Reklamasi Tidak Hanya di Jakarta, Mari Bermain dengan Google Earth

Hingga kini, gonjang-ganjing masalah reklamasi Teluk Jakarta masih berlangsung dan sepertinya masih akan terus berlanjut. Ombak dan badai tidak hanya menghampiri area reklamasi namun juga menghantam para pelaku yang terlibat di dalamnya. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mulai antri diperiksa, bahkan di antaranya sudah berstatus tersangka.

Para pengusaha pengembang skala besar di lahan reklamasi turut terseret dalam pusaran kasus. Aroma permainan fulus kental terasa dalam pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan terkesan diulur-ulur tak kunjung selesai dan ternyata itu merupakan salah satu modusnya.

Gelombang tsunami penindakan kasus reklamasi Teluk Jakarta sepertinya masih akan berulang datang silih berganti. Tak ketinggalan, para eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun turut disibukkan bolak-balik pemeriksaan ataupun bersaksi. Bahkan Ahok pun seperti kebakaran jenggot ketika Menko yang lama, Rizal Ramli secara lisan “menghentikan reklamasi” walau belum sempat keluar hitam di atas putihnya.

Ahok sudah kadung meminta dan menerima kontribusi dari para pengembang. PT. Agung Podomoro Land melalui anak usahanya, PT. Muara Wisesa Samudera, pengembang reklamasi Pulau G atau Pluit City, mengklaim telah memberikan kontribusi berupa 13 proyek senilai Rp. 392 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Kontribusi tersebut memang bukan untuk kantong Ahok, Sang Gubernur, namun untuk masyarakat Jakarta.

Beberapa proyek yang termasuk dalam kontribusi tambahan dari PT. APL di antaranya pembangunan rumah susun Daan Mogot, furniture rusun Daan Mogot, Rumah Pompa di Muara Karang, tiang pancang PJU Kali Ciliwung, dan pembangunan jalan inspeksi di sejumlah ruas sungai di Jakarta. (Sumber).

Tinggal tunggu bagaimana reaksi dan tindakan Menko Luhut, selaku Menko yang baru. Saya pribadi sangat berharap, Bapak Menteri ATR yang baru, Bpk Sofyan Djalil, mengambil porsi yang lebih serius, untuk menangani carut marut permasalahan reklamasi. Paling tidak, tidak seperti Pak Menteri sebelumnya yang terkesan tidak ambil tindakan yang berarti. Padahal, sangat jelas itu domain tata ruang. Pak Menteri harus ambil sikap dan tindakan.

Jakarta memang seksi dan selalu menjadi perhatian utama bagi Indonesia. Konon karena DKI Jakarta merupakan etalasenya Indonesia. Sesuatu yang terjadi di Jakarta, gaungnya akan terasa sampai belahan wilayah Indonesia lainnya. Terlebih di tengah panasnya persaingan menuju DKI 1. Ahok seakan menjadi target tembak beragam pihak, terutama pihak yang berseberangan dengannya. Tulisan ini tak hendak membahas reklamasi Teluk Jakarta, apalagi membahas pihak-pihak yang bersinggungan dengan Teluk Jakarta. Sudah banyak yang membahasnya.

Tulisan ini hanya ingin memberikan gambaran lain tentang reklamasi. Reklamasi tidak hanya dilakukan di Jakarta saja.  Kota-kota lainnya di Indonesia juga banyak yang telah dan sedang melakukan reklamasi. Beragam alasan dan tujuan pelaksanaan reklamasi. Diantaranya untuk menambah lahan perkotaan yang semakin mahal dan terbatas, baik untuk permukiman ataupun untuk kawasan perdagangan dan jasa, seperti yang dilakukan di Kota Manado, Kota Palu, Kota Makassar, dan kota lainnya di Indonesia. Atau untuk menambah Ruang Terbuka Hijau maupun Ruang Terbuka Non Hijau kota sebagai land markkota seperti yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pantai Seruni nya.

Adapula karena alasan keterbatasan pengembangan lahan ke arah daratan, karena kondisi lahan di daratan berupa perbukitan dan pegunungan, seperti halnya di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate didominasi dengan lahan perbukitan dan pegunungan, sehingga penambahan lahan melalui reklamasi merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Bahkan, ada pula yang ditujukan sebagai tempat untuk penampungan hasil tambang, seperti di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Reklamasi tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta, namun sudah merambah kota-kota lainnya di Indonesia. Pelaksanaan reklamasi di kota lainnya memang cenderung lebih adem ayem, lebih senyap dibandingkan dengan pelaksanaan reklamasi di Kota Jakarta. Bahkan beberapa nyaris tidak terdeteksi media.

Beberapa kasus sempat ramai di media seperti halnya kasus Reklamasi Teluk Palu, namun gemanya tidak sedahsyat Jakarta yang sampai mengundang para menteri di jajaran kabinet turun tangan.  Padahal, menurut hemat saya, permasalahan, mulai dari proses hingga perijinannya pun tak kalah seru.

Beberapa reklamasi yang dilaksanakan tidak diamanatkan/tidak tercantum dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota nya, tidak dilengkapi dengan rencana detail tata ruang sekitar kawasan reklamasi, bahkan beberapa masih belum dilengkapi perijinan.

Saat ini, dengan teknologi yang ada, sangatlah mudah untuk mendeteksi perubahan bentang alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah administrasi Indonesia. Setiap orang bisa melakukannya. Setiap warga bisa melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada. Kita dapat dengan mudah membuka aplikasi Google Earth dan memanfaatkannya. Demikian pula halnya untuk mendeteksi reklamasi yang terjadi. Baiklah, mari kita bermain-main dengan Google Earth.

Berikut saya tampilkan rangkaian Gambar Citra secara historical yang didapat dari aplikasi Google Earth untuk reklamasi yang dilakukan di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini hanya merupakan salah satu contoh, masih banyak reklamasi lainnya yang terjadi di Indonesia.

Rangkaian citra progres reklamasi di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber: Google Earth

Dari Citra Google Earth tertanggal 22 Juni 2013, terlihat kegiatan reklamasi belum terlaksana. Citra Google Earth tertanggal 10 Maret 2014, kegiatan reklamasi mulai nampak. Proses pelaksanaan reklamasi mulai berlangsung. Citra Google Earth tertanggal 13 Juli 2015, kegiatan reklamasi semakin meluas dan menampakkan hasil yang signifikan.

Bahkan, citra Google Earth tertanggal 16 Februari 2016, kegiatan reklamasi semakin meluas, walau belum tampak bangunan di atasnya. Rangkaian gambar di atas memaparkan secara jelas bahwa hanya dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun, proses reklamasi pantai di Teluk Palu sangat pesat.

Ilustrasi gambar yang didapat dari Google Earth  di atas, belum tentu merupakan proses reklamasi yang terindikasi pelanggaran. Tidak semua kegiatan reklamasi melanggar. Menurut hemat saya, reklamasi bukan hal yang haram, bukan pula hal yang tabu untuk dilakukan. Reklamasi sah dan dapat dilakukan asal memenuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan.

Reklamasi pantai merupakan salah satu tindakan dalam upaya pengembangan kota. Kegiatan reklamasi sudah banyak diterapkan oleh Negara dan kota lain, misal yang menghadapi kendala terbatasnya lahan daratan (keterbatasan lahan) sehingga pengembangan ke arah daratan sudah tidak dimungkinkan lagi dan diperlukan “daratan” baru.

Pertanyaannya, “Sudah sesuaikah dengan aturan yang ada? Sudahkah memiliki dokumen rencana yang lengkap? Sudahkah memiliki dokumen Amdal? Sudah lengkapkah dokumen perijinannya?” Itulah yang perlu ditelisik lebih lanjut dan itu tentunya tidak cukup hanya dilakukan dengan bermain-main Google Earth.

Ilustrasi gambar di atas hanya sebatas rangkaian gambar perkembangan/progress pelaksanaan reklamasi. Untuk menelisiknya lebih lanjut, kita perlu menyandingkannya dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang tertuang dalam RTRW, ditelisik lebih lanjut lagi dokumen perijinannya, .

Terselip harapan, semoga ke depan, tidak hanya aplikasi Google Earth saja yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dokumen rencana tata ruang pun demikian, SHP file peta rencana pola ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dapat diakses semua orang, sehingga masyarakat dapat turut melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnya.

Hehehe…  Sudah dulu deh… sisanya, nanti saja bersambung, kali ini main-main dengan Google Earth aja dulu.  Salam. (Del)

Advertisements

Belajar Pertambangan dari Nauru

Baru-baru ini  tersiar kabar bahwa Menteri Luar Negeri Australia, Julia Bishop, menggambarkan kondisi pusat pemrosesan imigrasi di Nauru sebagai tempat yang lebih baik dari kamp para pekerja tambang yang ada di Australia (19/12/2013). Bishop melontarkan pernyataan tersebut untuk menanggapi laporan UNHCR yang prihatin atas kondisi pusat pemrosesan pencari suaka di Nauru serta menilai fasilitas yang disediakan tidak pantas ditempati oleh sekitar 700 pencari suaka dan anak-anaknya. Nauru kembali menjadi sorotan. Pernyataan Bishop  memancing pro dan kontra.  Pihak yang kontra mengatakan bahwa kondisi para pencari suaka di Nauru tidak dapat dibandingkan dengan kondisi kamp para pekerja tambang di Australia. Para pekerja tambang sebagian besar laki-laki dewasa  dengan ketahanan yang jauh lebih baik dibandingkan para pencari suaka di Nauru yang sebagian besar wanita dan anak-anak. Para pekerja tambang masih memiliki harapan dengan penghasilan yang jauh lebih besar sedangkan para pencari suaka hanya menunggu pembagian makanan. Nauru sendiri saat ini tengah kewalahan dengan permasalahan tingginya tingkat pengangguran dan terbujuk oleh Australia dengan iming-iming bantuan hampir $30 juta  di tahun 2013-2014 jika negaranya menerima para pencari suaka. Para pencari suaka memang selalu mengundang permasalahan tersendiri.

Terlepas dari kondisi Nauru sekarang yang menjadi tempat bagi para pencari suaka, Nauru memiliki cerita tentang kisah pertambangan. Kisah manis dan getirnya sebuah kegiatan pertambangan. Mari kita telusuri kisah pertambangan di Nauru. Berkaca dari pengalaman Nauru tentang pengelolaan pertambangan yang tidak bijak dan akibat yang harus diembannya.

Image

Peta Pulau Nauru
Sumber Gambar : Kementerian ESDM, 2013

Nauru merupakan sebuah pemerintahan republik terkecil di dunia. Dikenal dengan sebutan Pleasant Island (pulau yang menyenangkan). Dulunya, Pulau Nauru memang pulau yang indah dan menyenangkan.  Terletak tidak jauh dari garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis dan dihuni sekitar 9.500 jiwa. Umumnya tinggal di pesisir. Nauru merupakan pulau kecil dengan luas hanya 21 km2. Begitu kecilnya Pulau Nauru sehingga hanya diperlukan waktu setengah jam saja dengan berkendara roda empat untuk mengelilingi Pulau Nauru. Terletak 3.890 km sebelah timur Australia. Nauru terkenal dengan sumber daya phospatnya yang luar biasa, yang telah ditambang oleh gabungan perusahaan asing.

Dengan Phospatnya yang melimpah, sepanjang awal abad ke 20, Nauru menjadi eksportir utama phospat sejak 1907, dan terus berlanjut hingga setelah kemerdekaan Nauru pada 31 Januari 1968.

Nauru pernah tercatat sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Di masa keemasan pertambangan di tahun 1980-an, pendapatan perkapitanya pernah mencapai US$ 17.000. Sebagai perbandingan, Indonesia memiliki pendapatan perkapita US$ 3.596,27 di tahun 2012. (CEIC, 2013).  Saat itu, penduduk Nauru berubah seketika menjadi warga negara yang sangat kaya. Tidak ada warga miskin. Negara mensubsidi kehidupan seluruh warganya. Lebih dari 80 % angkatan kerjanya diangkat sebagai pegawai negeri. Saking kayanya Nauru, warga hidup bergelimang kemewahan tanpa perlu kerja keras. Penduduk Nauru menjadi malas, pekerja didatangkan dari Australia, Cina, Kiribati, Tuvalu, dan negara lainnya.

Limpahan phospat dan harta yang dihasilkan membuat Nauru terlupa, terlena. Eksploitasi phospat tidak terkendali. Keserakahan meraja lela.  Phospat yang merupakan satu-satunya sumber sandaran hidup Nauru dieksploitasi habis-habisan tanpa memikirkan masa depan. Tidak menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Cadangan phospat menipis dengan drastis. Ekspor phospat menurun dari tidak kurang 2 juta ton pertahun ke Australia dan Selandia Baru, menjadi hanya 33.000 ton di tahun 2001. Pendapatan perkapitanya menjadi hanya tinggal US$ 3.000.

Tahun 2006 menjadi tahun yang paling berat bagi Nauru. Angin berubah setelah mulai habisnya phospat. Perusahaan pertambangan besar tutup karena phospat habis. Nauru bangkrut dengan meninggalkan hutang besar. Tidak sanggup membayar hutang. Sejak Desember 2005 hingga September 2006, Nauru menjadi negara yang terisolasi dari dunia luar. Air Nauru yang merupakan satu-satunya maskapai penerbangan, berhenti beroperasi. Nauru praktis hanya menggantungkan transportasi ke luar dengan kapal laut.

Di tengah kondisi yang serba sulit, Pemerintah Nauru menawarkan diri kepada Autralia. Pada tahun 2001, Nauru menjalin persetujuan dengan Australia untuk membangun sebuah pusat detensi untuk memproses para pencari suaka. Pusat detensi tersebut sempat ditutup tahun 2007 sebelum kembali dibuka tahun 2012 karena kebijakan baru yang keras untuk mencegah kedatangan kapal pengungsi dan penyelundupan manusia.

Permasalahan yang tidak kalah pelik adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Lahan-lahan bekas tambang di Nauru memerlukan reklamasi besar-besaran. Nauru mulai menuntut negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Selandia Baru untuk membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang terjadi.  Sebenarnya tidak sepenuhnya pula dapat menyalahkan negara-negara tersebut karena setelah merdeka di tahun 1968, Pemerintah Nauru turut berperan besar dalam eksploitasi besar-besaran di Pulau Nauru.

Setelah eksploitasi phospat selama puluhan tahun, kini Nauru menuai dampaknya. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tidak secara bijak, tidak mempertimbangkan keberlanjutannya, tidak ramah lingkungan, menuai akibat yang mengenaskan. Kerusakan lingkungan yang parah memerlukan masa pemulihan yang sangat lama dan biaya yang sangat mahal. Reklamasi Nauru membutuhkan kepedulian yang tinggi.

Indonesia dapat berkaca dari pengalaman Nauru dalam mengelola pertambangan. Jangan sampai cerita Nauru berulang di Indonesia. Amit-amit. Indonesia harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Harus tegas menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik. Sesuai dengan PP No. 78 tahun 2010, pertambangan yang baik harus menerapkan prinsip-prinsip reklamasi dan pasca tambang dari sisi lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi. Jika tidak bijak dan memberi kesempatan pada faktor keserakahan untuk menguasai, bukan mustahil masa depan kita pun akan sama dengan Nauru.

Untuk itulah, tepat rasanya jika dalam kondisi sekarang, masyarakat perlu mengenal lebih dekat tentang kegiatan tambang. Seperti apakah kegiatan pertambangan yang baik? Seperti apakah kegiatan pertambangan yang telah menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik? Inilah saatnya bagi PT. Newmont Nusa Tenggara untuk mengenalkan pengelolaan pertambangannya, mengenalkan proses reklamasi yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Salam. (Del)

Sumber:

  1. Republik of Nauru
  2. Advokat pengungsi sesalkan kesepakatan pemerintah Australia dengan Nauru
  3. Inilah Republik Terkecil di Dunia : Nauru
  4. Phosphate Mining in Nauru

Tambang Bukan Kegiatan Haram

Image

Tambang PT. Newmont Nusa Tenggara.

Satu hal yang perlu ditekankan. Kegiatan tambang bukanlah kegiatan haram. Kegiatan tambang dapat menguntungkan dengan syarat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan penuh tanggung jawab. Yang tidak kalah penting, harus dilakukan dengan nurani. Jika faktor keserakahan sudah menguasai, maka kerusakan lingkunganlah yang menjadi taruhannya. Sudah banyak contohnya. Ketika keserakahan mulai menyergap, tak urung lingkungan yang menjadi korban. Taruhannya terlalu besar. Resikonya terlalu riskan.

Sebenarnya kalau dilihat dari perangkat peraturannya, setidaknya Indonesia telah memiliki UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada pula PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Yang diperlukan hanyalah ketegasan dan penegakan hukum (law enforcement). Jika penegakan aturannya masih setengah, dalam arti setengah iya dan setengah tidak, janganlah berikan ijin tambang atau jangan perpanjang ijin yang sudah terlanjur diterbitkan, bahkan dapat saja cabut ijin yang ada. Terdengar sangat tegas. Tapi itulah yang harus dilakukan. Aturan tersebut masih perlu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah pendukungnya, misal terkait dengan kriteria kerusakan lingkungan dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum masih dianggap angin lalu, sebaiknya tidak usah.

Kita tidak dapat menghakimi dengan cepat bahwa seluruh kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia buruk. Masih ada kegiatan pertambangan yang menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik, namun masih jauh lebih banyak lagi yang tidak menerapkannya dengan baik, terutama pada tahap reklamasi maupun pasca tambang. Semoga PT Newmont Nusa Tenggara termasuk ke dalam kategori yang menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik. Mungkin itu pula yang hendak dibuktikan oleh PT. Newmont Nusa Tengggara dengan mengadakan “Sustainable Mining Bootcamp”. PT. Newmont Nusa Tenggara telah menuai pujian dari Menteri Lingkungan Hidup Prof. DR Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS. Pola reklamasi PT. Newmont Nusa Tenggara konon termasuk salah satu yang layak mendapatkan pujian. Saya tertarik untuk ikut mengenalnya lebih dekat. Untuk tahu lebih dalam lagi tentang proses reklamasi yang telah dilakukan.

Sesuai dengan PP No. 78 tahun 2010, pertambangan yang baik harus menerapkan prinsip-prinsip reklamasi dan pasca tambang dari sisi lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi. Untuk kegiatan pertambangan yang masih belum melakukan prinsip-prinsip pertambangan yang baik, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan, pembinaan, dan penegakan hukum. Perencanaan peruntukan lahan pasca tambang harus memperhatikan tata ruang yang ada. Peruntukan lahan pasca tambang harus dikembalikan sesuai dengan peruntukan pascatambang.

Biasanya, masalah utama yang kerap muncul pasca kegiatan pertambangan adalah masalah perubahan lingkungan, masalah perubahan bentang alam. Perubahan besar yang terlihat secara kasat mata adalah perubahan morfologi dan topografi lahan, serta penurunan produktivitas tanah. Secara lebih rinci, terdapat pula perubahan atau gangguan yang terjadi pada flora dan fauna yang ada di lahan bekas tambang tersebut. Untuk itulah diperlukan proses reklamasi. Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,  yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Bentuk bentang alam wilayah bekas tambang biasanya tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal.   Dibutuhkan reklamasi untuk mencegah erosi serta mengurangi kecepatan aliran air permukaan. Untuk lahan yang cukup terjal dapat diupayakan pembentukan teras-teras yang disesuaikan dengan kemiringan yang ada. Jika masih dapat dilakukan, lahan dapat diselamatkan dengan melakukan penanaman kembali agar lahan tidak labil dan dapat produktif kembali. Paling tidak dapat mengembalikan lahan pada kondisi atau keadaan sebelumnya.

Yang patut disadari pula, tidak semua lahan bekas tambang dapat dilakukan reklamasi maupun pasca tambang. Dalam kondisi tertentu, areal bekas tambang meninggalkan lubang yang tidak dapat ditutup sepenuhnya karena alasan teknis. Skala pertambangan semakin besar, dengan dukungan mekanisasi peralatan pertambangan yang makin mumpuni. Ekstraksi bijih kadar rendah dapat diubah menjadi lebih bernilai ekonomi. Galian  menjadi semakin dalam, jauh di bawah permukaan. Kondisi ini yang membuat semakin sulitnya proses reklamasi. Pencemaran air permukaan maupun air tanah bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi.

Kriteria status clean and clear  yang dikenal dalam dunia pertambangan baru sebatas asal tidak tumpang tindih dan melaksanakan kewajiban lingkungan, namun belum mencakup verifikasi kondisi lapangan. Hambatan lain dalam mengawasi kegiatan pertambangan adalah jumlah inspektur tambang yang masih minim. Inspektur yang ada tidak dapat mengawasi seluruh kegiatan pertambangan yang ada, yang jumlahnya ribuan.

Tambang bukan kegiatan haram. Yang diperlukan adalah pengelolaan secara bijak. Selalu teringat rangkaian kata yang dilontarkan oleh Mahatma Gandhi. “The earth provides enough to satisfy every person’s need but not every person’s greed. When we take more than we need, we are simply taking from each other, borrowing from the future, or destroying the environment and other species”. Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan setiap orang. Ketika kita mengambil lebih dari yang kita butuhkan, kita mengambilnya  dari yang lain, meminjam dari masa depan, atau merusak lingkungan dan spesies lainnya. Salam. (Del)

Sumber Gambar: tempo.co