“Jangan Gunakan Ruang Seenaknya, Nanti Kena Audit Lho…. !”

Kata audit bagi sebagian orang mungkin terdengar agak menyeramkan, agak horror, terlebih bagi yang punya salah. Hasil audit sangat mungkin, dapat mempengaruhi nasib seseorang, perusahaan, atau instansi yang diaudit. Masih ingat kehebohan kasus Sumber Waras yang melanda beberapa waktu yang lalu? Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta ikut diobok-obok, berulang kali diperiksa. Masih ditambah dengan lawan-lawan politiknya yang turut mengipasi. Kasus itu juga bermula dari hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Belakangan, muncul pro dan kontra. Ada yang mengungkapkan bahwa hasil audit tersebut tidak valid dan sebagian lagi berpendapat sebaliknya. Untuk itulah, dalam proses audit, yang diperlukan tidak hanya independensi, tapi juga objektivitas, keakuratan dan kevalidan. Auditor harus terbebas dari kepentingan, dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, independen, dan tidak memihak. Tentunya agar proses verifikasi objek yang diaudit berlangsung sesuai aturan, standar, dan prosedur yang benar.

Audit sejatinya berasal dari Bahasa latin “audire” yang artinya mendengar atau memperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, audit memiliki dua arti, yaitu pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala serta pengujian efektifitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya. Audit merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas dengan menyetarakan derajat kewajaran aktivitas ekonomi yang bersangkutan. Jika kita mau berupaya untuk searching and googling,ada beragam definisi audit. Umumnya terkait dengan ekonomi dan keuangan.

Jangan salah, audit tidak hanya merupakan otoritas bidang ekonomi dan keuangan. Masih ada yang namanya audit kinerja, audit lingkungan, bahkan audit sosial. Lalu, apa itu audit pemanfaatan ruang? Untuk apa ada audit pemanfaatan ruang? Apa manfaatnya? Ah, kok banyak nanya… Penasaran? Semoga masih sudi untuk lanjutkan bacanya… hehehe..

Masih ingat dengan kasus mantan Bupati Bogor  Rahmat Yasin yang tersandung kasus tukar menukar kawasan hutan di tahun 2014 silam? Atau kasus anggota DPR Al Amin Nasution, mantan suami artis dangdut Kristina yang terpeleset kasus alih fungsi hutan lindung? Atau kasus reklamasi Pulau G yang saat ini masih hangat diperbincangkan? Memang semuanya terjerat karena adanya unsur suap dan tindak pidana korupsi sehingga dicokok KPK. Tapi jika kita telusuri kasusnya, sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang, tentang “jual beli” ijiin pemanfaatan ruang maupun pengesahan aturan terkait pemanfaatan ruang.

Hingga saat ini masih banyak yang memiliki pemahaman yang salah. Ada yang berpandangan, “Itu kan tanah saya, mau saya apain juga hak saya. Saya mau bangun toko, bangun ruko, bangun industri, atau saya biarkan begitu saja, itu urusan saya”. Hhmm….. sebetulnya, itu satu bentuk teguran juga untuk instansi terkait, berarti sosialisasi nya mungkin kurang.

Memiliki lahan atau tanah tidak berarti dapat menggunakan lahan/tanah tersebut dengan seenaknya, dengan sesukanya. Perlu dibedakan antara property rights(hak kepemilikan) dan development rights(hak membangun atau hak pemanfaatan lahan/tanah). Simpelnya, orang yang memiliki lahan tetap harus mengikuti aturan yang ada ketika akan membangun atau memanfaatkan lahannya. Contohnya, ketika seseorang atau perusahaan atau institusi ingin membangun sebuah industri atau menjalankan usaha perkebunan, walaupun dibangun di atas lahan miliknya, dia harus memiliki ijin-ijin yang dipersyaratkan. Walau terkadang, celah ijin ini pula yang bisa disalah gunakan. Bisa saja terjadi proses “jual beli” ijin pemanfaatan ruang.

Perlu kita sadari bersama, perkembangan suatu wilayah mengakibatkan kebutuhan ruang semakin meningkat, misalnya kebutuhan ruang untuk permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pertambangan, dan kebutuhan ruang lainnya. Di pihak lain, ruang yang tersedia, terbatas. Ini pula yang memicu terjadinya perbedaan antara pemanfaatan ruang eksisting di lapangan dengan rencana tata ruang yang telah disepakati bersama dan ditetapkan. Bahkan terkadang terdapat tumpang tindih pemanfaatan ruang yang ada. Kebutuhan pengembangan kawasan permukiman baru atau pembangunan infrastruktur baru akan membutuhkan lahan yang akan berdampak pada beralihnya fungsi lahan.

Mari kita kembali ke audit. Apa itu audit pemanfaatan ruang? Sebenarnya tidak ada satu kata pun dalam Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mencantumkan “audit pemanfaatan ruang”. Bahkan kata “audit” pun tidak akan kita temukan dalam Undang-Undang tersebut atau peraturan turunannya. Paling tidak, hingga saat ini. Yang paling “terkait” atau “mendekati” adalah nomenklatur pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam makna yang lebih luas, istilah audit ini dapat dipadankan sebagai bentuk pengawasan penataan ruang.

Audit pemanfaatan ruang hadir karena kebutuhan. Audit pemanfaatan ruang dibutuhkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Audit pemanfaatan ruang merupakan salah satu metoda evaluasi terhadap pemanfaatan ruang suatu wilayah yang dilaksanakan oleh suatu tim yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, dengan tujuan untuk melakukan verifikasi, agar penggunaan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan kaidah-kaidah penataan ruang. Audit pemanfaatan ruang akan menghasilkan laporan hasil audit yang menyertakan pula rekomendasi penyelesaian permasalahan tata ruang. Jika di dalamnya terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.

Salah satu metode paling simpel yang digunakan dalam pelaksanaan audit pemanfaatan ruang untuk mendeteksi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang adalah dengan metode Spatial Gap Analysis. Metode ini dilakukan melalui overlay/superimpose antara Peta Rencana Pola Ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota atau dalam rencana rinci yang telah ditetapkan dengan peta penggunaan lahan eksisting/aktual. Sebagai cara deteksi awal, saat ini sangat mudah dilakukan. Dengan menggunakan  teknologi Google Earth kita sudah dapat mengetahui kondisi penggunaan lahan eksisting/aktual, bahkan kronologi perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Baca  : Sumber .

Perlu diingat, tidak setiap perbedaan antara kondisi aktual dan peta rencana pola ruang merupakan indikasi pelanggaran. Rencana Pola Ruang yang tercantum dalam RTRW memiliki dimensi waktu perencanaan selama 20 tahun sehingga terbuka kemungkinan bahwa saat ini pola ruang nya belum terwujud seperti halnya gambar di bawah.

Hasil Overlay Citra Penggunaan Lahan dengan Peta Rencana Pola Ruang.

Gambar di atas merupakan hasil overlay antara peta rencana pola ruang yang tercantum dalam RTRW Kota dengan citra yang menggambarkan kondisi aktual. Berdasarkan peta rencana pola ruang, area tersebut direncanakan memiliki peruntukan sebagai kawasan industri dan pergudangan, namun kondisi eksisting masih berupa tanah kosong. Perbedaan yang ada belum tentu terindikasi pelanggaran. Perlu ditelisik lebih lanjut karena terbuka kemungkinan kawasan industri dan pergudangan, baru akan dibangun atau diwujudkan beberapa tahun ke depan.

Hasil overlay citra penggunaan lahan dengan peta rencana pola ruang

Lain halnya dengan contoh gambar di atas yang juga merupakan hasil overlay antara peta rencana pola ruang yang tercantum dalam RTRW Kota dengan citra yang menggambarkan kondisi aktual. Berdasarkan peta rencana pola ruang, area tersebut direncanakan memiliki peruntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau, namun kondisi eksisting sudah terbangun industri/pergudangan. Apakah ini merupakan pelanggaran pemanfaatan ruang? Belum tentu juga. Perlu ditelisik lebih dalam lagi secara kronologi. Kapan industri/gudang tersebut terbangun? Apakah sebelum atau sesudah penetapan RTRW? Analisis dan rekomendasinya tentu akan lain.

Jika terbangun setelah ditetapkannya RTRW, maka itu sudah terindikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Masih bisa ditelusuri lebih jauh lagi. Apakah industri/pergudangan tersebut sudah memiliki ijin? Jika sudah, siap-siaplah pemberi ijinnya. Pasti akan terkena juga. Ada pasal-pasal yang akan menjeratnya dan ada sanksi pidana yang menanti.

Semoga audit pemanfaatan ruang ini dapat menjadi salah satu tools dalam upaya melakukan penertiban pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib ruang.

Jadi, masih beranikah menggunakan ruang seenaknya? Hati-hati kena audit lho… Salam. (Del)

Advertisements

Reklamasi Tidak Hanya di Jakarta, Mari Bermain dengan Google Earth

Hingga kini, gonjang-ganjing masalah reklamasi Teluk Jakarta masih berlangsung dan sepertinya masih akan terus berlanjut. Ombak dan badai tidak hanya menghampiri area reklamasi namun juga menghantam para pelaku yang terlibat di dalamnya. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mulai antri diperiksa, bahkan di antaranya sudah berstatus tersangka.

Para pengusaha pengembang skala besar di lahan reklamasi turut terseret dalam pusaran kasus. Aroma permainan fulus kental terasa dalam pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan terkesan diulur-ulur tak kunjung selesai dan ternyata itu merupakan salah satu modusnya.

Gelombang tsunami penindakan kasus reklamasi Teluk Jakarta sepertinya masih akan berulang datang silih berganti. Tak ketinggalan, para eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun turut disibukkan bolak-balik pemeriksaan ataupun bersaksi. Bahkan Ahok pun seperti kebakaran jenggot ketika Menko yang lama, Rizal Ramli secara lisan “menghentikan reklamasi” walau belum sempat keluar hitam di atas putihnya.

Ahok sudah kadung meminta dan menerima kontribusi dari para pengembang. PT. Agung Podomoro Land melalui anak usahanya, PT. Muara Wisesa Samudera, pengembang reklamasi Pulau G atau Pluit City, mengklaim telah memberikan kontribusi berupa 13 proyek senilai Rp. 392 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Kontribusi tersebut memang bukan untuk kantong Ahok, Sang Gubernur, namun untuk masyarakat Jakarta.

Beberapa proyek yang termasuk dalam kontribusi tambahan dari PT. APL di antaranya pembangunan rumah susun Daan Mogot, furniture rusun Daan Mogot, Rumah Pompa di Muara Karang, tiang pancang PJU Kali Ciliwung, dan pembangunan jalan inspeksi di sejumlah ruas sungai di Jakarta. (Sumber).

Tinggal tunggu bagaimana reaksi dan tindakan Menko Luhut, selaku Menko yang baru. Saya pribadi sangat berharap, Bapak Menteri ATR yang baru, Bpk Sofyan Djalil, mengambil porsi yang lebih serius, untuk menangani carut marut permasalahan reklamasi. Paling tidak, tidak seperti Pak Menteri sebelumnya yang terkesan tidak ambil tindakan yang berarti. Padahal, sangat jelas itu domain tata ruang. Pak Menteri harus ambil sikap dan tindakan.

Jakarta memang seksi dan selalu menjadi perhatian utama bagi Indonesia. Konon karena DKI Jakarta merupakan etalasenya Indonesia. Sesuatu yang terjadi di Jakarta, gaungnya akan terasa sampai belahan wilayah Indonesia lainnya. Terlebih di tengah panasnya persaingan menuju DKI 1. Ahok seakan menjadi target tembak beragam pihak, terutama pihak yang berseberangan dengannya. Tulisan ini tak hendak membahas reklamasi Teluk Jakarta, apalagi membahas pihak-pihak yang bersinggungan dengan Teluk Jakarta. Sudah banyak yang membahasnya.

Tulisan ini hanya ingin memberikan gambaran lain tentang reklamasi. Reklamasi tidak hanya dilakukan di Jakarta saja.  Kota-kota lainnya di Indonesia juga banyak yang telah dan sedang melakukan reklamasi. Beragam alasan dan tujuan pelaksanaan reklamasi. Diantaranya untuk menambah lahan perkotaan yang semakin mahal dan terbatas, baik untuk permukiman ataupun untuk kawasan perdagangan dan jasa, seperti yang dilakukan di Kota Manado, Kota Palu, Kota Makassar, dan kota lainnya di Indonesia. Atau untuk menambah Ruang Terbuka Hijau maupun Ruang Terbuka Non Hijau kota sebagai land markkota seperti yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pantai Seruni nya.

Adapula karena alasan keterbatasan pengembangan lahan ke arah daratan, karena kondisi lahan di daratan berupa perbukitan dan pegunungan, seperti halnya di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate didominasi dengan lahan perbukitan dan pegunungan, sehingga penambahan lahan melalui reklamasi merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Bahkan, ada pula yang ditujukan sebagai tempat untuk penampungan hasil tambang, seperti di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Reklamasi tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta, namun sudah merambah kota-kota lainnya di Indonesia. Pelaksanaan reklamasi di kota lainnya memang cenderung lebih adem ayem, lebih senyap dibandingkan dengan pelaksanaan reklamasi di Kota Jakarta. Bahkan beberapa nyaris tidak terdeteksi media.

Beberapa kasus sempat ramai di media seperti halnya kasus Reklamasi Teluk Palu, namun gemanya tidak sedahsyat Jakarta yang sampai mengundang para menteri di jajaran kabinet turun tangan.  Padahal, menurut hemat saya, permasalahan, mulai dari proses hingga perijinannya pun tak kalah seru.

Beberapa reklamasi yang dilaksanakan tidak diamanatkan/tidak tercantum dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota nya, tidak dilengkapi dengan rencana detail tata ruang sekitar kawasan reklamasi, bahkan beberapa masih belum dilengkapi perijinan.

Saat ini, dengan teknologi yang ada, sangatlah mudah untuk mendeteksi perubahan bentang alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah administrasi Indonesia. Setiap orang bisa melakukannya. Setiap warga bisa melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada. Kita dapat dengan mudah membuka aplikasi Google Earth dan memanfaatkannya. Demikian pula halnya untuk mendeteksi reklamasi yang terjadi. Baiklah, mari kita bermain-main dengan Google Earth.

Berikut saya tampilkan rangkaian Gambar Citra secara historical yang didapat dari aplikasi Google Earth untuk reklamasi yang dilakukan di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini hanya merupakan salah satu contoh, masih banyak reklamasi lainnya yang terjadi di Indonesia.

Rangkaian citra progres reklamasi di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber: Google Earth

Dari Citra Google Earth tertanggal 22 Juni 2013, terlihat kegiatan reklamasi belum terlaksana. Citra Google Earth tertanggal 10 Maret 2014, kegiatan reklamasi mulai nampak. Proses pelaksanaan reklamasi mulai berlangsung. Citra Google Earth tertanggal 13 Juli 2015, kegiatan reklamasi semakin meluas dan menampakkan hasil yang signifikan.

Bahkan, citra Google Earth tertanggal 16 Februari 2016, kegiatan reklamasi semakin meluas, walau belum tampak bangunan di atasnya. Rangkaian gambar di atas memaparkan secara jelas bahwa hanya dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun, proses reklamasi pantai di Teluk Palu sangat pesat.

Ilustrasi gambar yang didapat dari Google Earth  di atas, belum tentu merupakan proses reklamasi yang terindikasi pelanggaran. Tidak semua kegiatan reklamasi melanggar. Menurut hemat saya, reklamasi bukan hal yang haram, bukan pula hal yang tabu untuk dilakukan. Reklamasi sah dan dapat dilakukan asal memenuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan.

Reklamasi pantai merupakan salah satu tindakan dalam upaya pengembangan kota. Kegiatan reklamasi sudah banyak diterapkan oleh Negara dan kota lain, misal yang menghadapi kendala terbatasnya lahan daratan (keterbatasan lahan) sehingga pengembangan ke arah daratan sudah tidak dimungkinkan lagi dan diperlukan “daratan” baru.

Pertanyaannya, “Sudah sesuaikah dengan aturan yang ada? Sudahkah memiliki dokumen rencana yang lengkap? Sudahkah memiliki dokumen Amdal? Sudah lengkapkah dokumen perijinannya?” Itulah yang perlu ditelisik lebih lanjut dan itu tentunya tidak cukup hanya dilakukan dengan bermain-main Google Earth.

Ilustrasi gambar di atas hanya sebatas rangkaian gambar perkembangan/progress pelaksanaan reklamasi. Untuk menelisiknya lebih lanjut, kita perlu menyandingkannya dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang tertuang dalam RTRW, ditelisik lebih lanjut lagi dokumen perijinannya, .

Terselip harapan, semoga ke depan, tidak hanya aplikasi Google Earth saja yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dokumen rencana tata ruang pun demikian, SHP file peta rencana pola ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dapat diakses semua orang, sehingga masyarakat dapat turut melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnya.

Hehehe…  Sudah dulu deh… sisanya, nanti saja bersambung, kali ini main-main dengan Google Earth aja dulu.  Salam. (Del)

Berdamai dengan Pedagang Kaki Lima di  Bandara Internasional Lombok, Tepatkah?

Berdamai dengan Pedagang Kaki Lima di Bandara Internasional Lombok, Tepatkah?

Bandara Internasional Lombok seperti halnya Bandara Internasional lainnya di Indonesia terus  berbenah dan mempercantik diri. Berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal bagi para pengunjung agar sudi hati kembali bertandang. Masih nampak beberapa kekurangan, namun upaya perbaikan tetap dijaga. Bandaranya belum semegah Bandara Sepinggan Balikpapan atau secantik Bandara Ngurah Rai Bali atau sekomplit Bandara Kualanamu Medan. Setelah kurang lebih lima tahun beroperasi, bagaikan gadis kecil  yang mulai beranjak besar, Bandara Internasional Lombok sudah mulai menampakkan kecentilan dan kegenitannya, dipoles sana dan sini. Walau kadang kadar polesannya sedikit berlebihan dan kurang pas.

Semenjak pindah dari Bandara Selaparang dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2011, kita harus menyediakan waktu lebih untuk mencapai Bandara Internasional Lombok. Tidak seperti Bandara Selaparang yang berada di tengah Kota Mataram, Bandara Internasional Lombok (BIL) letaknya sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Mataram. Bandara Internasional Lombok berada di Praya yang termasuk ke dalam Kabupaten Lombok Tengah. Tidak ada masalah. Bandara memang seharusnya tidak terletak di tengah kota. Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun letaknya di Tangerang. Yang penting akses dan moda transportasi dari dan ke Bandara tersedia dengan aman, nyaman, lancar, dan mudah.

Panggilan tugas mengharuskan saya untuk bolak-balik ke Mataram, seperti halnya kunjungan saya ke Mataram kali ini. Waktu di HP menunjuk pukul 15.30, tugas  kerjaan rampung sudah. Saatnya untuk bergegas meninggalkan lokasi acara. Langsung menuju Bandara demi mengejar burung besi yang akan kembali mengantar kami ke Jakarta.

Tiba di Bandara, gerimis tipis masih betah menyirami langit Lombok. Sengatan mentari yang biasanya akrab menyapa Lombok, hari itu tunduk pada kekuasaan gerimis. Mentari tertunduk malu, lupa dengan kegarangannya. Seperti biasa, Bandara Lombok ramai, baik oleh calon penumpang maupun para pengantar dan penjemput. Bahkan diramaikan pula oleh masyarakat sekitar Bandara. Betul ! Bandara Lombok memang gak pernah sepi. Bandara tidak hanya didominasi oleh penumpang, pengantar, dan penjemput. Bandara Lombok gak pernah sepi pengunjung.

Teringat masa-masa awal beroperasinya Bandara Internasional Lombok di akhir tahun 2011. Begitu mendarat dan keluar Bandara, kita seakan menjadi tamu kehormatan, mendapat sambutan dari begitu banyak orang. Saya pikir waktu itu penuh karena sedang waktunya untuk ibadah haji sehingga banyak pengantar. Namun, ternyata tidak hanya waktu seputar Idul Adha saja. Sekarang memang sudah “agak mendingan”, tidak terlalu banyak lagi. Dulu, masyarakat berderet di pintu keluar seakan menyambut kita. Lucu juga.

Ambil koper di bagasi mobil berniat untuk segera masuk Bandara dan check-in, tiba-tiba, “Del, kita ke pasar situ yuk!”, Rekan satu perjalanan mencetuskan ide. Suatu ide yang aneh. Langsung terlontar, “Ngapain?”. Seakan bisa menebak isi pikiran, dia meneruskan ajakannya. “Walaupun sering ke Lombok, pasti kamu belum pernah mampir ke pasar itu kan?”. OK deh… toh masih ada waktu satu setengah jam sebelum keberangkatan.

Dengan tangan yang masih mendorong koper, akhirnya kami menuju “pasar” yang dimaksud. Ternyata pendapat awal bahwa pengunjung Bandara sudah “agak mendingan” langsung terbantahkan. Hanya lokasinya saja yang dipindahkan. Para pedagang asongan dan kaki lima yang dulunya tidak tertata dan terkesan berada di sembarang tempat, mulai ditata dan ditempatkan di lokasi yang tidak terlalu jauh, bahkan bisa dikatakan dekat dari Bandara. Jaraknya hanya sekitar 250 meter dari gedung keberangkatan/kedatangan pesawat. Para pedagang asongan dan pedagang kaki lima ini bermunculan karena banyak peminatnya, banyak pembelinya. Target pembeli barang dagangan mereka adalah para pengunjung yang notabene masyarakat sekitar yang berwisata di area Bandara.

Jika 2 atau 3 tahun lalu masyarakat sekitar berwisata mengajak anak-anak dan keluarga melihat pesawat terbang dari lokasi gedung keberangkatan/kedatangan, sekarang diberi tempat di area khusus. Jika 2 atau 3 tahun lalu para pedagang asongan dan pedagang kaki lima berjualan di sembarang tempat, sekarang ditempatkan pada kios-kios di area khusus tak jauh dari Bandara. Berhasilkah upaya penataannya? Tepatkah?

 

Deretan kios.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Deretan kios di area Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar : koleksi pribadi

Deretan kios. Sumber gambar: koleksi pribadi

Deretan kios di Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

 

Deretan Kios.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Kios di Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Beragam kios di pasar yang terletak di sekitar Bandara.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Kios-kios di pasar pada area Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Menggelar dagangan tidak pada kios yang disediakan di Bandara Internasional Lombok.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Pedagang menggelar dagangannya tidak pada kios yang disediakan pada area Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Beragam kios pakaian, mainan, makanan, minuman, dan barang lainnya berderet di “pasar” dekat Bandara. Bahkan banyak pula yang menggelar dagangannya di lantai dengan alas ala kadarnya. Suasana ramai layaknya sebuah pasar. Beberapa meneriakkan dagangannya, mencoba menarik perhatian para pengunjung. Beberapa mencoba mengiming-imingi anak-anak agar tertarik dengan mainan yang menjadi dagangannya. Tak sedikit yang sedang melakukan tawar menawar sebelum terjadinya transaksi. Beberapa orang tua berupaya menjelaskan pada anaknya tentang pesawat yang akan mendarat maupun yang akan lepas landas. Yang lainnya ada juga yang tetap menikmati secangkir kopi atau teh untuk mengusir dinginnya gerimis, seakan tidak terusik oleh suasana hiruk pikuk di sekitar. Berhubung gerimis, kondisi lantai yang basah dan kotor turut mewarnai. Kita harus ekstra hati-hati supaya tidak terpeleset.

Menyaksikan pesawat mendarat dan lepas landas di Bandara Internasional Lombok.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Menonton pesawat mendarat dan lepas landas di Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Menonton pesawat mendarat dan lepas landas di Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Lorong menuju area pasar sekitar Bandara Internasional Lombok.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Area pasar di dekat Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Upaya penataan para pedagang asongan/pedagang kaki lima serta para pengunjung yang sekedar berwisata melihat pesawat terbang sudah merupakan tindakan yang tepat. Penataan diperlukan agar terhindar dari kesan “semrawut” dan “liar”. Jika tidak ditata, para pedagang maupun pengunjung akan semakin merangsek ke gedung keberangkatan/kedatangan dan semakin merajalela. Ketika upaya menghilangkan sama sekali para pedagang asongan/pedagang kaki lima tidak dapat dilakukan, upaya penataan merupakan tindakan kompromi untuk berdamai dengan para pedagang tersebut. Kompromi untuk berdamai dengan para pedagang asongan/pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang sah-sah saja sepanjang tidak mengganggu kelancaran, kenyamanan, dan keamanan operasional penerbangan. Hanya saja, penataan yang dilakukan jangan setengah hati. Perlu ketegasan dan penegakan aturan. Ketidaktegasan pengelola maupun aparat yang berwenang hanya akan membuat kesan “kumuh” muncul, seperti yang terjadi saat ini. Para pedagang mulai menjajakan dagangannya tidak pada kios yang telah disediakan. Mereka memilih untuk menggelar dagangannya di lorong-lorong jalan dan di sembarang tempat.

Hhmmm…. Sudah ah, kok jadi semakin serius. Waktunya tidur. Selamat malam. Salam. (Del)