Reklamasi Tidak Hanya di Jakarta, Mari Bermain dengan Google Earth

Hingga kini, gonjang-ganjing masalah reklamasi Teluk Jakarta masih berlangsung dan sepertinya masih akan terus berlanjut. Ombak dan badai tidak hanya menghampiri area reklamasi namun juga menghantam para pelaku yang terlibat di dalamnya. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mulai antri diperiksa, bahkan di antaranya sudah berstatus tersangka.

Para pengusaha pengembang skala besar di lahan reklamasi turut terseret dalam pusaran kasus. Aroma permainan fulus kental terasa dalam pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan terkesan diulur-ulur tak kunjung selesai dan ternyata itu merupakan salah satu modusnya.

Gelombang tsunami penindakan kasus reklamasi Teluk Jakarta sepertinya masih akan berulang datang silih berganti. Tak ketinggalan, para eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun turut disibukkan bolak-balik pemeriksaan ataupun bersaksi. Bahkan Ahok pun seperti kebakaran jenggot ketika Menko yang lama, Rizal Ramli secara lisan “menghentikan reklamasi” walau belum sempat keluar hitam di atas putihnya.

Ahok sudah kadung meminta dan menerima kontribusi dari para pengembang. PT. Agung Podomoro Land melalui anak usahanya, PT. Muara Wisesa Samudera, pengembang reklamasi Pulau G atau Pluit City, mengklaim telah memberikan kontribusi berupa 13 proyek senilai Rp. 392 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Kontribusi tersebut memang bukan untuk kantong Ahok, Sang Gubernur, namun untuk masyarakat Jakarta.

Beberapa proyek yang termasuk dalam kontribusi tambahan dari PT. APL di antaranya pembangunan rumah susun Daan Mogot, furniture rusun Daan Mogot, Rumah Pompa di Muara Karang, tiang pancang PJU Kali Ciliwung, dan pembangunan jalan inspeksi di sejumlah ruas sungai di Jakarta. (Sumber).

Tinggal tunggu bagaimana reaksi dan tindakan Menko Luhut, selaku Menko yang baru. Saya pribadi sangat berharap, Bapak Menteri ATR yang baru, Bpk Sofyan Djalil, mengambil porsi yang lebih serius, untuk menangani carut marut permasalahan reklamasi. Paling tidak, tidak seperti Pak Menteri sebelumnya yang terkesan tidak ambil tindakan yang berarti. Padahal, sangat jelas itu domain tata ruang. Pak Menteri harus ambil sikap dan tindakan.

Jakarta memang seksi dan selalu menjadi perhatian utama bagi Indonesia. Konon karena DKI Jakarta merupakan etalasenya Indonesia. Sesuatu yang terjadi di Jakarta, gaungnya akan terasa sampai belahan wilayah Indonesia lainnya. Terlebih di tengah panasnya persaingan menuju DKI 1. Ahok seakan menjadi target tembak beragam pihak, terutama pihak yang berseberangan dengannya. Tulisan ini tak hendak membahas reklamasi Teluk Jakarta, apalagi membahas pihak-pihak yang bersinggungan dengan Teluk Jakarta. Sudah banyak yang membahasnya.

Tulisan ini hanya ingin memberikan gambaran lain tentang reklamasi. Reklamasi tidak hanya dilakukan di Jakarta saja.  Kota-kota lainnya di Indonesia juga banyak yang telah dan sedang melakukan reklamasi. Beragam alasan dan tujuan pelaksanaan reklamasi. Diantaranya untuk menambah lahan perkotaan yang semakin mahal dan terbatas, baik untuk permukiman ataupun untuk kawasan perdagangan dan jasa, seperti yang dilakukan di Kota Manado, Kota Palu, Kota Makassar, dan kota lainnya di Indonesia. Atau untuk menambah Ruang Terbuka Hijau maupun Ruang Terbuka Non Hijau kota sebagai land markkota seperti yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pantai Seruni nya.

Adapula karena alasan keterbatasan pengembangan lahan ke arah daratan, karena kondisi lahan di daratan berupa perbukitan dan pegunungan, seperti halnya di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate didominasi dengan lahan perbukitan dan pegunungan, sehingga penambahan lahan melalui reklamasi merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Bahkan, ada pula yang ditujukan sebagai tempat untuk penampungan hasil tambang, seperti di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Reklamasi tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta, namun sudah merambah kota-kota lainnya di Indonesia. Pelaksanaan reklamasi di kota lainnya memang cenderung lebih adem ayem, lebih senyap dibandingkan dengan pelaksanaan reklamasi di Kota Jakarta. Bahkan beberapa nyaris tidak terdeteksi media.

Beberapa kasus sempat ramai di media seperti halnya kasus Reklamasi Teluk Palu, namun gemanya tidak sedahsyat Jakarta yang sampai mengundang para menteri di jajaran kabinet turun tangan.  Padahal, menurut hemat saya, permasalahan, mulai dari proses hingga perijinannya pun tak kalah seru.

Beberapa reklamasi yang dilaksanakan tidak diamanatkan/tidak tercantum dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota nya, tidak dilengkapi dengan rencana detail tata ruang sekitar kawasan reklamasi, bahkan beberapa masih belum dilengkapi perijinan.

Saat ini, dengan teknologi yang ada, sangatlah mudah untuk mendeteksi perubahan bentang alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah administrasi Indonesia. Setiap orang bisa melakukannya. Setiap warga bisa melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada. Kita dapat dengan mudah membuka aplikasi Google Earth dan memanfaatkannya. Demikian pula halnya untuk mendeteksi reklamasi yang terjadi. Baiklah, mari kita bermain-main dengan Google Earth.

Berikut saya tampilkan rangkaian Gambar Citra secara historical yang didapat dari aplikasi Google Earth untuk reklamasi yang dilakukan di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini hanya merupakan salah satu contoh, masih banyak reklamasi lainnya yang terjadi di Indonesia.

Rangkaian citra progres reklamasi di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber: Google Earth

Dari Citra Google Earth tertanggal 22 Juni 2013, terlihat kegiatan reklamasi belum terlaksana. Citra Google Earth tertanggal 10 Maret 2014, kegiatan reklamasi mulai nampak. Proses pelaksanaan reklamasi mulai berlangsung. Citra Google Earth tertanggal 13 Juli 2015, kegiatan reklamasi semakin meluas dan menampakkan hasil yang signifikan.

Bahkan, citra Google Earth tertanggal 16 Februari 2016, kegiatan reklamasi semakin meluas, walau belum tampak bangunan di atasnya. Rangkaian gambar di atas memaparkan secara jelas bahwa hanya dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun, proses reklamasi pantai di Teluk Palu sangat pesat.

Ilustrasi gambar yang didapat dari Google Earth  di atas, belum tentu merupakan proses reklamasi yang terindikasi pelanggaran. Tidak semua kegiatan reklamasi melanggar. Menurut hemat saya, reklamasi bukan hal yang haram, bukan pula hal yang tabu untuk dilakukan. Reklamasi sah dan dapat dilakukan asal memenuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan.

Reklamasi pantai merupakan salah satu tindakan dalam upaya pengembangan kota. Kegiatan reklamasi sudah banyak diterapkan oleh Negara dan kota lain, misal yang menghadapi kendala terbatasnya lahan daratan (keterbatasan lahan) sehingga pengembangan ke arah daratan sudah tidak dimungkinkan lagi dan diperlukan “daratan” baru.

Pertanyaannya, “Sudah sesuaikah dengan aturan yang ada? Sudahkah memiliki dokumen rencana yang lengkap? Sudahkah memiliki dokumen Amdal? Sudah lengkapkah dokumen perijinannya?” Itulah yang perlu ditelisik lebih lanjut dan itu tentunya tidak cukup hanya dilakukan dengan bermain-main Google Earth.

Ilustrasi gambar di atas hanya sebatas rangkaian gambar perkembangan/progress pelaksanaan reklamasi. Untuk menelisiknya lebih lanjut, kita perlu menyandingkannya dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang tertuang dalam RTRW, ditelisik lebih lanjut lagi dokumen perijinannya, .

Terselip harapan, semoga ke depan, tidak hanya aplikasi Google Earth saja yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dokumen rencana tata ruang pun demikian, SHP file peta rencana pola ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dapat diakses semua orang, sehingga masyarakat dapat turut melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnya.

Hehehe…  Sudah dulu deh… sisanya, nanti saja bersambung, kali ini main-main dengan Google Earth aja dulu.  Salam. (Del)

Advertisements

Merauke, Miniatur Indonesia di Timur Papua

Bandara Mopah, Merauke

Bandara Mopah, Merauke

Telah lama mendamba untuk dapat melakukan kunjungan ke Merauke, Kabupaten paling Timur Indonesia. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea. Selain memiliki keindahan alam nan mempesona, pantai yang panjang, rimbunnya hutan nan asri, musamus, dan keaneka ragaman hayati lainnya, Merauke juga dikenal memiliki beragam suku asli dengan adat istiadat yang menarik.

Tidak hanya itu. Merauke merupakan miniatur Indonesia, etalase Indonesia dalam skala yang lebih kecil. Semua suku ada di sana. Bermacam suku dengan adat istiadat bawaannya seakan tumpah ruah, bersatu padu tanpa harus bersusah payah mempropagandakan slogan “Kebhinekaan dalam Kesatuan”. Semua hidup berdampingan, saling menghormati satu sama lain. Jika ditanya, “Wilayah mana yang paling aman di Papua?” Jawabannya sudah pasti Merauke. Ketika wilayah lain di Papua sering dilanda kerusuhan dan saling selisih antarsuku, Merauke tetap aman dan damai. Semua suku, tidak perduli dari mana dia berasal, hidup selaras dengan alam Merauke. Semua memiliki peran dan fungsi masing-masing.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di bagian Selatan Provinsi Papua. Berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea di Sebelah Timur dan Laut Arafura di sebelah Selatan. Secara geografis, Merauke memiliki prospek pengembangan yang tinggi. Memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu 45.071 km2. Bandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang hanya memiliki luas sekitar 661,52 km2. Kabupaten Merauke memiliki luas sekitar 68 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2012, jumlah penduduknya hanya 246.852 jiwa dengan kepadatan 4.342 jiwa/km2. Kembali bandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk 10.187.595 jiwa dengan kepadatan sekitar 15.000 jiwa/km2. Sangat jauh berbeda.

Walaupun Jakarta dan Merauke memiliki jurang perbedaan yang sangat mencolok, namun terdapat garis merah yang menampakkan kesamaan. Sama-sama merupakan miniatur Indonesia. Jakarta dan Merauke sama-sama dihuni oleh berbagai macam suku, dari berbagai lokasi di Indonesia. Tidak sulit untuk menemukan orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, atau Maluku di Merauke. Di Kota Rusa, julukan untuk Kota Merauke, kita dapat dengan mudah menemui Suku Jawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, Makassar, Timor, Batak, Manado, Banjar, Dayak, hingga Aceh. Berdasarkan data yang ada, 63 % penduduk Merauke merupakan pendatang, bukan suku asli. Sebagian besar pendatang, merupakan Suku Jawa. Keragaman penduduk di Merauke salah satunya disebabkan adanya program transmigrasi yang berlokasi di pinggiran Merauke, terutama di Distrik Kurik, Tanah Miring, Malind, dan Distrik Jagebob. Penduduk asli Merauke adalah Suku Marind, yang terdiri dari sub-marga : Kaize, Gebze, Balaigeze, Mahuze, Ndiken, dan Basik-basik.

Kabupaten Merauke didominasi oleh dataran rendah yang relatif datar. Hanya pada bagian Utara yang memiliki lahan perbukitan. Itu pun dengan ketinggian yang tidak lebih dari 100 meter di atas permukaan air laut. Pengembangan Merauke sangat memungkinkan. Pembangunan tidak akan sulit dilakukan karena ketersediaan lahan masih sangat luas dan sebagian besar relatif datar dengan kemiringan antara 1 – 8 %.

Merauke relatif mudah terjangkau karena keberadaan Maskapai Garuda maupun Lion yang langsung terbang dari Jakarta menuju Merauke. Dengan Garuda Indonesia, kita hanya perlu singgah di Jayapura sebentar, sekitar 40 menit, untuk kepentingan pengisian bahan bakar, sebelum melanjutkan penerbangan ke Merauke. Total perlu waktu sekitar 6 jam perjalanan pesawat.

Mendarat sekitar pukul 10 pagi WIT di Bandara Mopah, Merauke, kita langsung dapat merasakan keragaman. Terlihat dari wajah-wajah di sekitar Bandara. Para petugas di Bandara didominasi oleh wajah bukan penduduk asli. Para petugas banyak yang berkulit putih hingga sawo matang. Wajah-wajah penduduk asli hanya terlihat beberapa. Menaiki taksi dari Bandara menuju hotel tempat menginap, keragaman tetap muncul. Sopir yang mengantar berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Begitu pula dengan resepsionis Swiss-Belhotel Merauke, iseng tanya, ternyata berasal dari Surabaya, Pati, Solo, dan beberapa kota di Jawa Tengah lainnya.

Istirahat sebentar di hotel, dengan menaiki mobil yang sama, jalan keliling Merauke mencari makan siang. Ternyata di Merauke banyak terdapat restauran Padang. Terdapat beberapa restoran Bakso Malang, Soto Lamongan, Pecel Madiun, Coto Makassar, dan restoran khas daerah lainnya. Justru agak sulit untuk menemukan rumah makan khas Papua. Tidak terlalu banyak tempat makan yang menyediakan khusus makanan khas Merauke atau Papua. Padahal niat hati ingin juga menikmati papeda, sate rusa, dendeng rusa, udang Merauke, atau makanan khas Merauke lainnya. Baru malam harinya keinginan tersebut terwujud.

Bersama penduduk asli Merauke

Bersama penduduk asli Merauke

Perjumpaan dengan kemajemukan penduduk Merauke masih terus berlanjut. Dibuktikan dengan petugas supermarket yang asal Sukabumi, pedagang buah asal Semarang, pedagang jajanan di pinggir jalan yang asal Lampung, pemilik toko souvenir yang keturunan Tionghoa namun lahir serta besar di Merauke dan orang tuanya berasal dari Surabaya, atau pramuria toko souvenir Batik Papua yang ternyata memiliki kampung yang sama dengan saya, Ciamis. Selidik punya selidik, dengan bertanya lebih lanjut, ternyata orang Ciamis tersebut belum pernah pulang ke Ciamis. Dia lahir dan besar di Merauke. Orang tuanyalah yang berasal dari Ciamis. Dulu orang tuanya termasuk salah seorang transmigran. Belum berhenti di sana. Acara Workshop yang jadi tujuan kedatangan saya ke Merauke juga memberikan bukti keberagaman. Peserta yang hadir banyak yang berasal dari luar Papua. Bahkan memiliki daerah asal yang lebih berwarna. Lengkaplah sudah bukti keragaman itu.

Kebhinekaan yang ada tentunya sangat berpengaruh pada pengembangan budaya masing-masing etnis yang ada sekaligus menjadi wahana untuk saling mengenal dan mempelajari keragaman budaya dan adat istiadatnya. Saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi yang tinggi, merupakan syarat mutlak dimiliki di Merauke, satu Kabupaten di ujung timur Indonesia yang menyimpan keindahan dalam keberagaman. Jika belahan Indonesia lainnya juga dapat menerapkan prinsip hidup berdampingan dengan damai seperti di Merauke, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya slogan belaka.. Alangkah indahnya Indonesia… (Del)

 

Tanjung Selor Lebih Lebar dari Daun Kelor

Image

Pelabuhan di Tanjung Selor.
Sumber Foto: http://www.bulungan.go.id/v02/images/FotoSlide/rotator01.jpg

Provinsi Kalimantan Utara resmi terbentuk dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan pertimbangan luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan belum tersentuhnya pembangunan di wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur, terutama di kawasan perbatasan dan pedalaman. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dipandang dapat menjadi solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan. Diharapkan, pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga. Semoga Provinsi Kalimantan Utara terbentuk bukan karena ego sebagian kecil elit daerah.

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Negara Bagian Sabah di sebelah Utara dan Negara Bagian Sarawak di sebelah Barat. Wilayah ini juga berada di jalur pelayaran Nasional dan Internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/Archipelagic Sealand Passage) dan merupakan pintu keluar/outlet ke Asia Pasific. Secara geostrategis, Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi strategis sehingga diharapkan dapat mengembangkan kekuatan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah perbatasan dan pedalaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, wilayah Provinsi Kalimantan Utara meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Tanjung Selor akhirnya ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Tanjung Selor awalnya merupakan sebuah kota kecamatan yang juga merupakan ibukota Kabupatan Bulungan. Memiliki luas 1.277 km2, dengan penduduk hanya  37.539 orang. Kepadatan penduduknya hanya +29 orang per km2. Bandingkan dengan Kota Jakarta yang merupakan ibukota Negara yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi. Satu kecamatan di DKI Jakarta saja, misal Kecamatan Pasar Minggu, memiliki jumlah penduduk 287.761 jiwa dengan kepadatan 13.346 jiwa/km2 (jakarta.bps.go.id, 2013). Sangat jauh dengan Tanjung Selor yang hanya memiliki kepadatan 29 jiwa/km2.

Image

Deretan Perahu di Pelabuhan Tanjung Selor.
Sumber Foto: dokumentasi pribadi

Image

Bongkar muat barang di pelabuhan Tarakan untuk menuju Tanjung Selor
Sumber Foto: dokumentasi pribadi

Image

Welcome to Tanjung Selor
Sumber Foto: dokumentasi pribadi

Tanjung Selor, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini masih sepi, namun geliat pembangunan di sana mulai terasa. Sejak ditetapkannya sebagai Provinsi ke-34, para investor maupun spekulan tanah mulai masuk ke sana.  Ketika kebetulan berkesempatan untuk berkunjung di sana, rona pembangunan terlihat dan terasa di berbagai sudut kota. Hotel-hotel dengan beragam bintang mulai dibangun, pusat-pusat perbelanjaan mulai bermunculan. Toko-toko bahan bangunan bertebaran, harga tanah di sana melonjat berlipat-lipat kali. Anehnya semua laku dan terbeli. Tinggal lah warga asli sana yang mulai mengeluhkan harga-harga yang melonjak tinggi. Umumnya para pendatang berasal dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Tanjung Selor memang masih jauh tertinggal dari Kota Tarakan yang merupakan salah satu Kota Administratif yang sekarang ada di bawah pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan sudah lebih dahulu dikenal dan jauh lebih ramai. Kota Tarakan sudah lebih dahulu dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan. Namun, Kota Tarakan memiliki keterbatasan perkembangan karena hanya merupakan Kota Pulau dengan keterbatasan lahan. Walau dengan rekayasa teknologi sekalipun, misal dengan reklamasi, memiliki keterbatasan pengembangan.

Image

Deretan mangrove di sepanjang perjalanan menuju Tanjung Selor
Sumber Foto: dokumentasi pribadi

Image

Deretan mangrove di sepanjang perjalanan menuju Tanjung Selor
Sumber Foto: dokumentasi pribadi

Image

Deretan mangrove di sepanjang perjalanan menuju Tanjung Selor
Sumber Foto: dokumentasi pribadi

Berbeda halnya dengan Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Tanjung Selor berada di Pulau Kalimantan, pulau utama. Lahannya masih luas, masih sangat memungkinkan untuk pengembangan. Walau tetap patut diingat, pemanfaatan lahan yang ada harus sesuai dengan peruntukannya. Tetap harus diingat, terdapat kawasan-kawasan yang merupakan kawasan lindung, kawasan yang harus dilindungi. Pembangunan masih memungkinkan tapi seharusnya hanya dilakukan pada kawasan-kawasan budidaya saja.

Dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, orientasi wilayah akan berubah. Perlu reorientasi pusat kegiatan di Tanjung Selor misal dengan dibantu Tarakan sebagai pusat jasa dan perdagangannya. Jika sebelumnya orientasi wilayah-wilayah yang sekarang masuk dalam wilayah Provinsi Kaltara terarah pada Kota Samarinda atau Kota Balikpapan, diharapkan akan beralih ke Tanjung Selor. Tentunya akan memerlukan perencanaan jaringan sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi ibukota Tanjung Selor. Perlu dirumuskan kembali dan disepakati bersama strategi pengembangan Kota Tanjung Selor. Pengembangan Tanjung Selor harus mempertimbangkan dan memperhatikan keterkaitannya dengan Kabupaten/Kota yang ada dalam lingkup Provinsi Kaltara. Memperhatikan konektivitas antara Tanjung Selor dengan Tarakan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung.

Isu strategis yang muncul di sana terkait penanganan perbatasan. Keterbatasan sarana dan prasarana utama sehingga masih tergantung pada negara tetangga perlu dicarikan solusinya. Perlu pengeroyokan penanganan. Diharapkan, dengan terbentuknya Kaltara, penanganan dapat lebih fokus.

Tanjung selor memiliki luas 1.277 km2, dua kali lebih besar dari DKI Jakarta yang hanya memiliki luas 661,52 km² . Sangat memungkinkan dibangun bandara dengan skala yang lebih tinggi untuk mempermudah akses menuju Tanjung Selor. Saat ini, untuk mencapai Tanjung Selor dapat melalui pesawat dari Balikpapan menuju Tarakan lalu berlanjut dengan penyeberangan very menuju Tanjung Selor.  Sudah ada bandara di Tanjung Selor, namun hanya dapat didarati pesawat kecil. Tanjung Selor memiliki luas wilayah yang lebih lebar dari daun kelor. Masih sangat terbuka peluang pembangunan di sana. Asal arah pembangunannya jelas dan tetap bijak. Berkacalah dari pengalaman berbagai wilayah pemekaran lainnya. Jangan sampai alasan politis lebih kuat dibandingkan dengan alasan kebutuhan daerah. Dampak pemekaran wilayah harus dirasakan positif untuk masyarakat setempat. Daerah pemekaran harus menjadi lebih kuat secara ekonomi dan pelayanan publik. Salam. (Del)

Martapura, Kota yang Berkilau

Banyak hal yang dapat diceritakan tentang kota-kota di Indonesia. Bisa tentang keunikan, keindahan alam, sumber daya alam, budaya, tradisi, makanan khas, tempat kuliner, dan masih banyak lainnya. Kota Martapura pun demikian. Memiliki keistimewaan dan ciri khas yang melekat erat dengan Kota Martapura.

Kota Martapura hanya berjarak sekitar 45 km dari Kota Banjarmasin atau sekitar 1 jam perjalanan dari ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dapat pula dicapai dengan perjalanan mobil hanya sekitar 30 menit dari Bandara Syamsudin Noor. Kota Martapura merupakan ibukota Kabupaten Banjar dan dikenal sebagai pusat pengolahan dan penjualan berlian di Kalimantan Selatan. Martapura dapat dikatakan sebagai kota yang berkilau dalam arti kata yang sesungguhnya. Penuh dengan kilauan intan, khas Kota Martapura. Dikenal pula dengan julukan “Kota Intan”.

Untuk ibu-ibu yang senang perhiasan, baik untuk dipakai maupun sekedar untuk koleksi, atau bagi bapak-bapak yang senang dengan batu-batu mulia, Martapura memang lokasi yang tepat. Martapura tempat yang tepat untuk berburu perhiasan baik kalung, gelang, cincin, giwang, anting, bros, maupun batu-batu mulia, terutama untuk perhiasan yang dihiasi dengan berlian. Kualitas perhiasan dari Martapura telah diakui di kancah dunia. Intan dan batu mulia dari Martapura sudah dikenal luas hingga di tataran dunia.

Jika kita berkunjung ke sentra penjualan intan di Kota Martapura, jangan berharap dibawa ke pusat pertokoan mewah. Sentra penjualan berlian Martapura jauh dari kesan mewah. Tidak seperti ciri khas toko-toko berlian yang terdapat di pusat-pusat perbelanjaan mewah di Jakarta.  Jika ingin berburu perhiasan di Kota Martapura, berkunjunglah ke sentra penjualan perhiasan yang lebih dikenal dengan Pasar CBS, Pasar Cahaya Bumi Selamat. Dikenal pula dengan sebutan pasar intan Martapura. Cukup unik. Pasar CBS hampir menyerupai pasar biasa, seperti pasar pada umumnya. Sangat kontras dengan nilai barang yang diperjualbelikan. Tidak ada kesan mewah selayaknya kesan yang dimunculkan oleh intan, berlian, dan permata. Pasar ini hanya berupa kumpulan kios-kios atau toko-toko. Bahkan di depan kompleks pasar terdapat beberapa pedagang kaki lima maupun pedagang asongan. Selain menjual perhiasan bertatahkan intan atau berlian, toko-toko tersebut juga umumnya menjual aneka perhiasan dari batu-batu khas Kalimantan, maupun souvenir-souvenir lainnya.

Gambar

Pasar Cahaya Bumi Selamat, Martapura, Kalimantan Selatan.
Sumber foto: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1542738&page=3

Ketika memasuki areal Pasar CBS, kita disambut dengan sebuah gapura yang dihiasi dengan pilar berukir. Terdapat pula tulisan ayat yang diambil dari Al-Quran di atasnya. Pada bangunan pasar terdapat menara yang menjulang dengan beberapa teks berbahasa Arab yang tercantum pada menara. Nuansa arsitektural Arab tetap terasa di sana. Pengaruh Arab begitu terasa di Kota Martapura. Sesuai dengan julukan lainnya untuk Kota Martapura, yaitu Kota Santri. Di depan pasar, terdapat area parkir yang cukup luas. Di hari-hari tertentu, misal di hari libur, area parkir cukup sesak sehingga kerap merambah ke area parkir Masjid Al-Karomah yang berada tidak jauh dari Pasar CBS. Masjid Al-Karomah merupakan masjid termegah di Kota Martapura.

Gambar

Kios-kios penjual intan dan permata di Martapura, Kalimantan Selatan.
Sumber Foto: dokumentasi pribadi

Gambar

Toko-toko sederhana penjual intan dan permata di Martapura, Kalimantan Selatan.
Sumber foto: dokumentasi pribadi

Gambar

Kios penjual intan di Pasar CBS, Martapura, Kalimantan Selatan.
Sumber foto: dokumentasi pribadi

Walau sederhana, dapat dipastikan pertukaran uang yang beredar di pasar sederhana tersebut sangat fantastik. Pasar CBS merupakan tempat perdagangan intan yang diperoleh dari tambang rakyat di Martapura. Satu buah berlian kecil dapat bernilai jutaan dan uniknya transaksi tersebut dapat dilakukan hanya di toko-toko sederhana yang ada di Pasar CBS. Bahkan menurut teman yang asli sana, transaksi dapat dilakukan antara dua orang, tanpa kios sama sekali. Modalnya hanya kepercayaan dan alat tes berlian yang sangat sederhana. Dengan alat sederhana tersebut kita dapat membedakan keaslian intan. Para penjual intan akan berkeliaran di tempat-tempat tertentu di dalam pasar, biasanya di bagian belakang pasar. Para pedagang umumnya masih menyimpan intan dalam dompet atau saku baju mereka yang baru akan dikeluarkan jika target pembeli datang. Seperti layaknya pedagang asongan.

Satu hal yang patut disayangkan, mungkin ke depan dapat lebih ditingkatkan. Banyak yang berpendapat bahwa sayangnya proses pengasahan intan di Martapura kurang begitu baik. Proses cuttingnya pun masih belum sempurna. Karena alasan itu pula banyak orang luar negeri yang datang hanya untuk mencari intan di Martapura. Umumnya para pemburu intan tersebut mencari intan dalam bentuk mentah untuk kemudian diasah kembali di Eropa dan dijual dengan harga yang jauh berlipat melebihi harga belinya. Seandainya pengrajin Martapura dapat belajar proses pengasahan dan menerapkannya, tentunya akan jauh lebih bernilai. (Del)