Reklamasi Tidak Hanya di Jakarta, Mari Bermain dengan Google Earth

Hingga kini, gonjang-ganjing masalah reklamasi Teluk Jakarta masih berlangsung dan sepertinya masih akan terus berlanjut. Ombak dan badai tidak hanya menghampiri area reklamasi namun juga menghantam para pelaku yang terlibat di dalamnya. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mulai antri diperiksa, bahkan di antaranya sudah berstatus tersangka.

Para pengusaha pengembang skala besar di lahan reklamasi turut terseret dalam pusaran kasus. Aroma permainan fulus kental terasa dalam pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan terkesan diulur-ulur tak kunjung selesai dan ternyata itu merupakan salah satu modusnya.

Gelombang tsunami penindakan kasus reklamasi Teluk Jakarta sepertinya masih akan berulang datang silih berganti. Tak ketinggalan, para eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun turut disibukkan bolak-balik pemeriksaan ataupun bersaksi. Bahkan Ahok pun seperti kebakaran jenggot ketika Menko yang lama, Rizal Ramli secara lisan “menghentikan reklamasi” walau belum sempat keluar hitam di atas putihnya.

Ahok sudah kadung meminta dan menerima kontribusi dari para pengembang. PT. Agung Podomoro Land melalui anak usahanya, PT. Muara Wisesa Samudera, pengembang reklamasi Pulau G atau Pluit City, mengklaim telah memberikan kontribusi berupa 13 proyek senilai Rp. 392 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Kontribusi tersebut memang bukan untuk kantong Ahok, Sang Gubernur, namun untuk masyarakat Jakarta.

Beberapa proyek yang termasuk dalam kontribusi tambahan dari PT. APL di antaranya pembangunan rumah susun Daan Mogot, furniture rusun Daan Mogot, Rumah Pompa di Muara Karang, tiang pancang PJU Kali Ciliwung, dan pembangunan jalan inspeksi di sejumlah ruas sungai di Jakarta. (Sumber).

Tinggal tunggu bagaimana reaksi dan tindakan Menko Luhut, selaku Menko yang baru. Saya pribadi sangat berharap, Bapak Menteri ATR yang baru, Bpk Sofyan Djalil, mengambil porsi yang lebih serius, untuk menangani carut marut permasalahan reklamasi. Paling tidak, tidak seperti Pak Menteri sebelumnya yang terkesan tidak ambil tindakan yang berarti. Padahal, sangat jelas itu domain tata ruang. Pak Menteri harus ambil sikap dan tindakan.

Jakarta memang seksi dan selalu menjadi perhatian utama bagi Indonesia. Konon karena DKI Jakarta merupakan etalasenya Indonesia. Sesuatu yang terjadi di Jakarta, gaungnya akan terasa sampai belahan wilayah Indonesia lainnya. Terlebih di tengah panasnya persaingan menuju DKI 1. Ahok seakan menjadi target tembak beragam pihak, terutama pihak yang berseberangan dengannya. Tulisan ini tak hendak membahas reklamasi Teluk Jakarta, apalagi membahas pihak-pihak yang bersinggungan dengan Teluk Jakarta. Sudah banyak yang membahasnya.

Tulisan ini hanya ingin memberikan gambaran lain tentang reklamasi. Reklamasi tidak hanya dilakukan di Jakarta saja.  Kota-kota lainnya di Indonesia juga banyak yang telah dan sedang melakukan reklamasi. Beragam alasan dan tujuan pelaksanaan reklamasi. Diantaranya untuk menambah lahan perkotaan yang semakin mahal dan terbatas, baik untuk permukiman ataupun untuk kawasan perdagangan dan jasa, seperti yang dilakukan di Kota Manado, Kota Palu, Kota Makassar, dan kota lainnya di Indonesia. Atau untuk menambah Ruang Terbuka Hijau maupun Ruang Terbuka Non Hijau kota sebagai land markkota seperti yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pantai Seruni nya.

Adapula karena alasan keterbatasan pengembangan lahan ke arah daratan, karena kondisi lahan di daratan berupa perbukitan dan pegunungan, seperti halnya di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate didominasi dengan lahan perbukitan dan pegunungan, sehingga penambahan lahan melalui reklamasi merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Bahkan, ada pula yang ditujukan sebagai tempat untuk penampungan hasil tambang, seperti di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Reklamasi tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta, namun sudah merambah kota-kota lainnya di Indonesia. Pelaksanaan reklamasi di kota lainnya memang cenderung lebih adem ayem, lebih senyap dibandingkan dengan pelaksanaan reklamasi di Kota Jakarta. Bahkan beberapa nyaris tidak terdeteksi media.

Beberapa kasus sempat ramai di media seperti halnya kasus Reklamasi Teluk Palu, namun gemanya tidak sedahsyat Jakarta yang sampai mengundang para menteri di jajaran kabinet turun tangan.  Padahal, menurut hemat saya, permasalahan, mulai dari proses hingga perijinannya pun tak kalah seru.

Beberapa reklamasi yang dilaksanakan tidak diamanatkan/tidak tercantum dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota nya, tidak dilengkapi dengan rencana detail tata ruang sekitar kawasan reklamasi, bahkan beberapa masih belum dilengkapi perijinan.

Saat ini, dengan teknologi yang ada, sangatlah mudah untuk mendeteksi perubahan bentang alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah administrasi Indonesia. Setiap orang bisa melakukannya. Setiap warga bisa melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada. Kita dapat dengan mudah membuka aplikasi Google Earth dan memanfaatkannya. Demikian pula halnya untuk mendeteksi reklamasi yang terjadi. Baiklah, mari kita bermain-main dengan Google Earth.

Berikut saya tampilkan rangkaian Gambar Citra secara historical yang didapat dari aplikasi Google Earth untuk reklamasi yang dilakukan di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini hanya merupakan salah satu contoh, masih banyak reklamasi lainnya yang terjadi di Indonesia.

Rangkaian citra progres reklamasi di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber: Google Earth

Dari Citra Google Earth tertanggal 22 Juni 2013, terlihat kegiatan reklamasi belum terlaksana. Citra Google Earth tertanggal 10 Maret 2014, kegiatan reklamasi mulai nampak. Proses pelaksanaan reklamasi mulai berlangsung. Citra Google Earth tertanggal 13 Juli 2015, kegiatan reklamasi semakin meluas dan menampakkan hasil yang signifikan.

Bahkan, citra Google Earth tertanggal 16 Februari 2016, kegiatan reklamasi semakin meluas, walau belum tampak bangunan di atasnya. Rangkaian gambar di atas memaparkan secara jelas bahwa hanya dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun, proses reklamasi pantai di Teluk Palu sangat pesat.

Ilustrasi gambar yang didapat dari Google Earth  di atas, belum tentu merupakan proses reklamasi yang terindikasi pelanggaran. Tidak semua kegiatan reklamasi melanggar. Menurut hemat saya, reklamasi bukan hal yang haram, bukan pula hal yang tabu untuk dilakukan. Reklamasi sah dan dapat dilakukan asal memenuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan.

Reklamasi pantai merupakan salah satu tindakan dalam upaya pengembangan kota. Kegiatan reklamasi sudah banyak diterapkan oleh Negara dan kota lain, misal yang menghadapi kendala terbatasnya lahan daratan (keterbatasan lahan) sehingga pengembangan ke arah daratan sudah tidak dimungkinkan lagi dan diperlukan “daratan” baru.

Pertanyaannya, “Sudah sesuaikah dengan aturan yang ada? Sudahkah memiliki dokumen rencana yang lengkap? Sudahkah memiliki dokumen Amdal? Sudah lengkapkah dokumen perijinannya?” Itulah yang perlu ditelisik lebih lanjut dan itu tentunya tidak cukup hanya dilakukan dengan bermain-main Google Earth.

Ilustrasi gambar di atas hanya sebatas rangkaian gambar perkembangan/progress pelaksanaan reklamasi. Untuk menelisiknya lebih lanjut, kita perlu menyandingkannya dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang tertuang dalam RTRW, ditelisik lebih lanjut lagi dokumen perijinannya, .

Terselip harapan, semoga ke depan, tidak hanya aplikasi Google Earth saja yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dokumen rencana tata ruang pun demikian, SHP file peta rencana pola ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dapat diakses semua orang, sehingga masyarakat dapat turut melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnya.

Hehehe…  Sudah dulu deh… sisanya, nanti saja bersambung, kali ini main-main dengan Google Earth aja dulu.  Salam. (Del)

Sengketa Perbatasan Tojo Una-Una dan Banggai: Milik Siapa?

Perjalanan tugas ke Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah minggu yang lalu selain melelahkan secara fisik, juga menyisakan hal yang menggelitik hati, yaitu terkait dengan sengketa tapal batas antara Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai. Ternyata permasalahan tapal batas hingga kini masih belum terselesaikan. Masih menjadi ganjalan. Padahal permasalahan sudah menahun, sudah dalam hitungan tahun.

Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai merupakan dua kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Terletak di ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah. Ibukota Kabupaten Tojo Una-Una adalah Kota Ampana dan ibukota Kabupaten Banggai adalah Kota Luwuk.

Semula Kabupaten Tojo Una-Una termasuk dalam wilayah Kabupaten Poso, namun berdasar pada UU No. 32 Tahun 2003 Kabupaten ini berdiri sendiri. Kota Ampana sebagai ibukota Kabupaten Tojo Una-Una dapat dicapai dari Kota Poso dengan perjalanan darat selama 6 jam. Kabupaten Tojo Una-Una sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan dengan kemiringan lahan sebagian besar di atas 40% sehingga sangat potensial terkena erosi dan  perlu upaya pelestarian kawasan hutan lindung.

Kabupaten Banggai berada di sebelah timur  Kabupaten Tojo Una-Una. Kota Luwuk sebagai ibukota Kabupaten Banggai dapat dicapai dengan perjalanan darat selama 6-7 jam dari Kota Ampana. Pada tahun 1999 Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hasil laut, aneka hasil bumi, serta hasil pertambangan (nikel yang sedang dalam taraf eksplorasi) dan gas (Blok Matindok dan Senoro).

Gambar

Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah
Sumber Gambar: http://petatematikindo.files.wordpress.com/

Dulu sempat tersiar kabar bahwa konflik tapal batas antara Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una sudah mulai menemui titik terang dengan adanya pertemuan khusus yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ternyata, berbagai pertemuan dan fasilitasi yang dilakukan tidak juga berhasil menuntaskan masalah. “Fiiiuuuhhh…!” Padahal itu masih dalam bingkai satu provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Masih dalam satu wilayah Provinsi dan satu wilayah Nusantara, wilayah Indonesia.

Hingga saat ini, saling tuding masih saja terjadi. Kabupaten yang satu menuding Kabupaten lainnya telah “merampas” wilayah mereka. Pangkal persoalan sebenarnya tidak jauh dari sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Aksi saling mengklaim kawasan tidak terlepas dari kandungan harta karun berupa potensi pertambangan yang ada di wilayah yang menjadi sengketa. Berkaitan dengan perebutan kewenangan untuk mengeluarkan ijin pengelolaannya. Sebenarnya, masyarakat tidak terlalu dirugikan selama masih terpenuhi hak-haknya sebagai warga. Terkadang konflik terjadi hanya pada tataran yang memiliki kepentingan saja. Itu yang menjadi pangkal permasalahan.

Sangat sering terjadi, ketidaktegasan tapal batas menjadi salah satu permasalahan rumit yang tidak kunjung tertuntaskan pasca diterapkannya otonomi daerah. Perebutan kewenangan pengelolaan wilayah kerap terjadi pada wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Sebaliknya aksi saling lempar tanggung jawab juga terjadi pada wilayah yang minim sumber daya alam. Untuk wilayah yang tanpa sumber daya alam, biasanya kedua pemerintahan akan saling melempar tanggung jawab sehingga wilayah tersebut nyaris tidak tersentuh pembangunan. Belum adanya ketegasan dalam permasalahan tapal batas antar wilayah mengesankan adanya wilayah yang memiliki 2 atau lebih tuan atau bahkan adanya wilayah yang tidak memiliki tuan sama sekali.

Ketidakjelasan batas wilayah administrasi memunculkan beragam permasalahan, mulai dari penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, duplikasi penggunaan APBD, ketidakjelasan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, daerah pemilihan, hingga sulitnya penyelenggaraan penataan ruang.

Sengketa tapal batas yang terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai pun tidak terlepas dari permasalahan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Perselisihan dan perebutan kewenangan pengeluaran ijin pengelolaan sumber daya alam turut mewarnai pertikaian yang terjadi. Pertikaian terkait dengan sengketa pengelolaan galian emas di kawasan hulu dan sengketa gas alam cair. Permasalahan sudah berlarut-larut dan sebenarnya warga di sana tidak merasakan keuntungan dari kekayaan alam yang ada di wilayahnya.

Upaya fasilitasi penyelesaian permasalahan tapal batas telah berulang kali digelar. Undang-Undang Nomor 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 198 menyebutkan, apabila terjadi perselisihan dalam penye­leng­garaan fungsi pemerinahan antar kabupatan/kota dalam satu pro­vinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Bila tidak kunjung terselesaikan, Menteri Dalam Negeri dapat turun tangan menyelesaikan perselisihan.

Maraknya permasalahan tapal batas antar wilayah administrasi patut diakui, merupakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Tidak tertutup kemungkinan, bila permasalahan ini dibiarkan berlarut, akan menimbulkan konflik sosial bahkan mengancam keamanan masyarakat. Beberapa di antaranya juga karena proses pemekaran wilayah. Sengketa dipertajam dengan menguatnya ego masing-masing wilayah, padahal masih berada dalam lingkup NKRI. Pangkal permasalahannya tidak jauh dari rebutan sumber daya alam. Semoga semua pihak dapat berfikir jernih, berfikir untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Semoga pada akhirnya semua dapat berfikir untuk kepentingan rakyat.

Diharapkan, baik Kabupaten Banggai maupun Kabupaten Tojo Una-Una dapat saling berkoordinasi bersama-sama dengan pihak Provinsi, pihak Badan Informasi Geospasial (BIG), dan pihak Kementerian dalam Negeri terkait penentuan batas dan sumber acuan peta yang digunakan. Sehingga tidak ada lagi perselisihan tapal batas di antara keduanya dan peruntukan ruang di masing-masing kawasan yang berbatasan dapat disepakati. Salam. (Del)

Kaledo dari Bumi Tadulako

Satu kuliner yang melekat erat dengan Kota Palu, KALEDO. Bagi yang belum pernah mendengar, tentu bertanya-tanya.  Apa itu Kaledo? Sejenis makanan apa itu? Kaledo merupakan makanan yang melekat erat dengan Kota Palu, dengan Bumi Tadulako, utamanya di Kabupaten Donggala.  Kaledo merupakan kependekan dari Kaki Lembu Donggala. Sesuai dengan namanya, berbahan dasar Kaki Lembu atau sapi, baik daging, lemak, maupun tulang dan sumsumnya.

Setiap kunjungan ke Kota Palu, selalu diajak untuk mencicipi Kaledo, karena ini lah ciri khasnya. Saat menyantapnya, jangan sekali-kali berpikir tentang kolesterol dan gangguan kesehatan lainnya, karena kolesterol dan teman-temannya hanya ada di laboratorium dan di rumah sakit saja. Kolesterol tidak ada di rumah makan kaledo. Jika pikiran kita sudah melayang pada kolesterol, hilanglah selera makan. Hilanglah nafsu untuk menyantap.

Gambar

Kaledo dari Bumi Tadulako

Yang perlu ditanamkan di benak ketika mencicipi kaledo adalah kenyataan bahwa sumsum tulang sapi memiliki khasiat yang tidak kalah hebat. Selain gurih rasanya, sumsum tulang sapi lembut di mulut. Sangat pas untuk menikmatinya kala masih panas. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa kaledo banyak penggemarnya. Konon katanya, sumsum tulang sangat baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak karena dapat meningkatkan kinerja otak. Anak dapat menjadi pintar dan aktif. Sumsum tulang juga dapat digunakan sebagai campuran kaldu sebagai penambah nafsu makan anak. Selain itu, khasiat lainnya adalah untuk membuat tulang dan gigi tetap kuat serta meningkatkan kekebalan tubuh.  Tapi itu kan untuk anak? Untuk dewasa?

Biasanya kita dihadapkan pada 2 pilihan, menyantapnya dengan nasi atau dengan singkong rebus. Silakan memilih sesuai selera. Kuah kaledo berwarna bening agak kekuningan, rasanya sedikit asam menyegarkan. Rasa asam berasal selain dari buah asam yang merupakan salah satu komponen pelengkap kaledo juga dari jeruk nipis yang dapat ditambahkan sesuka hati. Awalnya bingung, bagaimana cara menyantapnya? Yang disantap adalah daging-daging yang menempel di tulang juga sumsum tulang yang terdapat di dalam rongga tulang. Caranya, jika kaledo masih panas dan sumsum masih cair, dapat diseruput menggunakan sedotan. Sluuuurrrpp…!! Sukakah saya? Ternyata tidak… hehehe… mungkin masih terbayang lemak yang terkandung di dalamnya. Itulah salahnya.

Kaledo disajikan dengan singkong rebus

Bagaimana munculnya ide untuk mengolah tulang-belulang sapi menjadi olahan makanan yang digemari? Ternyata menurut pemilik rumah makan, ada ceritanya. Konon, jaman dulu ada seorang dermawan memotong sapi dan membagikannya. Orang Jawa sebagai orang yang pertama kali datang mendapatkan bagian daging sapi yang empuk, lalu mengolahnya menjadi bakso. Datanglah orang Makassar, karena tidak ada lagi daging, diambilnyalah jeroan/isi perut sapi dan diolah menjadi Coto Makassar. Orang Kaili yang merupakan penduduk asli Donggala datang terakhir dan yang tersisa hanya tulang dengan sedikit daging yang masih menempel. Orang Donggala ini beruntung tidak kehilangan akal. Mereka mengolahnya menjadi masakan. Terciptalah kaledo yang hingga saat ini menjadi masakan khas Sulawesi Tengah.

Walaupun menurut cerita di atas, kaki lembu dan tulang-tulangnya merupakan sisa, ternyata di Bumi Tadulako memiliki nilai tinggi. Berharga mahal. Bahkan menurut cerita, banyak kejadian mutilasi terhadap kaki lembu. Lembu dipotong hanya kakinya saja dan bagian lainnya ditinggalkan begitu saja. Lembu akhirnya mati kehabisan darah. Sungguh kejam, sekaligus ironis. Heuh….!