Untung Masih Ada Ahok yang Ngurus Jakarta

Jalan Inspeksi Kali Sentiong. Sumber gambar : ahok.org/berita/news/jalan-inspeksi-terus-dibangun-di-jakarta/attachment/jalan-inspeksi/

Jalan Inspeksi Kali Sentiong. Sumber gambar : ahok.org/berita/news/jalan-inspeksi-terus-dibangun-di-jakarta/attachment/jalan-inspeksi/

Di antara gegap gempita berita tentang Pilpres yang mendominasi berbagai media, kita sebagai warga Jakarta masih bersyukur. Jakarta masih ada yang “ngurus”. Ketika Jokowi mundur sejenak dari aktivitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, warga Jakarta masih bisa bernafas lega. Ahok masih bekerja keras untuk Jakarta. Ahok masih memegang amanahnya untuk “mengawal” dan “membenahi” Jakarta. Saya rasa dia layak kok jadi Gubernur.

Saya tidak ingin berbicara tentang Jokowi yang tengah konsentrasi dengan pertarungan pencapresannya. Biarkan rakyat yang menentukan. Tulisan ini hanya ingin mengungkapkan tentang Ahok dan kiprahnya untuk Jakarta.

Salut patut dilontarkan untuk Ahok. Beliau masih teguh melakukan upaya-upaya yang memang harus dilakukan untuk mengatasi banjir Jakarta dan tetap melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh Jokowi. Upaya untuk mengatasi banjir, tidak hanya dilakukan ketika musim banjir tiba. Banyak hal yang dapat dilakukan justru ketika musim banjir masih jauh. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan justru kala musim banjir belum lewat. Tidak hanya dilakukan upaya tanggap darurat saja.

Banjir seakan sudah menjadi agenda rutin tahunan untuk Jakarta. Bahkan ada yang mempercayai adanya siklus banjir besar 5 tahunan. Penyelesaian permasalahan banjir merupakan “pekerjaan rumah” yang seharusnya bersifat menerus bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan juga Pemerintah Pusat karena menyangkut area yang lebih luas dan kewenangan yang lebih tinggi. Jakarta tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan banjirnya.

Kondisi morfologis Kota Jakarta sangat mempengaruhi. Sekitar 40% wilayah Jakarta berada di bawah pengaruh pasang surut dan rentan banjir. Sebagian wilayah DKI Jakarta memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut.  Kota Jakarta merupakan bagian dari DAS Ciliwung-Cisadane dan cekungan air tanah yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Belum ditambah dengan Kota Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai besar. Satu contoh, Sungai Ciliwung memiliki hulu yang berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango di Kabupaten Bogor dan bermuara di teluk Jakarta. Prinsip dasarnya, jika tidak ingin banjir melanda Jakarta, selain menjaga aliran sungai agar tidak semakin tergerus dan terjadi pendangkalan maupun penyempitan, menjaga hulu sungai merupakan hal yang tidak kalah penting.

Untuk mengatasi banjir yang rutin melanda Jakarta, Ahok dan jajarannya saat ini tengah giat mengerjakan jalan inspeksi di Kali Sentiong, Kemayoran, Jakarta Pusat yang dulu digagasnya bersama dengan Jokowi. Tidak hanya itu, DKI masih akan membangun jalan inspeksi di beberapa wilayah lainnya. Pembangunannya dilakukan secara bertahap karena akan terkait dengan pembersihan permukiman di sepanjang sungai yang dilewatinya. Pembangunan jalan inspeksi sangat dibutuhkan untuk menghindari pembangunan kembali permukiman liar di sepanjang bantaran kali atau sungai.

Permukiman yang terkena pembangunan jalan inspeksi secara bertahap akan dipindahkan untuk menempati rumah susun. Rumah susun dibangun untuk menampung penduduk yang tinggal di bantaran kali dan waduk. Pemda DKI Jakarta sudah melakukan hal yang benar. Penduduk tidak asal disuruh pindah begitu saja, namun disediakan tempat tinggal yang layak dan manusiawi.

Rusun siap, warga di pinggiran kali sudah pindah, maka waduk, sungai, atau kali akan dilebarkan. Pinggiran sungai akan dibangun jalan-jalan inspeksi yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Ahok mengatakan, “Jadi kita bisa mengatasi banjir sekaligus mengatasi kemacetan lalu lintas dengan adanya jalan inspeksi tersebut”. Setuju.

Ahok tidak akan pandang bulu, yang melanggar akan ditertibkan. Tidak akan ada biaya ganti rugi, karena sudah disediakan tempat tinggal di rusun yang dibangun. Setuju juga.

Terjadinya banjir di Jakarta tidak terlepas dari tidak tertibnya pembangunan di Jakarta. Perubahan fungsi lahan atas nama pembangunan semakin sulit dikendalikan. Jumlah penduduk siang sekitar 12,5 juta jiwa dengan segenap aktivitasnya harus ditampung oleh Jakarta. Berbagai macam aktivitas pembangunan tidak hentinya dilakukan untuk memenuhi dan mewadahi aktivitas penduduk Jakarta dan sekitarnya.

Perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari demi memenuhi kebutuhan penghuninya. Lahan yang seharusnya difungsikan sebagai kawasan resapan air berubah menjadi kawasan budi daya dengan beragam peruntukan. Ruang terbuka hijau semakin terkikis dan perlahan habis.  Sudah saatnya pembenahan dilakukan. Penertiban pembangunan sebagai langkah pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang harus terus dilakukan. Pembangunan di wilayah Jakarta harus tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta.

Jakarta masih memiliki banyak PR. Ayo Pak Ahok…! Semangat…! Untung masih ada Ahok yang ngurus Jakarta ! (Del)

Advertisements

Banjir di Jakarta itu Wajar

Hujan deras yang melanda Jakarta pagi ini pasti membuat banyak orang yang tinggal di kawasan Jakarta mengurungkan niatnya untuk pergi ke tempat kerja atau ke tempat aktivitasnya sehari-hari. Selain karena sibuk mengurusi air yang bagai tamu tak diundang, masuk tanpa permisi, juga karena sulitnya keluar dari kawasan rumah. Genangan ada di mana-mana. Kemacetan menjadi kepastian mutlak. Itu pula yang saya alami. Libur atau tepatnya meliburkan diri di hari yang penuh banjir ternyata tetap menyisakan hikmah. Paling tidak, dapat menulis dengan tenang di rumah.

Gambar

Musim banjir tahun ini tak kalah heboh dengan tahun yang lalu. Untuk beberapa lokasi, semakin parah. Menggelitik dan menggerakkan hati untuk kembali menelisik ruang Jakarta, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Banjir di Jakarta  itu wajar. Jadi tidak perlu terlalu heran, tidak perlu terlalu terkejut. Banjir di Jakarta itu suatu hal yang pasti.

Kok bisa? Berikut beberapa alasannya:

1.    Jakarta sudah menjelma menjadi belantara beton

Untuk warga yang telah lama tinggal menetap di Jakarta, akan dengan mudah merasakan secara jelas perbedaannya. Cobalah sedikit mengingat-ingat kondisi Jakarta 10 tahun yang lalu dan bandingkan dengan kondisi Jakarta sekarang. Pasti akan menyadari bahwa kawasan terbangun di Jakarta telah meningkat dengan pesat. Ruang terbuka telah berganti menjadi kawasan terbangun. Gedung-gedung seakan berlomba untuk membelah langit Jakarta, semakin tinggi, semakin banyak. Skyline Jakarta telah berubah. Jakarta telah berubah menjadi belantara beton. Maraknya dan masifnya pembangunan fisik terutama di sektor properti,  baik berupa hunian horisontal maupun vertikal, menjadi penyumbang besar. Semakin banyaknya kawasan terbangun yang tidak mempertimbangkan kebutuhan ruang resapan air menjadi salah satu penyebabnya.

2.   Ruang Terbuka Hijau hanya 9 %

Saat ini, ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta hanya 9,8% dari total luas Jakarta. Untuk mencapai besaran 16 % sesuai dengan yang diamanatkan dalam RDTR DKI Jakarta, masih diperlukan tambahan 6 %  ruang terbuka hijau. Jakarta masih memerlukan upaya yang sangat keras untuk mencapai hal itu. Sebagai gambaran, dengan total luas wilayah DKI Jakarta 661,52 km2, setiap tambahan 1% RTH, dibutuhkan lahan seluas 6,6 km2. Bahkan jika mengikuti aturan yang tercantum dalam UU Penataan Ruang, seharusnya ruang terbuka hijau yang disediakan 30 %, yang terdiri dari 20 % RTH publik dan  10 % RTH privat. Bagaimana air dapat cepat meresap ke dalam tanah jika ruang terbuka hijau nya hanya tersisa 9 % saja?

3.   Perambahan wilayah sempadan sungai

Cobalah tengok kawasan-kawasan di pinggir-pinggir sungai yang ada di Jakarta. Sangat mudah ditemui bangunan-bangunan yang berada persis di pinggir sungai, tanpa jarak sama sekali. Bahkan banyak di antaranya berada sedikit di atas sungai. Tak usah heran jika sangat rawan terkena banjir. Wilayah sempadan sungai selayaknya tidak boleh terbangun. Dilarang mendirikan bangunan di kawasan-kawasan sempadan sungai.

4.   Pertambahan jumlah penduduk

Jakarta merupakan kota terbuka. Jakarta tetap masih menjadi magnet bagi warga yang berada di sekitar Jakarta maupun orang-orang yang berada jauh dari Jakarta untuk hidup dan mencari penghidupan di Jakarta. Jumlah penduduk Jakarta yang terus bertambah tentunya sangat berpengaruh pada daya dukungnya. Jakarta sudah tidak sanggup menampung lonjakan penduduk. Tidak usah heran jika daya dukung Kota Jakarta terus merosot. Kondisi lingkungan di Kota Jakarta semakin memprihatinkan.

5.   Buruknya implementasi rencana tata ruang

Jakarta seharusnya sedikit bernafas lega karena telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta No. 1 tahun 2012, bahkan memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta yang telah mendapatkan kesepakatan dengan DPRD pada tanggal 12 Desember 2013.  RDTR ini selayaknya dapat dijadikan tonggak untuk membenahi Kota Jakarta karena di dalamnya telah memuat aturan zonasi ruang Jakarta yang dituangkan dalam peta zonasi untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Penegakan hukum tetap menjadi salah satu panglima. Buruknya implementasi rencana tata ruang di masa lalu dan lemahnya penegakan hukum sepatutnya tidak terjadi lagi. Jika konsekuen menerapkan RDTR yang telah ditetapkan, setidaknya ruang yang diidamkan dapat terwujud.

6.   Perubahan peruntukan di wilayah hulu

Jakarta memang tidak dapat menangani banjir seorang diri. Perlu penanganan lintas wilayah. Masalah banjir terkait erat dengan wilayah lainnya, terutama di kawasan hulunya. Perubahan peruntukan yang terjadi secara masif di kawasan Puncak, Bogor dan sekitarnya sangat mempengaruhi. Kawasan resapan air di bagian hulu telah berkurang secara drastis. Tidak perlu terlalu heran jika Jakarta menanggung akibatnya. Tidak perlu terlalu menyalahkan wilayah lain pula, karena warga Jakarta pun memiliki andil di dalamnya. Sebagian besar vila-vila di kawasan Puncak dan Bogor dimiliki oleh orang Jakarta.

7.   Budaya dan perilaku masyarakat yang tidak mendukung

Selain faktor teknis yang menjadi penyebab, masih ada faktor lain yang justru mengambil porsi yang sangat besar, yaitu terkait budaya dan perilaku masyarakat Kota Jakarta yang belum mendukung. Jakarta merupakan Kota Metropolitan yang layak dijuluki sebagai Kampung Besar. Tidak ada yang salah dengan sebutan Kampung Besar, yang membuat miris adalah budaya kampung yang masih melekat erat Tidak semua budaya kampung buruk. Banyak pula budaya kampung yang baik. Budaya gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, dan budaya kampung lainnya, layak diterapkan di Jakarta. Yang menjadi masalah adalah penerapan budaya kampung yang tidak tepat. Pengaplikasiannya tidak sesuai dengan lingkungan yang ada, yaitu lingkungan perkotaan. Mulai menjurus tidak hanya budaya kampung, melainkan kampungan. Dapat dilihat di tulisan lainnya tentang Jakarta Kota Metropolitan dengan Budaya Kampung.  Sangat mudah menjumpai warga Jakarta yang membuang sampah sembarangan dan menganggap sungai sebagai tempat sampah besar dan menempati lahan-lahan kosong yang seharusnya terlarang untuk hunian.

Jadi, jika banjir melanda Jakarta, itu adalah hal yang wajar. Jakarta semakin tidak ramah dan tidak nyaman merupakan akibat yang sangat wajar terjadi.  Curah hujan yang tinggi, saluran air yang tidak memadai, buruknya sistem drainase perkotaan, pendangkalan sungai, perambahan wilayah sempadan sungai menjadi hunian dan bangunan lainnya, menyusutnya ruang terbuka hijau, pembangunan yang sangat masif terjadi, budaya dan perilaku warga yang masih memprihatinkan serta banyak hal lainnya menjadi penyebabnya.

Apalagi ya…? Ah, sudahlah, itu dulu. Hujan telah reda, saatnya untuk mandi. Hehehe.. apa hubungannya? (Del)

Sumber Foto : http://whatindonews.com/id/post/15999/antisipasi_banjir_jakarta__bnpb_siapkan_tmc

Dirgahayu Jakarta: Masih Mampukah Memikul Beban?

Hari ini, Jakarta berulang tahun, ulang tahun yang ke 486. Ditilik dari umurnya, Jakarta sudah sangat renta namun sekaligus juga kaya akan sejarah perjalanan. Di usianya yang telah uzur, masih mampukah Jakarta memikul beban? Masih mampukah menanggung beratnya desakan hidup? Masih mampukah memberi harapan bagi para penghuninya? Berikut  adalah beban-beban yang tampak jelas menghadang di depan mata.

Beban Jumlah Penduduk

Sumber : nasional.kompas.com

Merujuk pada catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta per Nopember 2011 adalah 10.187.595 jiwa.  Jumlah yang sangat besar untuk luas wilayah yang hanya 650 km2. Dari kedua angka tersebut diketahui kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta rata-rata 15.673 jiwa/km2. Jika kita mau lebih rinci lagi, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, masing-masing menempati kepadatan penduduk no 1 hingga no 3 di Indonesia, dengan kepadatan penduduk Jakarta Pusat yang mencapai 23.371 jiwa/km2. Bagaimana dengan Jakarta Timur dan Jakarta Utara? Tidak jauh berbeda, mereka tetap berada di 10 besar kota yang berkepadatan tinggi, yaitu di urutan 7 dan 9. Hanya Kepulauan Seribu yang berbeda. Data tersebut tidak terlalu mengejutkan. Tidak terlalu mencengangkan karena sudah bisa ditebak.

Itu hanya hitungan jumlah penduduk secara resmi. Kalau kita mau lebih cermat, jumlah “penduduk siang” di Jakarta akan berbeda dengan “penduduk malam”. Jumlah di atas belum memperhitungkan beban yang harus dipikul Kota Jakarta pada siang hari. Jumlah tersebut belum mengakomodir jumlah penduduk di sekitar Jakarta yang menjadi Commuter. Tinggal di sekitar Jakarta namun bekerja dan mencari penghidupan di Jakarta. Sehingga jumlahnya akan lebih banyak lagi.

Coba bandingkan dengan kota-kota lainnya di luar Pulau Jawa. Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah hanya memiliki kepadatan penduduk 739 jiwa/km2 . Kota Palangkaraya yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, yang sering diwacanakan sebagai alternatif ibukota negara, “hanya” memiliki kepadatan penduduk 71 jiwa/km2 saja. Kota Sorong di Papua Barat sana juga hanya memiliki kepadatan penduduk 132 jiwa/km2.

Jumlah penduduk Jakarta yang sedemikian besar bukan angka mati, yang tetap berada di angka tersebut. Kecenderungannya masih akan bertambah. Jakarta tetap dipandang sebagai pabrik gula yang selalu mengundang semut untuk mendatangi. Bagi sebagian besar orang yang berada di luar Jakarta, Jakarta tetap dipandang sebagai tempat untuk mewujudkan harapan dan cita. Tidak perlu razia KTP yang selalu dilaksanakan setiap habis Lebaran, karena bukan itu solusinya. Jakarta bukan Kota yang dapat berdiri sendiri dan memecahkan permasalahannya sendiri. Tanpa pembukaan keran harapan di daerah asal, tanpa pembukaan lapangan pekerjaan di wilayah asal, tanpa pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana di perdesaan, kita tidak bisa mencegah mereka datang.

Lepas dari solusi komprehensif terhadap permasalahan yang ada, so what? Apa artinya angka-angka tersebut? Jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan yang tinggi tentunya menimbulkan konsekuensi. Tentunya membutuhkan pelayanan yang memadai. Membutuhkan sarana dan prasarana. Sudahkah Jakarta memenuhinya? Sudahkah Jakarta mengantisipasinya? Kecepatan pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan kecepatan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.

Beban Lingkungan

Manusia hidup dan berkehidupan menyatu dengan lingkungannya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Demikian pula hal nya dengan manusia yang tinggal di Jakarta. Jakarta bukannya tidak tak terbatas. Jakarta memiliki batasan. Ada hitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sekedar menyegarkan ingatan, yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk dan dimasukkan ke dalamnya.

Ada batas toleransi pengembangan dan pembangunan yang perlu ditegaskan untuk Kota Jakarta. Memang perlu diakui, manusia dengan karunia akal dan pikiran, dapat melakukan rekayasa teknologi terkait dengan pembangunan yang dilakukan. Manusia dapat mengatasi permasalahan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, pada akhirnya, ada batasan yang tidak dapat dilampaui. Alam pasti akan menunjukkan keperkasaannya. Alam dan lingkungan akan menampilkan reaksi secara fisik.

Kita dapat menggunakan analogi kapal laut. Setiap kapal memiliki kapasitas dan kemampuan tonasi sebagai ambang batas kemampuan dan daya angkut kapal. Dengan rekayasa teknologi yang terus berkembang, tonasi sebagai ambang batas bisa saja bertambah. Namun begitu ambang batasnya terlampaui, kapal akan tenggelam dan karam. Begitu pula halnya dengan Kota Jakarta, ketika beban lingkungan yang dialami oleh Jakarta telah melampaui daya dukung dan daya tampungnya, Jakarta akan tenggelam, tanpa daya.

Masih terekam dalam ingatan, peristiwa amblesnya Jalan RE Martadinata di Jakarta Utara sedalam 7 m pada ruang sepanjang 103 meter dengan lebar 4 meter. Ini juga merupakan salah satu pertanda jalan tersebut telah memikul beban yang terlampau berat, melampaui kemampuannya untuk mendukung kegiatan di atasnya, untuk menampung aktivitas di atasnya.

Rob di Jakarta
Sumber : megapolitan.kompas.com

Beban lingkungan lain yang patut untuk diperhatikan adalah dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global. Jakarta pun mengalaminya. Jakarta mengalami penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut. Penurunan muka tanah dan kenaikan air laut  berdampak pada meluasnya Rob atau banjir air laut. Tidak perlu terlalu jauh untuk membuktikannya. Jalan Pangeran Jayakarta di Jakarta Utara sebagai salah satu bukti. Walau tidak ada hujan, jalannya tetap tergenang, dan itu akibat rob. Rob atau dikenal pula dengan banjir laut adalah banjir yang menggenangi daratan yang lebih rendah dari permukaan air laut pada suatu daerah yang disebabkan oleh air laut pasang. Di jakarta, menurut data yang ada, pemanasan global telah mengakibatkan kenaikan air laut  5 hingga 8 milimeter setiap tahunnya.

Akankah Jakarta bertahan? Mampukah Jakarta memikul beban?

Beban Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik

Jakarta merupakan Kota Metropolitan. Untuk mewujudkan Kota Jakarta yang indah, sehat, nyaman, dan layak huni, masih dihadapkan pada permasalahan penyediaan pelayanan sarana dan prasarana publik yang memadai dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dan jumlah commuter yang tinggi membutuhkan pemenuhan atas tuntutan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, khususnya transportasi publik.

Sumber : kompas.com

Konon katanya, saat ini Jakarta masih terkungkung oleh permasalahan kemacetan. Masalah klasik namun sangat membutuhkan penanganan segera. Ini masalah urgent dan sangat serius. Jika orang ditanya tentang bagaimana menggambarkan Kota Jakarta dalam satu kata, bukan tidak mungkin jika persentasi jawaban “Macet” akan menempati porsi yang tinggi. Walaupun saya tidak sepenuhnya setuju. Banyak yang dengan cepat menyimpulkan bahwa solusinya adalah penambahan jalan, pelebaran jalan. Itu memang solusi, tapi hanya sesaat. Terkadang, bahkan seringkali, pemerintah menerapkan kebijakan yang keliru. Penambahan jalan dan penyediaan angkutan massal yang buruk dan tidak nyaman hanya akan mendorong masyarakat untuk memiliki mobil baru. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan jalan yang mulus dan lebar namun membutuhkan sampai ke tempat tujuan atau ke tempat aktivitasnya atau ke tempat kerjanya dengan aman, lancar, nyaman, dan tepat waktu.  Kemacetan di Jakarta disebabkan oleh pemakaian kendaraan pribadi yang berlebihan dan ini salah satunya sebagai akibat dari penyediaan angkutan massal yang tidak memadai, tidak aman, tidak nyaman, dan tidak tepat waktu. Kalau angkutan massal memadai, aman, nyaman, tepat waktu, tanpa pemaksaan pun, pemakai kendaraan pribadi akan beralih dan tidak akan macet.

Jumlah kendaraan pribadi yang melimpah ruah karena Jakarta tidak memperhatikan pengembangan angkutan umum. Kalau angkutan umum telah dibenahi keadaan tentunya akan lain. Masyarakat tentu akan cerdas untuk menentukan. Kalau angkutan umum lebih buruk dibandingkan dengan kendaraan pribadi, tentunya mereka tidak akan mau beralih.

Jokowi selaku panglima, pimpinan tertinggi Jakarta bukan tanpa upaya dan tanpa usaha. Namun perlu sumbangan dari seluruh lapisan warga untuk membantunya. Perlu sumbangan pemikiran dari para pakar, perlu sumbangan kesadaran dan dukungan masyarakat, perlu kontribusi swasta, dsb. Jokowi sudah tepat dengan lebih memilih membangun sarana transportasi massal dibandingkan dengan menambah jaringan jalan. Kita tidak perlu malu untuk belajar dari penyediaan atau pembangunan transportasi massal di kota lain yang telah menyediakan angkutan massal yang cepat dan murah. Tokyo misalnya, yang telah memiliki dan mengoperasikan kereta bawah tanah (subway) dengan pelayanan prima. Jadwal keberangkatan tepat waktu dan didukung ratusan armada.

Sebenarnya sangat sederhana, kemacetan dapat dikatakan kondisi yang dialami karena kebutuhan jauh lebih besar dibandingkan pemenuhan kebutuhannya. Demand lebih besar dari supply yang ada. Kebutuhan akan angkutan massal melebihi ketersediaan angkutan massal yang ada. Namun solusinya ternyata tidak semudah itu. Penggunaan kendaraan umum sebagai alternatif moda harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan untuk menarik minat warga. Pilihan angkutan massal yang sesuai telah banyak diwacanakan dan semoga segera direalisasikan, seperti Mass Rapid Transit (MRT), monorel, dan lainnya.

Masihkah Jakarta mampu memikul beban ini? Masihkah Jakarta menahan beban ini? Semoga.

Beban Banjir

Beban ini sebenarnya terkait sangat erat dengan beban lingkungan.  Beban ini sangat berhubungan dengan permasalahan lingkungan. Masalah banjir di Jakarta juga termasuk permasalahan yang rutin terjadi dan penanganannya pun rutin dilakukan. Sayang penanganannya terkadang hanya rutinitas sesaat. Hanya rutin ketika banjir telah terjadi atau hanya pada saat mau memasuki musim banjir.

Sumber : kompas.com

Permasalahan banjir belum juga dapat terselesaikan bahkan cenderung lebih parah. Sekarang kawasan yang terkena banjir atau paling tidak mengalami genangan cukup merata di seluruh wilayah Jakarta. Jumlah akses jalan yang terputus akibat banjir bertambah signifikan. Air dengan ketinggian beragam, dari hanya 10 cm hingga beberapa meter menggenangi jalanan ibukota. Banjir tidak pilih-pilih lokasi, mulai dari perkampungan hingga Istana Kepresidenan pun terkena. Inikah pemerataan? Bundaran Hotel Indonesia yang merupakan salah satu Landmark Kota Jakarta pun tak luput, terkena juga. Apa sebabnya?

Telah terjadi perubahan fungsi dan peruntukan ruang di Jakarta dan kota-kota yang terletak di hulunya. Perubahan besar telah terjadi pada ruang di Kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, dan lainnya.  Resapan air hujan menjadi berkurang dan sesuai hukum alam, air dengan cepat mengalir ke dataran yang lebih rendah, ke kawasan di bawahnya.

Permasalahan tersebut diperparah dengan buruknya sistem drainase di Jakarta. Belum lagi ditambah dengan permasalahan ketinggian beberapa kawasan di Kota Jakarta yang bahkan lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut. Saluran drainase yang seharusnya berujung di sungai atau laut, tidak sepenuhnya terlaksana. Fungsi waduk dan situ pun tidak optimal. Pendangkalan waduk, perambahan penduduk di area waduk, itu yang tengah dibenahi Jokowi dan Ahok saat ini. Jika optimal, waduk tentunya dapat menjadi cadangan air bersih di kala diperlukan.

Solusi terhadap permasalahan dan beban banjir tidak hanya cukup dilakukan melalui rekayasa teknis dengan membuat sodetan maupun gorong-gorong raksasa seperti yang sering diwacanakan. Yang tidak kalah penting dan seharusnya menempati porsi tinggi, adalah perlunya rekayasa sosial. Perlu mengubah pola pikir masyarakat. Ini penting dilakukan. Misalnya dengan mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa sungai adalah tempat sampah besar. Sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sadar bahwa membuang sampah ke sungai merupakan salah satu penyebab banjir. Rekayasa teknis tidak akan menyelesaikan masalah bila tanpa diiringi dengan kesadaran masyarakat.

Mampukah Jakarta memikul beban banjir? Mampukah Jakarta mengubah pola pikir masyarakat? Semoga.

Penutup

Luas wilayah Jakarta tidak bertambah namun jumlah penghuninya yang bertambah.  Ruang yang disediakan ada dalam hitungan yang tetap namun jumlah yang memanfaatkannya  terus bertambah. Kenyataan tersebut tentunya membutuhkan penataan. Membutuhkan alokasi ruang yang efektif dan efisien.

Beban yang tidak kalah berat adalah pengimplementasian dari hasil penataan ruang yang ada. Bagaimana agar upaya perencanaan yang  ada dapat diimplementasikan, diaplikasikan, dan diwujudnyatakan.

Beban-beban yang diuraikan di atas, hanya sebagian saja. Masih banyak beban lainnya yang tidak terungkapkan dan masih membutuhkan penanganan. Tapi jangan pesimis dulu. Tetap semangat. Ini bukan akhir segalanya. Mari kita tetap menatap hari esok dengan optimis. Mari kita bantu Jakarta untuk meringankan bebannya.

DIRGAHAYU KOTA JAKARTA…..