Untung Masih Ada Ahok yang Ngurus Jakarta

Jalan Inspeksi Kali Sentiong. Sumber gambar : ahok.org/berita/news/jalan-inspeksi-terus-dibangun-di-jakarta/attachment/jalan-inspeksi/

Jalan Inspeksi Kali Sentiong. Sumber gambar : ahok.org/berita/news/jalan-inspeksi-terus-dibangun-di-jakarta/attachment/jalan-inspeksi/

Di antara gegap gempita berita tentang Pilpres yang mendominasi berbagai media, kita sebagai warga Jakarta masih bersyukur. Jakarta masih ada yang “ngurus”. Ketika Jokowi mundur sejenak dari aktivitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, warga Jakarta masih bisa bernafas lega. Ahok masih bekerja keras untuk Jakarta. Ahok masih memegang amanahnya untuk “mengawal” dan “membenahi” Jakarta. Saya rasa dia layak kok jadi Gubernur.

Saya tidak ingin berbicara tentang Jokowi yang tengah konsentrasi dengan pertarungan pencapresannya. Biarkan rakyat yang menentukan. Tulisan ini hanya ingin mengungkapkan tentang Ahok dan kiprahnya untuk Jakarta.

Salut patut dilontarkan untuk Ahok. Beliau masih teguh melakukan upaya-upaya yang memang harus dilakukan untuk mengatasi banjir Jakarta dan tetap melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh Jokowi. Upaya untuk mengatasi banjir, tidak hanya dilakukan ketika musim banjir tiba. Banyak hal yang dapat dilakukan justru ketika musim banjir masih jauh. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan justru kala musim banjir belum lewat. Tidak hanya dilakukan upaya tanggap darurat saja.

Banjir seakan sudah menjadi agenda rutin tahunan untuk Jakarta. Bahkan ada yang mempercayai adanya siklus banjir besar 5 tahunan. Penyelesaian permasalahan banjir merupakan “pekerjaan rumah” yang seharusnya bersifat menerus bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan juga Pemerintah Pusat karena menyangkut area yang lebih luas dan kewenangan yang lebih tinggi. Jakarta tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan banjirnya.

Kondisi morfologis Kota Jakarta sangat mempengaruhi. Sekitar 40% wilayah Jakarta berada di bawah pengaruh pasang surut dan rentan banjir. Sebagian wilayah DKI Jakarta memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut.  Kota Jakarta merupakan bagian dari DAS Ciliwung-Cisadane dan cekungan air tanah yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Belum ditambah dengan Kota Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai besar. Satu contoh, Sungai Ciliwung memiliki hulu yang berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango di Kabupaten Bogor dan bermuara di teluk Jakarta. Prinsip dasarnya, jika tidak ingin banjir melanda Jakarta, selain menjaga aliran sungai agar tidak semakin tergerus dan terjadi pendangkalan maupun penyempitan, menjaga hulu sungai merupakan hal yang tidak kalah penting.

Untuk mengatasi banjir yang rutin melanda Jakarta, Ahok dan jajarannya saat ini tengah giat mengerjakan jalan inspeksi di Kali Sentiong, Kemayoran, Jakarta Pusat yang dulu digagasnya bersama dengan Jokowi. Tidak hanya itu, DKI masih akan membangun jalan inspeksi di beberapa wilayah lainnya. Pembangunannya dilakukan secara bertahap karena akan terkait dengan pembersihan permukiman di sepanjang sungai yang dilewatinya. Pembangunan jalan inspeksi sangat dibutuhkan untuk menghindari pembangunan kembali permukiman liar di sepanjang bantaran kali atau sungai.

Permukiman yang terkena pembangunan jalan inspeksi secara bertahap akan dipindahkan untuk menempati rumah susun. Rumah susun dibangun untuk menampung penduduk yang tinggal di bantaran kali dan waduk. Pemda DKI Jakarta sudah melakukan hal yang benar. Penduduk tidak asal disuruh pindah begitu saja, namun disediakan tempat tinggal yang layak dan manusiawi.

Rusun siap, warga di pinggiran kali sudah pindah, maka waduk, sungai, atau kali akan dilebarkan. Pinggiran sungai akan dibangun jalan-jalan inspeksi yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Ahok mengatakan, “Jadi kita bisa mengatasi banjir sekaligus mengatasi kemacetan lalu lintas dengan adanya jalan inspeksi tersebut”. Setuju.

Ahok tidak akan pandang bulu, yang melanggar akan ditertibkan. Tidak akan ada biaya ganti rugi, karena sudah disediakan tempat tinggal di rusun yang dibangun. Setuju juga.

Terjadinya banjir di Jakarta tidak terlepas dari tidak tertibnya pembangunan di Jakarta. Perubahan fungsi lahan atas nama pembangunan semakin sulit dikendalikan. Jumlah penduduk siang sekitar 12,5 juta jiwa dengan segenap aktivitasnya harus ditampung oleh Jakarta. Berbagai macam aktivitas pembangunan tidak hentinya dilakukan untuk memenuhi dan mewadahi aktivitas penduduk Jakarta dan sekitarnya.

Perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari demi memenuhi kebutuhan penghuninya. Lahan yang seharusnya difungsikan sebagai kawasan resapan air berubah menjadi kawasan budi daya dengan beragam peruntukan. Ruang terbuka hijau semakin terkikis dan perlahan habis.  Sudah saatnya pembenahan dilakukan. Penertiban pembangunan sebagai langkah pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang harus terus dilakukan. Pembangunan di wilayah Jakarta harus tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta.

Jakarta masih memiliki banyak PR. Ayo Pak Ahok…! Semangat…! Untung masih ada Ahok yang ngurus Jakarta ! (Del)

Advertisements

Banjir di Jakarta itu Wajar

Hujan deras yang melanda Jakarta pagi ini pasti membuat banyak orang yang tinggal di kawasan Jakarta mengurungkan niatnya untuk pergi ke tempat kerja atau ke tempat aktivitasnya sehari-hari. Selain karena sibuk mengurusi air yang bagai tamu tak diundang, masuk tanpa permisi, juga karena sulitnya keluar dari kawasan rumah. Genangan ada di mana-mana. Kemacetan menjadi kepastian mutlak. Itu pula yang saya alami. Libur atau tepatnya meliburkan diri di hari yang penuh banjir ternyata tetap menyisakan hikmah. Paling tidak, dapat menulis dengan tenang di rumah.

Gambar

Musim banjir tahun ini tak kalah heboh dengan tahun yang lalu. Untuk beberapa lokasi, semakin parah. Menggelitik dan menggerakkan hati untuk kembali menelisik ruang Jakarta, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Banjir di Jakarta  itu wajar. Jadi tidak perlu terlalu heran, tidak perlu terlalu terkejut. Banjir di Jakarta itu suatu hal yang pasti.

Kok bisa? Berikut beberapa alasannya:

1.    Jakarta sudah menjelma menjadi belantara beton

Untuk warga yang telah lama tinggal menetap di Jakarta, akan dengan mudah merasakan secara jelas perbedaannya. Cobalah sedikit mengingat-ingat kondisi Jakarta 10 tahun yang lalu dan bandingkan dengan kondisi Jakarta sekarang. Pasti akan menyadari bahwa kawasan terbangun di Jakarta telah meningkat dengan pesat. Ruang terbuka telah berganti menjadi kawasan terbangun. Gedung-gedung seakan berlomba untuk membelah langit Jakarta, semakin tinggi, semakin banyak. Skyline Jakarta telah berubah. Jakarta telah berubah menjadi belantara beton. Maraknya dan masifnya pembangunan fisik terutama di sektor properti,  baik berupa hunian horisontal maupun vertikal, menjadi penyumbang besar. Semakin banyaknya kawasan terbangun yang tidak mempertimbangkan kebutuhan ruang resapan air menjadi salah satu penyebabnya.

2.   Ruang Terbuka Hijau hanya 9 %

Saat ini, ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta hanya 9,8% dari total luas Jakarta. Untuk mencapai besaran 16 % sesuai dengan yang diamanatkan dalam RDTR DKI Jakarta, masih diperlukan tambahan 6 %  ruang terbuka hijau. Jakarta masih memerlukan upaya yang sangat keras untuk mencapai hal itu. Sebagai gambaran, dengan total luas wilayah DKI Jakarta 661,52 km2, setiap tambahan 1% RTH, dibutuhkan lahan seluas 6,6 km2. Bahkan jika mengikuti aturan yang tercantum dalam UU Penataan Ruang, seharusnya ruang terbuka hijau yang disediakan 30 %, yang terdiri dari 20 % RTH publik dan  10 % RTH privat. Bagaimana air dapat cepat meresap ke dalam tanah jika ruang terbuka hijau nya hanya tersisa 9 % saja?

3.   Perambahan wilayah sempadan sungai

Cobalah tengok kawasan-kawasan di pinggir-pinggir sungai yang ada di Jakarta. Sangat mudah ditemui bangunan-bangunan yang berada persis di pinggir sungai, tanpa jarak sama sekali. Bahkan banyak di antaranya berada sedikit di atas sungai. Tak usah heran jika sangat rawan terkena banjir. Wilayah sempadan sungai selayaknya tidak boleh terbangun. Dilarang mendirikan bangunan di kawasan-kawasan sempadan sungai.

4.   Pertambahan jumlah penduduk

Jakarta merupakan kota terbuka. Jakarta tetap masih menjadi magnet bagi warga yang berada di sekitar Jakarta maupun orang-orang yang berada jauh dari Jakarta untuk hidup dan mencari penghidupan di Jakarta. Jumlah penduduk Jakarta yang terus bertambah tentunya sangat berpengaruh pada daya dukungnya. Jakarta sudah tidak sanggup menampung lonjakan penduduk. Tidak usah heran jika daya dukung Kota Jakarta terus merosot. Kondisi lingkungan di Kota Jakarta semakin memprihatinkan.

5.   Buruknya implementasi rencana tata ruang

Jakarta seharusnya sedikit bernafas lega karena telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta No. 1 tahun 2012, bahkan memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta yang telah mendapatkan kesepakatan dengan DPRD pada tanggal 12 Desember 2013.  RDTR ini selayaknya dapat dijadikan tonggak untuk membenahi Kota Jakarta karena di dalamnya telah memuat aturan zonasi ruang Jakarta yang dituangkan dalam peta zonasi untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Penegakan hukum tetap menjadi salah satu panglima. Buruknya implementasi rencana tata ruang di masa lalu dan lemahnya penegakan hukum sepatutnya tidak terjadi lagi. Jika konsekuen menerapkan RDTR yang telah ditetapkan, setidaknya ruang yang diidamkan dapat terwujud.

6.   Perubahan peruntukan di wilayah hulu

Jakarta memang tidak dapat menangani banjir seorang diri. Perlu penanganan lintas wilayah. Masalah banjir terkait erat dengan wilayah lainnya, terutama di kawasan hulunya. Perubahan peruntukan yang terjadi secara masif di kawasan Puncak, Bogor dan sekitarnya sangat mempengaruhi. Kawasan resapan air di bagian hulu telah berkurang secara drastis. Tidak perlu terlalu heran jika Jakarta menanggung akibatnya. Tidak perlu terlalu menyalahkan wilayah lain pula, karena warga Jakarta pun memiliki andil di dalamnya. Sebagian besar vila-vila di kawasan Puncak dan Bogor dimiliki oleh orang Jakarta.

7.   Budaya dan perilaku masyarakat yang tidak mendukung

Selain faktor teknis yang menjadi penyebab, masih ada faktor lain yang justru mengambil porsi yang sangat besar, yaitu terkait budaya dan perilaku masyarakat Kota Jakarta yang belum mendukung. Jakarta merupakan Kota Metropolitan yang layak dijuluki sebagai Kampung Besar. Tidak ada yang salah dengan sebutan Kampung Besar, yang membuat miris adalah budaya kampung yang masih melekat erat Tidak semua budaya kampung buruk. Banyak pula budaya kampung yang baik. Budaya gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, dan budaya kampung lainnya, layak diterapkan di Jakarta. Yang menjadi masalah adalah penerapan budaya kampung yang tidak tepat. Pengaplikasiannya tidak sesuai dengan lingkungan yang ada, yaitu lingkungan perkotaan. Mulai menjurus tidak hanya budaya kampung, melainkan kampungan. Dapat dilihat di tulisan lainnya tentang Jakarta Kota Metropolitan dengan Budaya Kampung.  Sangat mudah menjumpai warga Jakarta yang membuang sampah sembarangan dan menganggap sungai sebagai tempat sampah besar dan menempati lahan-lahan kosong yang seharusnya terlarang untuk hunian.

Jadi, jika banjir melanda Jakarta, itu adalah hal yang wajar. Jakarta semakin tidak ramah dan tidak nyaman merupakan akibat yang sangat wajar terjadi.  Curah hujan yang tinggi, saluran air yang tidak memadai, buruknya sistem drainase perkotaan, pendangkalan sungai, perambahan wilayah sempadan sungai menjadi hunian dan bangunan lainnya, menyusutnya ruang terbuka hijau, pembangunan yang sangat masif terjadi, budaya dan perilaku warga yang masih memprihatinkan serta banyak hal lainnya menjadi penyebabnya.

Apalagi ya…? Ah, sudahlah, itu dulu. Hujan telah reda, saatnya untuk mandi. Hehehe.. apa hubungannya? (Del)

Sumber Foto : http://whatindonews.com/id/post/15999/antisipasi_banjir_jakarta__bnpb_siapkan_tmc