tidak kalah dengan Menteri Susi! Tindak tegas para pelanggar tata ruang!”. Buktikan bahwa nantinya, setiap warga masyarakat akan berpikir seribu kali untuk melakukan pelanggaran tata ruang. Buktikan! Salam. (Del)

Banjir di Jakarta itu Wajar

Hujan deras yang melanda Jakarta pagi ini pasti membuat banyak orang yang tinggal di kawasan Jakarta mengurungkan niatnya untuk pergi ke tempat kerja atau ke tempat aktivitasnya sehari-hari. Selain karena sibuk mengurusi air yang bagai tamu tak diundang, masuk tanpa permisi, juga karena sulitnya keluar dari kawasan rumah. Genangan ada di mana-mana. Kemacetan menjadi kepastian mutlak. Itu pula yang saya alami. Libur atau tepatnya meliburkan diri di hari yang penuh banjir ternyata tetap menyisakan hikmah. Paling tidak, dapat menulis dengan tenang di rumah.

Gambar

Musim banjir tahun ini tak kalah heboh dengan tahun yang lalu. Untuk beberapa lokasi, semakin parah. Menggelitik dan menggerakkan hati untuk kembali menelisik ruang Jakarta, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Banjir di Jakarta  itu wajar. Jadi tidak perlu terlalu heran, tidak perlu terlalu terkejut. Banjir di Jakarta itu suatu hal yang pasti.

Kok bisa? Berikut beberapa alasannya:

1.    Jakarta sudah menjelma menjadi belantara beton

Untuk warga yang telah lama tinggal menetap di Jakarta, akan dengan mudah merasakan secara jelas perbedaannya. Cobalah sedikit mengingat-ingat kondisi Jakarta 10 tahun yang lalu dan bandingkan dengan kondisi Jakarta sekarang. Pasti akan menyadari bahwa kawasan terbangun di Jakarta telah meningkat dengan pesat. Ruang terbuka telah berganti menjadi kawasan terbangun. Gedung-gedung seakan berlomba untuk membelah langit Jakarta, semakin tinggi, semakin banyak. Skyline Jakarta telah berubah. Jakarta telah berubah menjadi belantara beton. Maraknya dan masifnya pembangunan fisik terutama di sektor properti,  baik berupa hunian horisontal maupun vertikal, menjadi penyumbang besar. Semakin banyaknya kawasan terbangun yang tidak mempertimbangkan kebutuhan ruang resapan air menjadi salah satu penyebabnya.

2.   Ruang Terbuka Hijau hanya 9 %

Saat ini, ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta hanya 9,8% dari total luas Jakarta. Untuk mencapai besaran 16 % sesuai dengan yang diamanatkan dalam RDTR DKI Jakarta, masih diperlukan tambahan 6 %  ruang terbuka hijau. Jakarta masih memerlukan upaya yang sangat keras untuk mencapai hal itu. Sebagai gambaran, dengan total luas wilayah DKI Jakarta 661,52 km2, setiap tambahan 1% RTH, dibutuhkan lahan seluas 6,6 km2. Bahkan jika mengikuti aturan yang tercantum dalam UU Penataan Ruang, seharusnya ruang terbuka hijau yang disediakan 30 %, yang terdiri dari 20 % RTH publik dan  10 % RTH privat. Bagaimana air dapat cepat meresap ke dalam tanah jika ruang terbuka hijau nya hanya tersisa 9 % saja?

3.   Perambahan wilayah sempadan sungai

Cobalah tengok kawasan-kawasan di pinggir-pinggir sungai yang ada di Jakarta. Sangat mudah ditemui bangunan-bangunan yang berada persis di pinggir sungai, tanpa jarak sama sekali. Bahkan banyak di antaranya berada sedikit di atas sungai. Tak usah heran jika sangat rawan terkena banjir. Wilayah sempadan sungai selayaknya tidak boleh terbangun. Dilarang mendirikan bangunan di kawasan-kawasan sempadan sungai.

4.   Pertambahan jumlah penduduk

Jakarta merupakan kota terbuka. Jakarta tetap masih menjadi magnet bagi warga yang berada di sekitar Jakarta maupun orang-orang yang berada jauh dari Jakarta untuk hidup dan mencari penghidupan di Jakarta. Jumlah penduduk Jakarta yang terus bertambah tentunya sangat berpengaruh pada daya dukungnya. Jakarta sudah tidak sanggup menampung lonjakan penduduk. Tidak usah heran jika daya dukung Kota Jakarta terus merosot. Kondisi lingkungan di Kota Jakarta semakin memprihatinkan.

5.   Buruknya implementasi rencana tata ruang

Jakarta seharusnya sedikit bernafas lega karena telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta No. 1 tahun 2012, bahkan memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta yang telah mendapatkan kesepakatan dengan DPRD pada tanggal 12 Desember 2013.  RDTR ini selayaknya dapat dijadikan tonggak untuk membenahi Kota Jakarta karena di dalamnya telah memuat aturan zonasi ruang Jakarta yang dituangkan dalam peta zonasi untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Penegakan hukum tetap menjadi salah satu panglima. Buruknya implementasi rencana tata ruang di masa lalu dan lemahnya penegakan hukum sepatutnya tidak terjadi lagi. Jika konsekuen menerapkan RDTR yang telah ditetapkan, setidaknya ruang yang diidamkan dapat terwujud.

6.   Perubahan peruntukan di wilayah hulu

Jakarta memang tidak dapat menangani banjir seorang diri. Perlu penanganan lintas wilayah. Masalah banjir terkait erat dengan wilayah lainnya, terutama di kawasan hulunya. Perubahan peruntukan yang terjadi secara masif di kawasan Puncak, Bogor dan sekitarnya sangat mempengaruhi. Kawasan resapan air di bagian hulu telah berkurang secara drastis. Tidak perlu terlalu heran jika Jakarta menanggung akibatnya. Tidak perlu terlalu menyalahkan wilayah lain pula, karena warga Jakarta pun memiliki andil di dalamnya. Sebagian besar vila-vila di kawasan Puncak dan Bogor dimiliki oleh orang Jakarta.

7.   Budaya dan perilaku masyarakat yang tidak mendukung

Selain faktor teknis yang menjadi penyebab, masih ada faktor lain yang justru mengambil porsi yang sangat besar, yaitu terkait budaya dan perilaku masyarakat Kota Jakarta yang belum mendukung. Jakarta merupakan Kota Metropolitan yang layak dijuluki sebagai Kampung Besar. Tidak ada yang salah dengan sebutan Kampung Besar, yang membuat miris adalah budaya kampung yang masih melekat erat Tidak semua budaya kampung buruk. Banyak pula budaya kampung yang baik. Budaya gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, dan budaya kampung lainnya, layak diterapkan di Jakarta. Yang menjadi masalah adalah penerapan budaya kampung yang tidak tepat. Pengaplikasiannya tidak sesuai dengan lingkungan yang ada, yaitu lingkungan perkotaan. Mulai menjurus tidak hanya budaya kampung, melainkan kampungan. Dapat dilihat di tulisan lainnya tentang Jakarta Kota Metropolitan dengan Budaya Kampung.  Sangat mudah menjumpai warga Jakarta yang membuang sampah sembarangan dan menganggap sungai sebagai tempat sampah besar dan menempati lahan-lahan kosong yang seharusnya terlarang untuk hunian.

Jadi, jika banjir melanda Jakarta, itu adalah hal yang wajar. Jakarta semakin tidak ramah dan tidak nyaman merupakan akibat yang sangat wajar terjadi.  Curah hujan yang tinggi, saluran air yang tidak memadai, buruknya sistem drainase perkotaan, pendangkalan sungai, perambahan wilayah sempadan sungai menjadi hunian dan bangunan lainnya, menyusutnya ruang terbuka hijau, pembangunan yang sangat masif terjadi, budaya dan perilaku warga yang masih memprihatinkan serta banyak hal lainnya menjadi penyebabnya.

Apalagi ya…? Ah, sudahlah, itu dulu. Hujan telah reda, saatnya untuk mandi. Hehehe.. apa hubungannya? (Del)

Sumber Foto : http://whatindonews.com/id/post/15999/antisipasi_banjir_jakarta__bnpb_siapkan_tmc