Reklamasi Tidak Hanya di Jakarta, Mari Bermain dengan Google Earth

Hingga kini, gonjang-ganjing masalah reklamasi Teluk Jakarta masih berlangsung dan sepertinya masih akan terus berlanjut. Ombak dan badai tidak hanya menghampiri area reklamasi namun juga menghantam para pelaku yang terlibat di dalamnya. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mulai antri diperiksa, bahkan di antaranya sudah berstatus tersangka.

Para pengusaha pengembang skala besar di lahan reklamasi turut terseret dalam pusaran kasus. Aroma permainan fulus kental terasa dalam pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan terkesan diulur-ulur tak kunjung selesai dan ternyata itu merupakan salah satu modusnya.

Gelombang tsunami penindakan kasus reklamasi Teluk Jakarta sepertinya masih akan berulang datang silih berganti. Tak ketinggalan, para eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun turut disibukkan bolak-balik pemeriksaan ataupun bersaksi. Bahkan Ahok pun seperti kebakaran jenggot ketika Menko yang lama, Rizal Ramli secara lisan “menghentikan reklamasi” walau belum sempat keluar hitam di atas putihnya.

Ahok sudah kadung meminta dan menerima kontribusi dari para pengembang. PT. Agung Podomoro Land melalui anak usahanya, PT. Muara Wisesa Samudera, pengembang reklamasi Pulau G atau Pluit City, mengklaim telah memberikan kontribusi berupa 13 proyek senilai Rp. 392 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Kontribusi tersebut memang bukan untuk kantong Ahok, Sang Gubernur, namun untuk masyarakat Jakarta.

Beberapa proyek yang termasuk dalam kontribusi tambahan dari PT. APL di antaranya pembangunan rumah susun Daan Mogot, furniture rusun Daan Mogot, Rumah Pompa di Muara Karang, tiang pancang PJU Kali Ciliwung, dan pembangunan jalan inspeksi di sejumlah ruas sungai di Jakarta. (Sumber).

Tinggal tunggu bagaimana reaksi dan tindakan Menko Luhut, selaku Menko yang baru. Saya pribadi sangat berharap, Bapak Menteri ATR yang baru, Bpk Sofyan Djalil, mengambil porsi yang lebih serius, untuk menangani carut marut permasalahan reklamasi. Paling tidak, tidak seperti Pak Menteri sebelumnya yang terkesan tidak ambil tindakan yang berarti. Padahal, sangat jelas itu domain tata ruang. Pak Menteri harus ambil sikap dan tindakan.

Jakarta memang seksi dan selalu menjadi perhatian utama bagi Indonesia. Konon karena DKI Jakarta merupakan etalasenya Indonesia. Sesuatu yang terjadi di Jakarta, gaungnya akan terasa sampai belahan wilayah Indonesia lainnya. Terlebih di tengah panasnya persaingan menuju DKI 1. Ahok seakan menjadi target tembak beragam pihak, terutama pihak yang berseberangan dengannya. Tulisan ini tak hendak membahas reklamasi Teluk Jakarta, apalagi membahas pihak-pihak yang bersinggungan dengan Teluk Jakarta. Sudah banyak yang membahasnya.

Tulisan ini hanya ingin memberikan gambaran lain tentang reklamasi. Reklamasi tidak hanya dilakukan di Jakarta saja.  Kota-kota lainnya di Indonesia juga banyak yang telah dan sedang melakukan reklamasi. Beragam alasan dan tujuan pelaksanaan reklamasi. Diantaranya untuk menambah lahan perkotaan yang semakin mahal dan terbatas, baik untuk permukiman ataupun untuk kawasan perdagangan dan jasa, seperti yang dilakukan di Kota Manado, Kota Palu, Kota Makassar, dan kota lainnya di Indonesia. Atau untuk menambah Ruang Terbuka Hijau maupun Ruang Terbuka Non Hijau kota sebagai land markkota seperti yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pantai Seruni nya.

Adapula karena alasan keterbatasan pengembangan lahan ke arah daratan, karena kondisi lahan di daratan berupa perbukitan dan pegunungan, seperti halnya di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate didominasi dengan lahan perbukitan dan pegunungan, sehingga penambahan lahan melalui reklamasi merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Bahkan, ada pula yang ditujukan sebagai tempat untuk penampungan hasil tambang, seperti di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Reklamasi tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta, namun sudah merambah kota-kota lainnya di Indonesia. Pelaksanaan reklamasi di kota lainnya memang cenderung lebih adem ayem, lebih senyap dibandingkan dengan pelaksanaan reklamasi di Kota Jakarta. Bahkan beberapa nyaris tidak terdeteksi media.

Beberapa kasus sempat ramai di media seperti halnya kasus Reklamasi Teluk Palu, namun gemanya tidak sedahsyat Jakarta yang sampai mengundang para menteri di jajaran kabinet turun tangan.  Padahal, menurut hemat saya, permasalahan, mulai dari proses hingga perijinannya pun tak kalah seru.

Beberapa reklamasi yang dilaksanakan tidak diamanatkan/tidak tercantum dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota nya, tidak dilengkapi dengan rencana detail tata ruang sekitar kawasan reklamasi, bahkan beberapa masih belum dilengkapi perijinan.

Saat ini, dengan teknologi yang ada, sangatlah mudah untuk mendeteksi perubahan bentang alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah administrasi Indonesia. Setiap orang bisa melakukannya. Setiap warga bisa melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada. Kita dapat dengan mudah membuka aplikasi Google Earth dan memanfaatkannya. Demikian pula halnya untuk mendeteksi reklamasi yang terjadi. Baiklah, mari kita bermain-main dengan Google Earth.

Berikut saya tampilkan rangkaian Gambar Citra secara historical yang didapat dari aplikasi Google Earth untuk reklamasi yang dilakukan di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini hanya merupakan salah satu contoh, masih banyak reklamasi lainnya yang terjadi di Indonesia.

Rangkaian citra progres reklamasi di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber: Google Earth

Dari Citra Google Earth tertanggal 22 Juni 2013, terlihat kegiatan reklamasi belum terlaksana. Citra Google Earth tertanggal 10 Maret 2014, kegiatan reklamasi mulai nampak. Proses pelaksanaan reklamasi mulai berlangsung. Citra Google Earth tertanggal 13 Juli 2015, kegiatan reklamasi semakin meluas dan menampakkan hasil yang signifikan.

Bahkan, citra Google Earth tertanggal 16 Februari 2016, kegiatan reklamasi semakin meluas, walau belum tampak bangunan di atasnya. Rangkaian gambar di atas memaparkan secara jelas bahwa hanya dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun, proses reklamasi pantai di Teluk Palu sangat pesat.

Ilustrasi gambar yang didapat dari Google Earth  di atas, belum tentu merupakan proses reklamasi yang terindikasi pelanggaran. Tidak semua kegiatan reklamasi melanggar. Menurut hemat saya, reklamasi bukan hal yang haram, bukan pula hal yang tabu untuk dilakukan. Reklamasi sah dan dapat dilakukan asal memenuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan.

Reklamasi pantai merupakan salah satu tindakan dalam upaya pengembangan kota. Kegiatan reklamasi sudah banyak diterapkan oleh Negara dan kota lain, misal yang menghadapi kendala terbatasnya lahan daratan (keterbatasan lahan) sehingga pengembangan ke arah daratan sudah tidak dimungkinkan lagi dan diperlukan “daratan” baru.

Pertanyaannya, “Sudah sesuaikah dengan aturan yang ada? Sudahkah memiliki dokumen rencana yang lengkap? Sudahkah memiliki dokumen Amdal? Sudah lengkapkah dokumen perijinannya?” Itulah yang perlu ditelisik lebih lanjut dan itu tentunya tidak cukup hanya dilakukan dengan bermain-main Google Earth.

Ilustrasi gambar di atas hanya sebatas rangkaian gambar perkembangan/progress pelaksanaan reklamasi. Untuk menelisiknya lebih lanjut, kita perlu menyandingkannya dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang tertuang dalam RTRW, ditelisik lebih lanjut lagi dokumen perijinannya, .

Terselip harapan, semoga ke depan, tidak hanya aplikasi Google Earth saja yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dokumen rencana tata ruang pun demikian, SHP file peta rencana pola ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dapat diakses semua orang, sehingga masyarakat dapat turut melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnya.

Hehehe…  Sudah dulu deh… sisanya, nanti saja bersambung, kali ini main-main dengan Google Earth aja dulu.  Salam. (Del)

Advertisements

Pekan Rakyat Jakarta di Monas Pestanya Rakyat Jakarta

Gambar

Mentari pada siang menjelang sore 11 Juni 2014 di kawasan Monumen Nasional tidak terlalu menampakkan kegarangannya. Sang raja siang masih sedikit bersahabat dan berbaik hati walau tetap belum cukup untuk menghilangkan gerahnya hari. Untung cukup terbantu oleh hembusan angin yang bebas hilir mudik.  Beberapa orang sibuk menata dagangannya, mempercantik penampilan standnya masing-masing, dan beberapa lainnya sibuk melayani pembeli. Para pengunjung seolah tidak ingin melewatkan momen. Berjalan dari satu stand ke stand yang lainnya, menyusur jalan-jalan di Kawasan Monas. Sekedar melihat-melihat, menilik, memilih, ketika ada yang menarik hati, transaksi pun terjadi.

Kemarin adalah hari kedua penyelenggaraan Pekan Rakyat Jakarta (PRJ) di Kawasan Monumen Nasional yang Selasa (10/6/2014) telah secara resmi dibuka oleh Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Gambar

Gambar

Mata tertumbuk pada salah satu stand yang menjual nasi bakar. Yang terlintas di benak, “Lumayan nih, untuk makan malam nanti”. Mbak Wiwit penjaga sekaligus pemilik stand nasi bakar langsung sigap dan ramah melayani, “Mau nasi bakar yang mana Mbak? Ada rasa ayam jamur, teri, ayam teri, atau peda?” Tiga bungkus nasi bakar pun berpindah tangan. Penasaran, di sela penyiapan nasi bakar, tak ada salahnya mengorek keterangan dari Mbak Wiwit.  “Buka stand di sini gratis Mbak, gak dipungut bayaran apapun, soalnya saya dapat undangan untuk ikut meramaikan acara dari Unit UKM Dinas Perindustrian dan Energi, jadi sepertinya UKM yang terdaftar di sana diundang”.

Mbak Wiwit merupakan satu dari sekian banyak pelaku UKM binaan dari Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta yang turut meramaikan PRJ Monas. Dalam setiap kegiatan yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Mbak Wiwit dan ratusan UKM binaan lainnya akan diundang untuk turut berpartisipasi. Selain menampung para pelaku UKM, PRJ Monas juga menampung para pedagang kaki lima. Untuk UKM dan pedagang kaki lima, tidak dipungut biaya. Selain itu ada puluhan stand yang berbayar di PRJ Monas dan diisi oleh produk-produk besar, misal dari beberapa operator seluler, produsen beberapa produk motor dan mobil, maupun beberapa label snack yang telah cukup terkenal. Semuanya berpadu dan bersatu dalam satu kawasan Monas untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta.

Ahok dalam sambutan pembukaan PRJ Monas mengungkapkan bahwa PRJ Monas bukan tandingan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran yang diselenggarakan oleh PT JIExpo. Beliau menegaskan, lingkup peserta dan pengunjung PRJ Kemayoran dan PRJ Monas berbeda. Lingkup peserta dan pengunjung Jakarta Fair di Kemayoran telah mencakup nasional dan internasional. Ahok menginginkan agar seluruh warga Jakarta dapat menikmati kemeriahan ulang tahun Jakarta. Tidak hanya di PRJ Kemayoran yang untuk memasuki areanya saja harus bayar. Untuk itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan pula PRJ Monas yang bisa dikunjungi warga Jakarta secara gratis.

Ide dan tujuan penyelenggaraan PRJ di Kawasan Monas sudah baik. Ahok ingin mengakomodasi warga Jakarta yang tidak mampu berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran dan para penduduk yang kurang mampu. Walau tidak sepenuhnya benar. Saya rasa banyak kok warga yang cukup mampu dan datang berkunjung ke PRJ Monas.

Gambar

Lelah berjalan-jalan di seputar stand yang memenuhi Monas, sempat singgah beli es jeruk di salah satu stand. Ngobrol sebentar, “Agak sepi Mbak, karena terlalu banyak stand di sini, dan barangnya pun nyaris sama. Banyak pedagang kaki lima liar yang juga masuk ke sini. Awalnya dijanjikan dalam satu deret hanya ada satu yang jual minuman, tapi kenyataannya begini”. Tampak dalam jarak tidak terlalu jauh, penjual minuman lainnya banyak bertebaran. Mbak penjual es jeruk masih meneruskan penjelasannya, “Katanya kalau hari biasa buka mulai dari pukul 2 siang, tapi kenyataannya, banyak yang jualan dari pagi. Tahu gitu, saya juga datang dari pagi”. PRJ Monas resminya memang dibuka pada pukul 14.00-23.00 setiap hari, sementara khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, dibuka lebih awal, yaitu mulai pukul 09.00-23.00.

Gambar

Gambar

Lanjut berkeliling lagi. Ternyata PRJ Monas tidak hanya mengakomodasi penjual makanan, pakaian, mobil, motor, telepon genggam, dan beragam barang konsumsi lainnya. Ada kerumunan orang di seputar tugu Monas yang menarik perhatian. Ternyata ada gelaran yang diberi judul “Kampoeng Dolanan Nusantara”. Penggagasnya dari beberapa komunitas penggemar mainan khas Nusantara. Seperti gelaran yang diusung oleh Komunitas Gasing Indonesia atau bermain enggrang bersama.

Sempat beberapa saat berada di sana dan mencoba meletakkan gasing yang berputar di atas telapak tangan. Awalnya takut, tapi setelah diyakinkan oleh anggota komunitas gasing, berani juga mencoba. Hasilnya, “Geli-geli dikit lah.. “. Seru juga.

Gambar

Gambar

Ada satu lagi yang cukup mengusik. Area Monas cukup luas, bahkan terlalu lelah jika memaksakan untuk berkeliling ke seluruh stand yang ada di sana. Pengunjung pun cukup banyak walau belum dapat dikatakan berjubel. Yang membuat heran, “Kok pintu masuknya gak dibuka lebar?”. Padahal jelas-jelas pintunya sangat lebar, tapi tidak dibuka. Semua pintu masuk di sekeliling Monas, hanya dapat dilalui oleh orang dengan antri satu persatu. Padahal sedang ada gelaran pesta rakyat. Pengunjung harus berjubel melewati pintu kecil yang hanya cukup untuk dilewati satu orang saja. Penasaran, sempat tanya ke petugas keamanan yang berjaga di sana. Jawabannya, “Iya Mbak, memang pintunya gak bisa dibuka. Maksud awalnya, supaya tidak bisa dimasuki oleh gerobak penjual kaki lima”. Gubbraaak…! Ternyata itu toh alasannya. Padahal jelas-jelas pedagang kaki lima liar pun banyak masuk dan bertebaran di dalam kawasan Monas. Jadi, sebenarnya, tidak efektif juga membiarkan pintu Monas yang sekian lebar tertutup. Yang ada, hasilnya, pengunjung harus berjubel untuk keluar dan masuk kawasan Monas.

Hhmmm, lumayanlah…. Menghabiskan sore di PRJ Monas. Melihat kemeriahan Pekan Rakyat Jakarta di Monas, pestanya rakyat Jakarta. Saatnya kembali pulang. PRJ Monas saat ini tengah digelar hingga tanggal 15 Juni 2014 nanti. Walaupun masih terdapat kekurangan di sana sini. Namun secara keseluruhan patut diacungi jempol. Upaya untuk memberikan hiburan gratis, kemeriahan menjelang ulang tahun Jakarta, tengah dihelat di Monas. Ada yang tertarik berkunjung? Silakan… (Del)

 

Untung Masih Ada Ahok yang Ngurus Jakarta

Jalan Inspeksi Kali Sentiong. Sumber gambar : ahok.org/berita/news/jalan-inspeksi-terus-dibangun-di-jakarta/attachment/jalan-inspeksi/

Jalan Inspeksi Kali Sentiong. Sumber gambar : ahok.org/berita/news/jalan-inspeksi-terus-dibangun-di-jakarta/attachment/jalan-inspeksi/

Di antara gegap gempita berita tentang Pilpres yang mendominasi berbagai media, kita sebagai warga Jakarta masih bersyukur. Jakarta masih ada yang “ngurus”. Ketika Jokowi mundur sejenak dari aktivitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, warga Jakarta masih bisa bernafas lega. Ahok masih bekerja keras untuk Jakarta. Ahok masih memegang amanahnya untuk “mengawal” dan “membenahi” Jakarta. Saya rasa dia layak kok jadi Gubernur.

Saya tidak ingin berbicara tentang Jokowi yang tengah konsentrasi dengan pertarungan pencapresannya. Biarkan rakyat yang menentukan. Tulisan ini hanya ingin mengungkapkan tentang Ahok dan kiprahnya untuk Jakarta.

Salut patut dilontarkan untuk Ahok. Beliau masih teguh melakukan upaya-upaya yang memang harus dilakukan untuk mengatasi banjir Jakarta dan tetap melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh Jokowi. Upaya untuk mengatasi banjir, tidak hanya dilakukan ketika musim banjir tiba. Banyak hal yang dapat dilakukan justru ketika musim banjir masih jauh. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan justru kala musim banjir belum lewat. Tidak hanya dilakukan upaya tanggap darurat saja.

Banjir seakan sudah menjadi agenda rutin tahunan untuk Jakarta. Bahkan ada yang mempercayai adanya siklus banjir besar 5 tahunan. Penyelesaian permasalahan banjir merupakan “pekerjaan rumah” yang seharusnya bersifat menerus bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan juga Pemerintah Pusat karena menyangkut area yang lebih luas dan kewenangan yang lebih tinggi. Jakarta tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan banjirnya.

Kondisi morfologis Kota Jakarta sangat mempengaruhi. Sekitar 40% wilayah Jakarta berada di bawah pengaruh pasang surut dan rentan banjir. Sebagian wilayah DKI Jakarta memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut.  Kota Jakarta merupakan bagian dari DAS Ciliwung-Cisadane dan cekungan air tanah yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Belum ditambah dengan Kota Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai besar. Satu contoh, Sungai Ciliwung memiliki hulu yang berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango di Kabupaten Bogor dan bermuara di teluk Jakarta. Prinsip dasarnya, jika tidak ingin banjir melanda Jakarta, selain menjaga aliran sungai agar tidak semakin tergerus dan terjadi pendangkalan maupun penyempitan, menjaga hulu sungai merupakan hal yang tidak kalah penting.

Untuk mengatasi banjir yang rutin melanda Jakarta, Ahok dan jajarannya saat ini tengah giat mengerjakan jalan inspeksi di Kali Sentiong, Kemayoran, Jakarta Pusat yang dulu digagasnya bersama dengan Jokowi. Tidak hanya itu, DKI masih akan membangun jalan inspeksi di beberapa wilayah lainnya. Pembangunannya dilakukan secara bertahap karena akan terkait dengan pembersihan permukiman di sepanjang sungai yang dilewatinya. Pembangunan jalan inspeksi sangat dibutuhkan untuk menghindari pembangunan kembali permukiman liar di sepanjang bantaran kali atau sungai.

Permukiman yang terkena pembangunan jalan inspeksi secara bertahap akan dipindahkan untuk menempati rumah susun. Rumah susun dibangun untuk menampung penduduk yang tinggal di bantaran kali dan waduk. Pemda DKI Jakarta sudah melakukan hal yang benar. Penduduk tidak asal disuruh pindah begitu saja, namun disediakan tempat tinggal yang layak dan manusiawi.

Rusun siap, warga di pinggiran kali sudah pindah, maka waduk, sungai, atau kali akan dilebarkan. Pinggiran sungai akan dibangun jalan-jalan inspeksi yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Ahok mengatakan, “Jadi kita bisa mengatasi banjir sekaligus mengatasi kemacetan lalu lintas dengan adanya jalan inspeksi tersebut”. Setuju.

Ahok tidak akan pandang bulu, yang melanggar akan ditertibkan. Tidak akan ada biaya ganti rugi, karena sudah disediakan tempat tinggal di rusun yang dibangun. Setuju juga.

Terjadinya banjir di Jakarta tidak terlepas dari tidak tertibnya pembangunan di Jakarta. Perubahan fungsi lahan atas nama pembangunan semakin sulit dikendalikan. Jumlah penduduk siang sekitar 12,5 juta jiwa dengan segenap aktivitasnya harus ditampung oleh Jakarta. Berbagai macam aktivitas pembangunan tidak hentinya dilakukan untuk memenuhi dan mewadahi aktivitas penduduk Jakarta dan sekitarnya.

Perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari demi memenuhi kebutuhan penghuninya. Lahan yang seharusnya difungsikan sebagai kawasan resapan air berubah menjadi kawasan budi daya dengan beragam peruntukan. Ruang terbuka hijau semakin terkikis dan perlahan habis.  Sudah saatnya pembenahan dilakukan. Penertiban pembangunan sebagai langkah pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang harus terus dilakukan. Pembangunan di wilayah Jakarta harus tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta.

Jakarta masih memiliki banyak PR. Ayo Pak Ahok…! Semangat…! Untung masih ada Ahok yang ngurus Jakarta ! (Del)

Jadi, Kota Jakarta Ada di Mana?

Gambar

Marilah sejenak kita lupakan hiruk pikuk Pilpres yang sebentar lagi mampir. Terkadang, bosan juga melihat berita di TV yang tayangannya hampir didominasi dengan berita Pilpres. Terutama di antara dua stasiun berita yang mulai terlihat dengan jelas dan terang, sangat tidak berimbang. Masih ditambah dengan berbagai media sosial maupun group di HP yang topiknya gak jauh dari situ.  Kompasiana ikut-ikutan, tidak mau ketinggalan. Berita seputar pilpres banyak berseliweran. Belum cukup? Obrolan di kantor pun masih seputar situ. Sekali-kali, boleh dong teriak, “Bosan……! Gak ada topik yang lainkah? ”. Tapi tenang…saya janji gak akan golput kok… Hanya perlu sedikit penyegaran. Tidak melulu bahas politik.

“Jadi bahas apa dong…..?”. Mari kita tengok Kota Jakarta. Kota yang banyak diumpat sekaligus tetap dicinta. Kota yang masih dijadikan tempat hidup dan berpenghidupan bagi penghuninya. Dapat dipastikan, hampir semua penduduk Jakarta, pernah mengeluarkan umpatan atau paling tidak kekecewaan atau keluhan tentang Jakarta.  Paling tidak, pasti pernah mencetuskan kekecewaan atau protes terkait banjir, macet, bising, got mampet, atau tentang sampah.

Kota Jakarta merupakan ibukota Negara sekaligus dinilai sebagai kota metropolitan. Konon, Jakarta juga merupakan surga bagi penggila belanja di tanah air.  Berbagai tempat belanja berjejalan menghiasi kota. Konon, Kota Jakarta merupakan kota metropolitan dengan jumlah mall terbanyak di dunia. Lebih dari 130 mall bertebaran di Jakarta. Tersebar hingga pelosok Jakarta. Lingkungan perumahan skala kecil pun bisa memiliki mall yang mentereng. Bahkan dalam satu ruas jalan bisa ada 2 Mall besar sekaligus.

Pertumbuhan dan perkembangan mall di Kota Jakarta beberapa tahun ke belakang di luar kendali. Banyak lahan yang semula peruntukannya bukan untuk kawasan komersial atau yang pada awalnya merupakan kawasan permukiman, beralih fungsi menjadi kawasan perdagangan. Bahkan, kawasan yang semula memiliki fungsi untuk kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau dapat berubah wujud menjadi mall atau kawasan komersial lainnya. Masih untung Jokowi-Ahok segera menyadarinya. Setidaknya, pertumbuhannya mulai melambat. Jakarta sudah tidak terlalu jor-joran mengeluarkan ijin untuk pendirian mall. Jakarta butuh ketegasan. Tegas menerapkan rencana tata ruangnya.

Saya bukan orang yang anti mall. Masih tetap membutuhkan dan sesekali melakukan aktivitas jalan-jalan dan belanja di mall. Hanya masih dalam kadar yang wajar. Terkadang fenomena menjamurnya mall tersebut menumbuhkan kegelisahan tersendiri. Benarkah Jakarta membutuhkan mall sebanyak itu? Apakah kebutuhan akan mall memang sebanyak itu? Apakah orang-orang ke Jakarta melulu untuk berbelanja? Apakah budaya konsumerisme sudah sedemikian parah melanda Jakarta? Haruskah selalu menghabiskan waktu bersama keluarga di mall?

Yang lebih aneh adalah penamaan  mall-mall yang ada. Semua seakan berkiblat ke dunia di belahan Barat sana. Seolah paradigma modern yang tertanam dan memiliki daya jual tinggi harus berpatokan ke sana. Cobalah tengok dan cermati nama-nama mall yang ada di Jakarta. Hampir semua mall diberi label nama-nama berbau asing. Paling tidak, memiliki penggalan kata dari Bahasa Inggris. Mungkin supaya terlihat keren dan modern. Istilah square, town square, park, trade center, village, atau city banyak berseliweran.

Mungkin akan ada nada yang berkomentar, “Ah, itu sih kamu aja yang kepo…sirik….Gak ada salahnya kan? Supaya lebih menjual…Kalau kamu punya mall pasti melakukan hal yang sama”. Memang gak ada salahnya, sudah jadi hak mereka karena belum ada aturannya. Hanya, terkadang tergelitik juga.

Ada banyak label square. Cilandak Town Square, Mangga Dua Square, Kelapa Gading Square, Dharmawangsa Square, Cibubur Square, Rawamangun Square, Blok M Square, dan banyak square yang lainnya. Mengapa semua seolah latah menamainya square? Atau seperti juga, “Mengapa semua harus dinamakan trade center? Atau, “Mengapa harus dinamakan Pejaten Village, Pluit Village? Village-nya dari mana?”. Mari kita tersenyum.

Ada Senayan City, Kuningan City, Season City, Gandaria City, Thamrin City, dan terakhir ada Kota Kasablanka. Dinamakan kota, “Kotanya di sebelah mana?” Yang dimaksud Senayan City, Kuningan City, Thamrin City, dan sebagainya itu tidak lebih dari bangunan mall. Ok lah, dulu mungkin merencanakan untuk mewujudkan yang namanya konsep “compact city” atau mix used building, sehingga diberi tambahan label “city”. Tapi gak tepat juga, hehehe… Kota di dalam kota? Di antara sekian banyak city, lalu Jakarta City nya di mana? Kota Jakartanya di mana? Ha..ha…ha…

Lebih lucu lagi Central Park… Isinya gak jauh juga dari definisi mall. Tetap isinya pusat perbelanjaan. Pertanyaannya, “Park-nya di mana?”. Ah, sudahlah… anggap saja ini intermezzo tengah hari di tengah suasana menjelang pilpres. Dari seseorang yang sedang kepo… Hehehe… (Del)

 

 

Seandainya Jokowi RI1 dan Ahok RI2

Jokowi - Ahok. Sumber: http://indonesia-baru.liputan6.com/

Jokowi – Ahok. Sumber: http://indonesia-baru.liputan6.com/

Belakangan ini, perbincangan di berbagai media nyaris didominasi oleh berita-berita politik. Mendadak banyak bermunculan para pengamat dadakan yang seakan paling tahu, paling akurat memberikan ulasan, paling jitu merumuskan prediksinya, atau paling kenal dengan pola pikir parpol. Namun terkadang mereka melupakan pola pikir masyarakat yang nanti akan menjadi pemilih, yang akan menentukan pilihannya. Berbagai ulasan banyak bertebaran di beragam media, semua memiliki alasannya masing-masing. Dan saya hanya seorang rakyat biasa yang jauh dari hiruk pikuk dunia perpolitikan. Hanya seorang warga biasa yang ingin mengutarakan pendapat pribadinya.

Jadi teringat ketika pertama kalinya dilakukan pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2004 lalu. Nama SBY melejit jauh lebih besar dari partainya. SBY dielu-elukan oleh masyarakat dan dipilih oleh rakyat yang lebih memilih figur daripada partai, yang kebetulan partai bentukannya sendiri. Demikian pula halnya dengan Jokowi-Ahok ketika pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur belum genap 2 tahun yang lalu. Tanpa mengecilkan peran partai, partai jangan terlalu berbangga hati. Mereka terpilih rakyat jauh melebihi hitungan secara partai. Foke didukung oleh begitu banyak parpol yang kalau dengan pola pikir parpol atau kalkulasi parpol akan meraih kemenangan. Buktinya? Warga atau rakyatlah yang menentukan pilihan. Hanya dalam hitungan bulan, elektabilitas Jokowi naik pesat.  Oke lah, kalau ada yang mengatakan bahwa Jakarta berbeda dengan Indonesia. Warga Jakarta relatif lebih melek informasi. Tapi tetap, unsur figur masih yang utama, bukan parpol.

Hal yang selalu menjadi momok ketika seorang kepala pemerintahan tidak mendapat dukungan mayoritas parpol adalah ketika menjalankan pemerintahannya dan dalam banyak hal memerlukan persetujuan dari DPR/DPRD. Biasanya mereka takut, misalnya pembahasan tentang anggaran dan pelaksanaan pemerintahannya terganjal atau terhambat di DPR/DPRD. Namun, Jakarta sudah membuktikan, dengan transparansi dan dukungan media serta pengawasan rakyat secara langsung DPRD tidak dapat mengganjal tanpa alasan yang jelas dan kuat.

Mau tidak mau, suka atau tidak suka, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Jokowi cukup tinggi dan dapat menjadi modal besar dalam memenangkan pilpres 2014. Pasar bereaksi negatif ketika hasil pileg tidak cukup kuat bagi PDIP untuk mengusung Jokowi seorang diri sehingga perlu yang namanya koalisi atau yang katanya kerja sama. Elektabilitas Jokowi juga terancam jeblok apabila disandingkan dengan orang yang tidak tepat.  Harus ada figur yang tepat untuk menjadi pendamping Jokowi. Siapa figur yang tepat sebagai pendamping Jokowi?

Karena tulisan ini merupakan pendapat pribadi, maka tentunya ini merupakan celotehan saya. Jokowi sebaiknya disandingkan dengan sosok yang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki Jokowi. Sebaiknya tokoh muda dengan semangat dan totalitas tinggi dan rekam jejak yang masih bersih. Ahok merupakan figur yang pas untuk menambal kelemahan-kelemahan Jokowi. Jokowi hanya perlu dikelilingi oleh para ahli yang berpengalaman dan telah matang. Biarkan Jokowi-Ahok yang mengeksekusinya.

Bagaimana mungkin?

Jalan untuk menuju ke sana memang cukup terjal. Ahok terhadang oleh partai yang menaunginya. Apresiasi untuk Ahok. Beliau masih menghormati Prabowo, “Kalau mau saya jadi Wapres, harus ijin Gerindra”. Apakah Prabowo dapat legowo mempersilakan Ahok untuk maju? Seharusnya Prabowo bisa seperti Mega yang mencoba untuk hanya menjadi King Maker. Hehehe..

Patut diakui, Jokowi memiliki kemampuan komunikasi publik yang cukup mumpuni dan publik telah menerimanya. Gaya blusukannya dan caranya mencoba mendekati persoalan, mendekati masyarakat layak diakui telah merebut hati warga. Jokowi mampu menelisik permasalahan lapangan yang begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat secara sederhana dan mengemukakan gagasan besar dengan bungkus yang sederhana. Apakah cukup hanya dengan cara blusukan? Tentunya tidak. Indonesia jauh lebih luas dari Jakarta. Indonesia merupakan negeri kepulauan. Terbayang kalau Jokowi harus blusukan se-Indonesia. Setahun pun belum tentu terkelilingi. Perlu cara yang lebih efektif untuk memetakan persoalan di lapangan dan menghasilkan solusinya. Sebenarnya, permasalahan di lapangan sudah sama-sama diketahui. Yang diperlukan hanya eksekusi solusi. Siapa yang pegang birokrasi pemerintahan? Siapa yang pegang roda pemerintahan?

Ahok pantas untuk mendapatkan kesempatan untuk itu. Biarkan Ahok yang pegang kendali birokrasi pemerintahan. Biarkan Ahok membersihkan noda-noda kotor yang membandel di birokrasi. Indonesia butuh sosok yang tegas dan lurus seperti Ahok. Mungkin di awal, pasti terkaget-kaget dengan gaya Ahok. Tapi yakin, Indonesia lama-lama akan menerimanya. Setiap orang punya gayanya masing-masing. Jangan sampai gaya mengaburkan esensi utama.

Bagaimana dengan tokoh seperti Yusuf Kalla yang juga digadang-gadang sebagai Cawapres? Sebaiknya beliau menjadi penasihat saja. Pengalamannya yang telah sarat, tetap sangat berguna, namun cukuplah sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden. Tut Wuri Handayani saja. Bagaimana dengan Dahlan Iskan, Anies Baswedan, Mahfud MD, dan lain-lain? Mereka layak kok jadi Menteri. Bukan karena partainya.

Bagaimana dengan Jakarta? Haruskah ditinggalkan oleh kedua pemimpinnya? Tidak usah khawatir dengan Jakarta. Masa Jakarta yang katanya kiblat pembangunan di Indonesia tidak mampu menghasilkan pemimpin unggulan lagi? Mengalah untuk Indonesia. Yakin saja… masih banyak pemimpin di Indonesia yang bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Seperti halnya kota-kota lainnya. Sudah mulai banyak bermunculan para pemimpin jempolan seperti Tri Rismaharini di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung, Nurdin Abdullah di Bantaeng, Ramdhan Pomanto di Makassar, Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Bima Arya di Bogor, atau pemimpin-pemimpin unggulan lainnya. Mari kita munculkan pemimpin jempolan untuk Jakarta.

Gubraaakkk….! Hari sudah mulai pagi, jam weker sudah berbunyi. Saatnya untuk mempersiapkan anak-anak sekolah. Ternyata saya tengah bermimpi… Selamat pagi. Salam. (Del)

 

Monas Bukan Tempat Gantung Anas

Gambar

Tentunya masih teringat beberapa waktu yang lalu ketika Anas Urbaningrum dengan lantangnya mengatakan, “Satu rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas!”. Pernyataan itu pun sontak menarik perhatian. Semua seolah memiliki hak untuk berkomentar dan memberikan tanggapan. Monas dan Anas naik ke permukaan berita.

Saat ini Anas telah ditahan dan kasus terus bergulir, namun biarkan Monas tetap pada fungsinya. Monas bukan tempat untuk gantung Anas atau gantung siapapun. Monas bukan tempat untuk eksekusi hukuman bagi siapapun. Monas harus tetap pada fungsi dan peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau sekaligus  sebagai ruang publik. Ruang yang semakin hari terasa semakin sulit ditemui.

Tidak usah heran, berdasarkan data yang ada, saat ini Jakarta hanya memiliki ruang terbuka hijau seluas 9,8% dari total luas Jakarta. Untuk mencapai besaran 16 % seperti yang diamanatkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta, masih diperlukan tambahan 6 %  ruang terbuka hijau. Jakarta masih memerlukan upaya yang sangat keras untuk menggapai angka tersebut. Sebagai gambaran, dengan total luas wilayah DKI Jakarta 661,52 km2, setiap tambahan 1% RTH, dibutuhkan lahan seluas 6,6 km2. Bahkan jika mengikuti aturan yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seharusnya ruang terbuka hijau yang disediakan 30 %, yang terdiri dari 20 % RTH publik dan  10 % RTH privat. Artinya, PR Jakarta masih jauh lebih berat lagi. Jakarta harus berupaya untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang lebih luas lagi.

Gambar

Gambar

Sabtu pagi yang lalu, menyempatkan diri untuk berolah raga, sekedar joging di seputar Monas. Jakarta sedang dalam cuaca yang sangat cerah. Lalu lintas di Sabtu pagi belum terlalu menggeliat. Mungkin warga Jakarta sebagian masih terlelap dalam tidurnya, menyambut libur panjang akhir pekan.

Gambar

Memasuki pelataran Kawasan Monas, langsung dihadapkan pada kenyataan yang membuat miris. Fungsi Monas sebagai ruang terbuka hijau dan sebagai ruang publik seolah telah memiliki interpretasi yang salah kaprah. Mata seolah dihadapkan pada kenyataan, bahwa pelataran Monas telah benar-benar difungsikan sebagai “ruang publik” dalam arti yang keliru. Pelataran sekitar Monas seakan menjadi ruang bagi siapapun warga/publik yang ingin turut hidup dan meneruskan kehidupannya di sana. Beberapa keluarga terlihat berkegiatan dan tidur di sana. Di sini lah salah kaprahnya. Ruang publik bukan berarti dapat dimiliki/dikuasai seenaknya oleh publik. Kalau begini, sudah berganti fungsi menjadi ruang privat bagi sebagian orang yang tidur dan tinggal di sana. Entah siapa yang patut disalahkan. Mungkin mereka tidak memiliki pilihan yang lebih baik.

Gambar

Tidak terlalu jauh dari sana, masih di seputaran Monas, perasaan miris semakin menjadi. Di pagi yang cerah itu, mata kembali dibuat tidak nyaman dengan pemandangan yang terpampang. Lebih dari sepuluh taksi tampak terparkir tak beraturan di area luar Monas. Yang lebih menyedihkan, sampah teronggok di mana-mana. Tersebar seolah menjadi penghias jalanan. Inilah Kota Jakarta, sebuah Kota Metropolitan yang masih berbudaya kampung.

Gambar

Gambar

Tidak berhenti di sana, aneka pedagang kaki lima dengan jumlah yang cukup banyak terus merangsek ke jalan. Sudah mulai mengokupasi badan jalan. Saat ini mungkin tidak terlalu mengganggu. Tapi, saya yakin, bila terus dilakukan pembiaran, akan mendatangkan permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. Siapa yang akan bertanggung jawab?

Gambar

Ah sudahlah, tidak usah terlalu larut. Ini saatnya untuk menikmati indahnya sore. Saatnya untuk mengerjakan berbagai hal lainnya. Jangan sampai aneka pemandangan tersebut merusak hari.  Selamat sore… Salam. (Del).

Bertahan Hidup di Tengah Belantara Jakarta

Gambar

Bisa jadi, Jumat sore merupakan waktu yang memunculkan kontradiksi bagi para pekerja  atau karyawan yang harus menjalani rutinitas pergi kerja di pagi hari dan pulang di sore hari. Kontradiksi ini terutama melanda para pekerja di Kota Jakarta. Di satu sisi, timbul rasa senang karena besok merupakan hari libur, dan di sisi lainnya, juga menimbulkan rasa malas karena jalanan pastinya macet semacet-macetnya. Jumat sore, jalanan Kota Jakarta selalu lebih padat dibandingkan sore-sore di hari yang lainnya. Walau sore lainnya pun sebenarnya tidak jauh lebih baik.

Jumat sore kemarin, kebetulan berkesempatan pulang menggunakan bus TransJakarta. Ketika awal naik di halte Blok M untuk menuju Kota, penumpang belum terlalu sesak. Paling tidak masih ada beberapa kursi kosong. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama. Di halte-halte selanjutnya, penumpang mulai tumpah ruah. Semua seakan mengejar waktu untuk segera tiba di rumahnya masing-masing. Semua rela berdesakan dan berjejalan demi segera memulai saat-saat libur akhir pekan bersama keluarga atau demi alasan lainnya. Bus Transjakarta yang mulanya masih longgar, dan kaki masih bisa selonjor, berubah dengan cepat. Aneka jenis penumpang mulai menyerbu. Kaki pun terpaksa ditekuk tegak untuk memberikan sedikit ruang bagi penumpang yang berdiri di depan.

Ada satu penumpang yang menarik perhatian. Seorang ibu yang saya taksir berumur pertengahan 30-an berusaha masuk dan menuju ke arah tempat saya duduk. Di wajahnya tergurat beban, terlihat letih. Ibu itu tidak sendiri, dia masuk bersama dengan anak kecil dalam gendongannya. Sang Ibu terlihat sedikit kerepotan. Anak dalam gendongannya terbangun dan mulai rewel. Selain menggendong anak, tangan kirinya menenteng tas gendong untuk anak kecil. Mungkin berisi perlengkapan sang anak. Tangan kanannya masih memegang sebotol susu. Mulutnya berusaha untuk menenangkan anak dalam gendongannya. Berusaha untuk membujuk anaknya, “Iya, ini kita sudah mau pulang kok, sabar ya, tidur aja… Kita udah di busway..kita pulang… “.  Kata-kata itu dia ulang berkali-kali, berusaha untuk membujuk dan menenangkan anaknya.

Spontan, saya langsung berdiri dan memberikan tempat duduk yang saya tempati. Sang Ibu mengucapkan terima kasih berulang kali, “Terima kasih Mbak, terima kasih. Mbak baik sekali. Pegel banget hari ini. Terima kasih ya..”. Akhirnya, anak dalam gendongannya tertidur. Rupanya, Ibu itu senang ngobrol. Dia seakan ingin menumpahkan pengalamannya.  Tanpa diminta, si Ibu melanjutkan omongannya, “Lumayan Mbak hari ini. Dapet orang yang baik-baik semua. Semuanya baik. Lumayan, dapet lebih. Ah, semoga Bapak yang tadi mendapat rejeki yang banyak, mendapat berkah yang lancar dan saya ikut kebagian rejekinya”.  Bingung. Apa maksudnya? Si Ibu masih meneruskan pembicaraannya. Di balik wajah letihnya tergurat rasa gembira. Dia terus mengumandangkan kegembiraannya dan memuji-muji Bapak yang memberinya uang Rp. 50.000,-. Dengan uang itu dia sudah berencana untuk membelikan anaknya susu. Tak lupa dia selipkan doa untuk Bapak yang baik hati tersebut. Mulut Si Ibu terus mengeluarkan kata. Akhirnya, saya mulai paham. Ibu itu baru pulang dari kerjanya. Dia ternyata bekerja sebagai Joki 3 in 1.

Saya mulai penasaran. Seperti apa sesungguhnya lika-liku pekerjaan yang satu ini. Pekerjaan yang menjamur semenjak kebijakan 3 in 1 diterapkan dan hingga kini masih langgeng bertahan. Ladang pekerjaan  hasil kreativitas warga untuk mensiasati penerapan suatu kebijakan.

Tidak terlalu sulit untuk mengorek keterangan dari mulut Sang Ibu karena pada dasarnya dia hobi cerita. Satu pertanyaan simpel langsung dijawab dengan rangkaian kalimat, berkalimat-kalimat. Dalam waktu yang singkat, dia telah banyak bercerita bahwa dia ngontrak kamar kecil di daerah Kota, hanya berdua bersama anaknya. Sebenarnya dia memiliki dua anak. Anak yang besar masih SD, dititipkan ke kakek dan neneknya di Kota Tasikmalaya. Tiap bulan dikirimi uang untuk biaya hidup dan biaya sekolahnya. Dia merasa pekerjaan sebagai joki 3 in 1 cocok untuknya. Tidak terlalu berat, dapat mengajak serta anaknya, tidak perlu keahlian khusus, dan cukup mudah. Yang diperlukan adalah sedikit nyali untuk berdiri di pinggir jalan bahkan nyaris di badan jalan.   Berupaya mengalahkan rasa takut tertabrak mobil, demi mengalahkan saingan lain, sesama joki 3 in 1.

Jika sedang beruntung, dia bisa membawa pulang uang dalam jumlah yang lumayan menurut ukurannya. Namun, jika sedang apes, pernah pula hanya mendapatkan uang Rp. 15.000,00 atau bahkan pernah tertangkap razia, tapi dilepas lagi. Dia menambahkan, menurutnya, “Kerja begini, yang penting rapi dan sopan Mbak..Yang punya mobil pasti memilih yang berpakaian rapi dan kelihatan orang baik-baik. Ada pekerja bank yang biasa menggunakan jasa saya, lumayan rutin, saya biasanya mangkal di Jalan Juanda.”

Saya tanya, “ Suaminya mana Mbak?”. Suaminya ternyata kabur entah ke mana, meninggalkan dia seorang diri di belantara Jakarta. Bertahan hidup di tengah himpitan kebutuhan ekonomi. Tapi dia berusaha untuk meyakinkan diri bahwa tanpa suami pun, dia bisa bertahan hidup. Saya tanya lagi, “Kenapa gak pulang ke Tasik?” Jawabannya klise, namun itulah kenyataannya. “Di Tasik saya mau kerja apa? Sawah tidak punya, keahlian tidak ada, modal juga tidak ada”.

Hhmmmm. Inilah salah satu potret warga Jakarta. Satu di antara sekian juta warga Jakarta yang menggantungkan hidup dan penghidupannya pada Kota Jakarta. Masih banyak lagi cerita tentang warga  Jakarta lainnya yang tidak kalah perjuangannya. Demi untuk hidup dan berpenghidupan di Kota Jakarta. “Ah, siapa suruh datang Jakarta?”. Jakarta memang gudangnya orang kaya di Indonesia. Peredaran uang di Jakarta lebih dari separuh peredaran uang di Indonesia. Namun masih banyak pula kaum marjinal yang berupaya bertahan hidup di Kota Jakarta.

Sebentar lagi, warga Jakarta dan warga lainnya di belahan lain Indonesia akan mencoba untuk menggantungkan harapannya pada para wakil rakyat yang akan dipilihnya. Apakah para calon wakil rakyat perduli pada mereka? Akankah para wakil rakyat yang konon katanya terhormat itu akan memperjuangkan nasib mereka? Ataukah mereka akan semakin larut dengan beban hidup dan semakin terlupakan? Semoga tidak.

Sebentar lagi, warga Jakarta dan warga lainnya di belahan lain Indonesia akan mencoba menaruh impiannya pada presiden yang baru. Memimpikan untuk memiliki pemimpin baru yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera. Adakah para calon Presiden mau memperjuangkan nasib mereka? Akankah presiden yang baru akan berpihak pada rakyatnya? Ataukah mereka larut dengan kuasa dan kewenangan besar yang dimilikinya? Semoga tidak. Indonesia pasti bisa. Salam. (Del)