Reklamasi Tidak Hanya di Jakarta, Mari Bermain dengan Google Earth

Hingga kini, gonjang-ganjing masalah reklamasi Teluk Jakarta masih berlangsung dan sepertinya masih akan terus berlanjut. Ombak dan badai tidak hanya menghampiri area reklamasi namun juga menghantam para pelaku yang terlibat di dalamnya. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mulai antri diperiksa, bahkan di antaranya sudah berstatus tersangka.

Para pengusaha pengembang skala besar di lahan reklamasi turut terseret dalam pusaran kasus. Aroma permainan fulus kental terasa dalam pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan terkesan diulur-ulur tak kunjung selesai dan ternyata itu merupakan salah satu modusnya.

Gelombang tsunami penindakan kasus reklamasi Teluk Jakarta sepertinya masih akan berulang datang silih berganti. Tak ketinggalan, para eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun turut disibukkan bolak-balik pemeriksaan ataupun bersaksi. Bahkan Ahok pun seperti kebakaran jenggot ketika Menko yang lama, Rizal Ramli secara lisan “menghentikan reklamasi” walau belum sempat keluar hitam di atas putihnya.

Ahok sudah kadung meminta dan menerima kontribusi dari para pengembang. PT. Agung Podomoro Land melalui anak usahanya, PT. Muara Wisesa Samudera, pengembang reklamasi Pulau G atau Pluit City, mengklaim telah memberikan kontribusi berupa 13 proyek senilai Rp. 392 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Kontribusi tersebut memang bukan untuk kantong Ahok, Sang Gubernur, namun untuk masyarakat Jakarta.

Beberapa proyek yang termasuk dalam kontribusi tambahan dari PT. APL di antaranya pembangunan rumah susun Daan Mogot, furniture rusun Daan Mogot, Rumah Pompa di Muara Karang, tiang pancang PJU Kali Ciliwung, dan pembangunan jalan inspeksi di sejumlah ruas sungai di Jakarta. (Sumber).

Tinggal tunggu bagaimana reaksi dan tindakan Menko Luhut, selaku Menko yang baru. Saya pribadi sangat berharap, Bapak Menteri ATR yang baru, Bpk Sofyan Djalil, mengambil porsi yang lebih serius, untuk menangani carut marut permasalahan reklamasi. Paling tidak, tidak seperti Pak Menteri sebelumnya yang terkesan tidak ambil tindakan yang berarti. Padahal, sangat jelas itu domain tata ruang. Pak Menteri harus ambil sikap dan tindakan.

Jakarta memang seksi dan selalu menjadi perhatian utama bagi Indonesia. Konon karena DKI Jakarta merupakan etalasenya Indonesia. Sesuatu yang terjadi di Jakarta, gaungnya akan terasa sampai belahan wilayah Indonesia lainnya. Terlebih di tengah panasnya persaingan menuju DKI 1. Ahok seakan menjadi target tembak beragam pihak, terutama pihak yang berseberangan dengannya. Tulisan ini tak hendak membahas reklamasi Teluk Jakarta, apalagi membahas pihak-pihak yang bersinggungan dengan Teluk Jakarta. Sudah banyak yang membahasnya.

Tulisan ini hanya ingin memberikan gambaran lain tentang reklamasi. Reklamasi tidak hanya dilakukan di Jakarta saja.  Kota-kota lainnya di Indonesia juga banyak yang telah dan sedang melakukan reklamasi. Beragam alasan dan tujuan pelaksanaan reklamasi. Diantaranya untuk menambah lahan perkotaan yang semakin mahal dan terbatas, baik untuk permukiman ataupun untuk kawasan perdagangan dan jasa, seperti yang dilakukan di Kota Manado, Kota Palu, Kota Makassar, dan kota lainnya di Indonesia. Atau untuk menambah Ruang Terbuka Hijau maupun Ruang Terbuka Non Hijau kota sebagai land markkota seperti yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pantai Seruni nya.

Adapula karena alasan keterbatasan pengembangan lahan ke arah daratan, karena kondisi lahan di daratan berupa perbukitan dan pegunungan, seperti halnya di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate didominasi dengan lahan perbukitan dan pegunungan, sehingga penambahan lahan melalui reklamasi merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Bahkan, ada pula yang ditujukan sebagai tempat untuk penampungan hasil tambang, seperti di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Reklamasi tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta, namun sudah merambah kota-kota lainnya di Indonesia. Pelaksanaan reklamasi di kota lainnya memang cenderung lebih adem ayem, lebih senyap dibandingkan dengan pelaksanaan reklamasi di Kota Jakarta. Bahkan beberapa nyaris tidak terdeteksi media.

Beberapa kasus sempat ramai di media seperti halnya kasus Reklamasi Teluk Palu, namun gemanya tidak sedahsyat Jakarta yang sampai mengundang para menteri di jajaran kabinet turun tangan.  Padahal, menurut hemat saya, permasalahan, mulai dari proses hingga perijinannya pun tak kalah seru.

Beberapa reklamasi yang dilaksanakan tidak diamanatkan/tidak tercantum dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota nya, tidak dilengkapi dengan rencana detail tata ruang sekitar kawasan reklamasi, bahkan beberapa masih belum dilengkapi perijinan.

Saat ini, dengan teknologi yang ada, sangatlah mudah untuk mendeteksi perubahan bentang alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah administrasi Indonesia. Setiap orang bisa melakukannya. Setiap warga bisa melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada. Kita dapat dengan mudah membuka aplikasi Google Earth dan memanfaatkannya. Demikian pula halnya untuk mendeteksi reklamasi yang terjadi. Baiklah, mari kita bermain-main dengan Google Earth.

Berikut saya tampilkan rangkaian Gambar Citra secara historical yang didapat dari aplikasi Google Earth untuk reklamasi yang dilakukan di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini hanya merupakan salah satu contoh, masih banyak reklamasi lainnya yang terjadi di Indonesia.

Rangkaian citra progres reklamasi di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber: Google Earth

Dari Citra Google Earth tertanggal 22 Juni 2013, terlihat kegiatan reklamasi belum terlaksana. Citra Google Earth tertanggal 10 Maret 2014, kegiatan reklamasi mulai nampak. Proses pelaksanaan reklamasi mulai berlangsung. Citra Google Earth tertanggal 13 Juli 2015, kegiatan reklamasi semakin meluas dan menampakkan hasil yang signifikan.

Bahkan, citra Google Earth tertanggal 16 Februari 2016, kegiatan reklamasi semakin meluas, walau belum tampak bangunan di atasnya. Rangkaian gambar di atas memaparkan secara jelas bahwa hanya dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun, proses reklamasi pantai di Teluk Palu sangat pesat.

Ilustrasi gambar yang didapat dari Google Earth  di atas, belum tentu merupakan proses reklamasi yang terindikasi pelanggaran. Tidak semua kegiatan reklamasi melanggar. Menurut hemat saya, reklamasi bukan hal yang haram, bukan pula hal yang tabu untuk dilakukan. Reklamasi sah dan dapat dilakukan asal memenuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan.

Reklamasi pantai merupakan salah satu tindakan dalam upaya pengembangan kota. Kegiatan reklamasi sudah banyak diterapkan oleh Negara dan kota lain, misal yang menghadapi kendala terbatasnya lahan daratan (keterbatasan lahan) sehingga pengembangan ke arah daratan sudah tidak dimungkinkan lagi dan diperlukan “daratan” baru.

Pertanyaannya, “Sudah sesuaikah dengan aturan yang ada? Sudahkah memiliki dokumen rencana yang lengkap? Sudahkah memiliki dokumen Amdal? Sudah lengkapkah dokumen perijinannya?” Itulah yang perlu ditelisik lebih lanjut dan itu tentunya tidak cukup hanya dilakukan dengan bermain-main Google Earth.

Ilustrasi gambar di atas hanya sebatas rangkaian gambar perkembangan/progress pelaksanaan reklamasi. Untuk menelisiknya lebih lanjut, kita perlu menyandingkannya dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang tertuang dalam RTRW, ditelisik lebih lanjut lagi dokumen perijinannya, .

Terselip harapan, semoga ke depan, tidak hanya aplikasi Google Earth saja yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dokumen rencana tata ruang pun demikian, SHP file peta rencana pola ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dapat diakses semua orang, sehingga masyarakat dapat turut melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnya.

Hehehe…  Sudah dulu deh… sisanya, nanti saja bersambung, kali ini main-main dengan Google Earth aja dulu.  Salam. (Del)

Advertisements

Sedikit Masukan Buat Ahok : Ruang Tidak Tak Terbatas

Ahok seakan tidak ingin kalah dari Jokowi. Keduanya saat ini sedang berada di puncak perbincangan. Tengah menjadi pusat perhatian. Setiap hari pemberitaan tentang Jokowi dan Ahok bertebaran di berbagai media seakan tak henti. Apapun tingkah polah mereka cukup seksi untuk menjadi bahan berita. Cukup menjual jika menjadi bahan cerita. Itulah sebabnya, semua seakan berlomba untuk memberbincangkannya.

Dalam wawancara Hari Senin, tanggal 12/8/2013 dengan Kompas TV, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, mengatakan bahwa Jakarta terbuka bagi semua orang yang datang, tetapi ada aturan main yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang ingin datang ke Jakarta. Setuju. Jakarta merupakan kota terbuka, bukan kota tertutup. Setiap orang berhak untuk datang ke Jakarta. Namun, ketika dia memilih untuk menjadi warga Jakarta, ada aturan main yang harus dipatuhi. Yang bersangkutan harus mau mengikuti peraturan yang ada. Sepakat.

Lebih lanjut, Ahok menjelaskan bahwa Jakarta bisa dihuni oleh 20-30 juta orang. Ahok mengatakan dengan 20 juta penduduk saat malam hari juga oke, yang penting harus memiliki infrastruktur dan transportasi massal yang jelas. Ini yang tidak sepenuhnya setuju.  Harus dikritisi.

Ruang Jakarta Tidak Tak Terbatas

Mencomot definisi ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jakarta merupakan ruang bagi warganya dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang Jakarta tidak tak terbatas. Ada batasnya. Ada hitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ada batasan maksimal yang dapat ditampung dan ada batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukungnya.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, luas wilayah Jakarta tidak bertambah, tetap +664,12 km2. Jumlah penduduknya yang senantiasa bertambah. Saat ini tercatat jumlah penduduk Jakarta 9,76 juta jiwa. Dengan luas yang sama dan tidak bertambah, bagaimanakah kondisi Jakarta jika dihuni oleh 20-30 juta jiwa? Masih layakkah? Masih nyamankah?

Itu hanya hitungan jumlah penduduk secara resmi. Kalau kita mau lebih cermat, jumlah “penduduk siang” di Jakarta akan berbeda dengan “penduduk malam”. Jumlah di atas belum memperhitungkan beban yang harus dipikul Kota Jakarta pada siang hari. Jumlah tersebut belum mengakomodir jumlah penduduk di sekitar Jakarta yang menjadi Commuter. Tinggal di sekitar Jakarta namun bekerja dan mencari penghidupan di Jakarta. Sehingga jumlahnya akan lebih banyak lagi.

Ada batas toleransi pengembangan dan pembangunan yang perlu ditegaskan untuk Kota Jakarta. Memang perlu diakui, manusia dengan karunia akal dan pikiran, dapat melakukan rekayasa teknologi terkait dengan pembangunan yang dilakukan. Manusia dapat mengatasi permasalahan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, pada akhirnya, ada batasan yang tidak dapat dilampaui. Alam pasti akan menunjukkan keperkasaannya. Alam dan lingkungan akan menampilkan reaksi secara fisik.

Jika dipaksakan akan sangat tidak nyaman dan tidak aman. Jakarta harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampungnya. Jika sudah melebihi, berbagai persoalan dijamin bermunculan, bencana sangat rentan terjadi, kenyamanan akan sangat terganggu. Kualitas hidup diragukan. Jangan sampai Jakarta terus mengarah ke sana.

Kita dapat menggunakan analogi kapal laut. Setiap kapal memiliki kapasitas dan kemampuan tonasi sebagai ambang batas kemampuan dan daya angkut kapal. Dengan rekayasa teknologi yang terus berkembang, tonasi sebagai ambang batas bisa saja bertambah. Namun begitu ambang batasnya terlampaui, kapal akan tenggelam dan karam. Begitu pula halnya dengan Kota Jakarta, ketika beban lingkungan yang dialami oleh Jakarta telah melampaui daya dukung dan daya tampungnya, Jakarta akan tenggelam, tanpa daya.

Masih terekam dalam ingatan, peristiwa amblesnya Jalan RE Martadinata di Jakarta Utara sedalam 7 m pada ruang sepanjang 103 meter dengan lebar 4 meter. Ini juga merupakan salah satu pertanda jalan tersebut telah memikul beban yang terlampau berat, melampaui kemampuannya untuk mendukung kegiatan di atasnya, untuk menampung aktivitas di atasnya.

Saatnya Berbagi Peran dan Fungsi dengan Tetangga

Jakarta bukan kota yang dapat berdiri sendiri. Jakarta juga memiliki ketergantungan dengan kota-kota di sekitarnya sebagai sebuah sistem.  Saling membutuhkan. Diharapkan saling mendukung. Jakarta harus mau berbagi peran dan fungsi dengan kota-kota tetangganya. Jakarta dapat berbagi peran dan fungsi dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan Puncak dan Cianjur. Dengan berbagi peran dan fungsi dengan tetangganya, diharapkan jumlah perjalanan keluar masuk Kota Jakarta dapat terkurangi. Supaya bebannya dapat sedikit terbagi.

Biarkanlah industri-industri mulai menepi, bergeser ke arah Bekasi dan Cikarang. Tidak perlu memaksakan diri untuk tetap bertahan di Jakarta dengan UMP yang tinggi. Buatlah agar perusahaan lebih diuntungkan jika lokasinya berada di Bekasi, Cikarang atau Tangerang. Relakanlah pusat-pusat pendidikan beringsut ke Depok, dan seterusnya. Bahkan, doronglah pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Supaya gerak geliat roda ekonomi tidak hanya bertumpu di Jakarta.

Jadi, Ko Ahok, tetap ingat, pertimbangkanlah daya dukung dan daya tampung Jakarta. Jangan biarkan Jakarta tenggelam karena beban yang terlampau berat. Salam. (Del)

Poncol dan Strategi Bertahan Hidup di Tengah Belantara Ibukota

Begitu banyak orang yang turut bergiat di sektor informal, tentunya mempengaruhi pola ruang Kota Jakarta dan kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya. Poncol sebagai salah satu kawasan yang didominasi oleh para pekerja sektor informal di Jakarta, turut memberikan warna terhadap wajah ruang Kota Jakarta. Kalau meminjam istilah yang dikemukakan oleh Hans Dieter Evers dan Rudiger Korff dalam bukunya yang berjudul “South East Asia Urbanism : The Meaning and Power of Social Space”, juga turut memberikan makna dalam ruang-ruang sosial Kota.

Bagian Luar Pasar Poncol

Kawasan Poncol merupakan kawasan yang didominasi oleh pedagang informal, khususnya barang bekas. Satu kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri. Kesan kumuh dan menakutkan selalu membayangi. Secara kasat mata, Pasar Poncol menampilkan kesan kumuh, tidak teratur, rawan kejahatan, dan membutuhkan penataan dalam penempatan ruangnya. Kesan ini pula yang membuat saya pribadi, yang tinggal hanya berjarak kurang lebih 2 km dari kawasan tersebut, enggan untuk berkunjung dan berbelanja di sana.

Saya yang telah tinggal selama 10 tahun di Kawasan Senen, sebelumnya hanya mendengar cerita tentang Pasar Poncol dari orang-orang. Beragam cerita miring tentang kerawanan berbelanja di sana juga turut mewarnai. Konon katanya, di sinilah tempat berkumpulnya barang-barang hasil curian. Di sinilah muara barang-barang yang entah dari mana asal usulnya. Benarkah? Rasa penasaran memang selalu membutuhkan pembuktian.

Aneka Barang

Pasar Poncol sudah ada sejak tahun 1969 dan dikenal sebagai pasar kaki lima yang melegenda. Pada tahun 1989, akhirnya Poncol dibina Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus). Lokasinya tidak jauh dari pusat perniagaan Pasar Senen, ke arah Cempaka Putih. Pasar ini terkenal sebagai pasar loak yang cukup lengkap dan besar. Terletak dekat dengan Stasiun Kereta Api Senen. Di sisi rel yang menuju Jl Letjen Soeprapto. Sekarang, ternyata tidak hanya barang bekas yang tersedia di sana.

Tempat ini menawarkan harga “super miring”. Di sini terdapat beragam koleksi barang “istimewa” yang mungkin tidak bisa ditemukan di mal-mal bergengsi. Soal kualitas, kuncinya adalah Anda harus pintar memilih karena tak jarang pedagang-pedagang di pasar ini menawarkan barang-barang yang lumayan kualitasnya. Harga yang murah inilah yang menjadi pertimbangan utama masyarakat Jakarta, untuk memilih Kawasan Poncol sebagai alternatif lokasi untuk berbelanja.

Dari Peralatan Elektronik Hingga Spare Part Kendaraan

Beragam fakta lapangan yang ada ternyata telah mematahkan hipotesis awal yang telah tertanam dalam benak. Awalnya, yang ada dalam pikiran adalah bahwa keberadaan Pasar Poncol beserta seluruh aktivitas di dalamnya tidak akan lepas dari lingkaran kemiskinan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun hipotesis tersebut tidak sepenuhnya benar.

Berdasarkan obrolan ringan yang saya lakukan dengan beberapa pedagang Pasar Poncol, sambil melihat-lihat barang, ditemukan beberapa hal menarik.

Ujang, adalah salah seorang pedagang informal di Pasar Poncol yang berhasil saya korek keterangannya. Kios yang ia namai “Virgo” menjual alat-alat musik, khususnya gitar, dan alat-alat olah raga, berupa raket tenis dan raket bulu tangkis. Kiosnya tidak lebih dari 2 x 3 m saja. Ia meneruskan usaha dagang yang telah dirintis oleh orang tuanya semenjak Pasar Puring mulai beroperasi. Menurut Ujang, walau kios tersebut milik orang tuanya, dia memiliki kewajiban untuk “menyetor” 60 % dari laba yang dia peroleh tiap bulan kepada orang tuanya. Orang tuanya, selain memiliki kios di Pasar Poncol, juga memiliki kios dengan barang dagangan yang sama di Pasar Taman Puring, Blok M, Jakarta Selatan. Kios yang terletak di Pasar Puring dikelola oleh saudaranya.

Ujang di Depan Kios Peralatan Musik dan Peralatan Olah Raga

Yang menarik adalah, laba bersih yang diperoleh oleh orang tuanya dari kedua kios tersebut ternyata mencapai jumlah yang cukup fantastis. Dari 2 kios kecil tersebut ternyata orang tuanya memperoleh penghasilan bersih rata-rata Rp. 30 juta per bulan, masing-masing kios rata-rata Rp. 15 juta per bulan. Berarti penghasilan bersih yang diperoleh oleh Ujang rata-rata minimal sekitar Rp. 10 juta rupiah per bulan. Suatu jumlah penghasilan yang sangat besar bahkan lebih besar dari gaji seorang lulusan S1 yang baru bekerja.

Hal menarik lainnya adalah kenyataan bahwa penghasilan besar yang diperoleh oleh Ujang, tidak membuat dirinya tergoda untuk hidup bermewah diri. Dia memilih untuk membangun rumah di kampung halamannya, Rajapolah, Tasikmalaya. Di Jakarta, dia cukup mengontrak rumah seadanya di kawasan sekitar Poncol.

Berusaha untuk memahami pola pikir Ujang, Tentunya berdasarkan obrolan singkat. Menurut Ujang, pihak Pemkot Jakarta Pusat telah beberapa kali berupaya untuk melakukan relokasi terhadap kawasan Pasar Poncol. Selalu ditolak. Para pedagang Pasar Poncol diminta untuk pindah ke Kawasan Perdagangan Senen. Gagal. Mereka juga pernah diminta untuk pindah ke Kawasan Perdagangan Cempaka Mas. Gagal pula. Mereka terlanjur merasa nyaman dengan kondisi yang mereka peroleh sekarang. Kawasan yang menurut kita terlihat kumuh, tidak demikian halnya menurut mereka. Mereka tidak menginginkan kawasan perdagangan yang mewah karena menurut hemat mereka, target konsumen yang mereka tuju pun merupakan masyarakat menengah ke bawah.

Tak jauh berbeda dengan Ujang. Ada pula Pak Masdi. Pak Masdi menyewa salah satu kios di pinggir jalan. Biaya sewa yang harus dia keluarkan untuk menyewa kios dengan ukuran 2 x 3 m, Rp. 15 juta per tahun. Dia berjualan segala hal terkait dengan “kamar mandi”, mulai dari toilet, kran, shower, hingga pipa. Pak Masdi pun tidak menginginkan adanya pemindahan lokasi Menurut beliau, lebih nyaman dengan kondisi sekarang. Kalau pindah ke Kawasan Perdagangan Senen, dia harus mengeluarkan biaya tambahan. Perlu membeli kios yang mahal, pajak, dan biaya-biaya lainnya. Pak Masdi berjualan tiap hari di Pasar Poncol dan memiliki penghasilan di atas 10 juta per bulan.

Kios P. Masdi : Perlengkapan Kamar Mandi

Jangan salah. Pedagang di Pasar Poncol, umumnya memiliki spesialisasi. Ada yang spesialis alat-alat elektronik, alat rumah tangga, pakaian, sepatu, dsb. Pak Masdi pun tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang, barang yang masuk ke tempat tersebut merupakan barang ilegal, dalam arti tidak melalui bea cukai yang benar atau bahkan merupakan barang hasil kejahatan.

Hans Dieter Evers dan Rudiger Korff dalam bukunya yang berjudul “South East Asia Urbanism : The Meaning and Power of Social Space”, mengulas tentang ekonomi bayangan (shadow economy). Ekonomi bayangan mencakup semua kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi. Tidak tersentuh oleh peraturan pemerintah dan kewajiban membayar pajak. Di dalamnya juga terdapat “sektor informal”. Meliputi unit-unit kecil dalam ekonomi bayangan. Menghasilkan barang dan jasa untuk dipasarkan. Ekonomi bayangan merupakan suatu bidang ekonomi yang menghindari pengaruh negara, atau tersisih dari sistem ekonomi negara. Dalam pengertian tertentu, dibandingkan dengan sektor formal, sektor informal lebih merupakan antipoda (sesuatu yang menentang arus) nation building.

Kegiatan para pedagang informal Pasar Poncol merupakan salah satu yang dapat dikategorikan sebagai ekonomi bayangan. Kegiatan ekonominya tidak tercatat dalam statistik resmi sehingga tidak tersentuh oleh peraturan pemerintah dan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hasil obrolan ringan, banyak di antara para pedagang hanya mengeluarkan biaya untuk “sewa kios” sekitar 8 juta hingga 12 juta per tahun tergantung lokasi kios/lapak dan biaya “keamanan” kepada petugas di sana sebesar Rp. 9.000,- per hari per kios/lapak. Ini pula yang menyebabkan usaha pemerintah daerah untuk memindahkan/merelokasi mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Mereka umumnya mengungkapkan alasan bahwa mereka lebih nyaman berdagang di lokasi Pasar Poncol. Tidak dibebani oleh beragam pungutan maupun pajak. Selain itu, lokasi ini umumnya sudah menjadi lokasi berjualan mereka dalam kurun waktu yang cukup panjang. Banyak di antara pedagang yang sudah berjualan di sana semenjak Pasar Poncol didirikan dan sebagian merupakan generasi kedua yang melanjutkan usaha dari orang tua atau kerabat mereka.

Didapat pula kenyataan bahwa di antara sesama pedagang di Pasar Poncol memiliki interaksi sosial yang cukup tinggi. Banyak di antara para pedagang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan asal daerah yang sama. Misal : para pedagang alat musik memiliki hubungan kekerabatan dan berasal dari daerah yang sama, yaitu Rajapolah, Tasikmalaya.

Strategi bertahan hidup yang mereka jalani juga agak berbeda dengan pola kaum miskin pada umumnya karena ternyata mereka tidak dapat dikategorikan sebagai kaum miskin perkotaan. Mereka mau tinggal di lokasi-lokasi kumuh dan padat yang terdapat di sekitar Kawasan Poncol namun tidak berarti mereka miskin. Mereka umumnya memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Jauh melebihi lulusan Perguruan Tinggi yang baru bekerja. Namun mereka lebih memilih untuk membangun rumah yang bagus di kampung mereka masing-masing atau pergi ber haji.

Terkadang, di mata para perencana, daerah kumuh diibaratkan sebagai penyakit yang diderita oleh kota dan perlu segera diatasi dengan penggusuran/relokasi. Beda halnya dengan yang saya temui di Poncol. Dengan mengandaikan sebagai salah satu bagian dari kawasan tersebut, memberikan perspektif lain. Saya dapat memahami alasan mereka tidak bersedia pindah dari kawasan tersebut. Banyak hal yang tidak terduga telah terjadi di kawasan ini. Persepsi sebelumnya tentang strategi bertahan hidup di Kota Jakarta untuk para pedagang Kawasan Poncol, ternyata meleset. Masalah tidak hanya dapat dipandang sebagai kekumuhan dan harus digusur/direlokasi. Tetapi juga masalah kenyamanan yang mereka rasakan dalam berkegiatan di sana. Mereka sudah terlanjur menikmati kondisi yang ada. Menikmati rupiah dalam jumlah yang tidak sedikit. Yang belum tentu dapat mereka peroleh di kawasan yang lain. Ini salah satu alasan sederhana mereka lebih suka tetap melakukan usahanya di Kawasan Poncol.

Saya mencoba menempatkan orang yang memiliki kegiatan di Kawasan Poncol sebagai subjek. Mereka adalah aktor kehidupan yang memiliki hasrat dan kehidupan sendiri yang unik. Pandangan subjektif seperti ini diperlukan untuk mengimbangi pandangan objektif yang sering justru memojokkan mereka dan memandang mereka sebagai pelaku pembuat kekumuhan kota, dan bukan sebagai entitas masyarakat yang memiliki pemikiran dan pengalaman hidup yang mereka rasakan dan alami sendiri.

Kawasan Poncol memang harus ditata dengan lebih baik, lebih manusiawi, namun harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang telah terbangun di sana. Pelaku yang ambil bagian dalam proses penataan Kawasan Poncol harus memahami karakteristik budaya dan kenyamanan yang telah mereka peroleh. Jika memang kebijakan relokasi yang harus diambil, lokasi baru yang dipilih tidak mengurangi manfaat yang telah mereka peroleh di lokasi yang lama. Tidak mencerabut akar interaksi sosial yang telah terjalin di dalamnya.