Privatisasi Air di Jakarta Harus Segera Berakhir

Kota Jakarta seperti halnya kota-kota lainnya di dunia, mengalami proses urbanisasi dengan segenap permasalahan di dalamnya. Kenyataan bahwa Kota Jakarta sebagai kota terbesar, tidak terlepas dari permasalahan utilitasnya. Salah satunya adalah masalah penyediaan air bersih.

Air merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat vital. Keberadaan umat manusia sangat tergantung pada ketersediaan air. Ketersediaan dan kebutuhan air harus seimbang terutama untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya air. Kelebihan air di musim hujan pada suatu lokasi/wilayah bisa menimbulkan bencana banjir dan longsor. Namun kekurangan air pada musim kemarau pun dapat menimbulkan masalah, misal munculnya bencana kekeringan. Keberadaan, ketersediaan, kebutuhan dan penggunaan sumberdaya air tergantung pada banyak faktor yang saling mempengaruhi dan saling memberikan dampak positif maupun negatif.

DKI Jakarta mengalami defisit air baku. Sangat kontradiktif dengan kenyataan Kota Jakarta dilalui oleh 13 sungai. Jakarta mengalami defisit air karena 13 sungai yang melewati Jakarta tidak dapat menjadi sumber air baku yang layak. Kondisi ini ditambah dengan kenyataan penyediaan air bersih perpipaan (PAM) hanya mencakup kurang dari 50 persen kebutuhan air warga Jakarta. Terdapat 13 sungai yang melewati, tapi tidak ada satu pun yang layak jadi air PAM kecuali Kali Krukut. Itupun sebenarnya kurang layak. Belum lagi permasalahan kebocoran pada pipa PAM.

Ketidakmampuan Kota Jakarta dalam hal penyediaan air bagi masyarakatnya telah membuat masyarakat mencari solusi sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan air. Beragam cara dilakukan oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhannya, antara lain dengan menggunakan air tanah. Penggunaan air tanah yang tidak terkendali, pada akhirnya menyebabkan penurunan muka air tanah (land subsidence) yang terus bergulir menjadi permasalahan turunan lainnya. Jakarta merupakan salah satu contoh perkotaan yang posisinya semakin rendah dibandingkan dengan permukaan air laut sehingga senantiasa dihadapkan pada persoalan banjir dan kelangkaan air. Sesungguhnya, ancaman bencana kelangkaan sumberdaya air tidak kalah mengkhawatirkan bagi masyarakat perkotaan.

Tidak dapat dipungkiri beberapa tahun terakhir, pembangunan kawasan superblok mendominasi pembangunan Jakarta. Timbul masalah terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Salah satunya adalah tentang ketersediaan air bersih. Dampak  minimnya ruang terbuka hijau turut mewarnai berkurangnya penyediaan air tanah. Yang dirugikan, masyarakat.

Indonesia, sebenarnya mengakui air sebagai Hak Asasi Manusia. Jelas ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara memiliki kewajiban melindungi hak rakyat agar semuanya dapat mengkases sumber air serta memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengontrol para investor asing atau perusahaan swasta yang berusaha mengeksploitasi sumber-sumber air di Indonesia karena apa yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Jakarta sejak tahun 1998 memiliki pengelola air minum yang berasal dari Perancis dan Inggris. Masing-masing Suez Lyonnaise des Eaux, Prancis, dan Thames Water, Inggris. Di Indonesia keduanya berpatungan dengan PAM Jaya. Lyonnaise yang melayani konsumen di barat Jakarta, melebur menjadi PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Sedangkan Thames yang menguasai bagian timur menjadi PT Thames PAM Jaya (TPJ), yang sekarang berganti menjadi Aetra. Mereka mendapatkan kontrak selama 25 tahun.

Angin segar mulai berhembus.  Semoga hembusannya semakin nyata. Pemda DKI Jakarta memiliki rencana mengambil alih perusahaan penyulingan air bersih PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), yang dikuasai oleh  Suez International (Perancis) dan PT Astratel Nusantara. Perlu didukung, patut diapresiasi.

Keputusan mengambil alih Palyja merupakan jalan untuk memastikan air bersih dapat dinikmati oleh seluruh warga. Jokowi mengatakan, “Supaya Jakarta bisa lebih leluasa mengelola air, betul-betul untuk rakyat, untuk masyarakat. Bukan orientasi pada keuntungan”. Benar.

Pengelolaan air tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada pihak swasta karena pasti orientasinya lebih pada pengambilan keuntungan. Harga akan mengikuti mekanisme pasar. Seperti yang selama ini terjadi. Tarif air di Jakarta naik terus. Warga yang memiliki keterbatasan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih.

Upaya Jokowi untuk mendudukkan kembali air sebagai barang yang dapat dengan mudah diakses warga patut diacungi jempol. Jokowi telah menyiapkan dua langkah proses pengambil-alihan. Pertama, Pemda DKI Jakarta akan membeli saham Palyja melalui proses negosiasi. Kedua, jika jalan pertama mentok, maka pemda DKI akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan swasta tersebut. Setuju. Privatisasi air yang telah berlangsung 15 tahun harus segera berakhir. Niat Jokowi harus didukung.

Selain upaya pengambil-alihan dari pihak swasta, perlu pula terobosan-terobosan baru dalam mengatasi masalah penyediaan air. Masalah penyediaan air tidak dapat disikapi dan diidentikan dengan penyediaan air dalam bentuk jaringan air bersih perpipaan. Jika pola pikir penyediaan air bersih masih terpaku pada penyediaan air bersih jaringan perpipaan, akan sangat sulit untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan permintaan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Berikut adalah solusi berupa strategi penyediaan air bersih yang saya usulkan:

  1. Penyediaan air bersih tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan sumberdaya airnya. Pengelolaan sumberdaya air harus dilakukan secara lintas sektoral dan lintas wilayah dengan prinsip one management for one watershed, yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu hingga ke hilir;
  2. Menerapkan pola penyediaan lain di luar jaringan perpipaan, misalnya dengan menempatkan tangki-tangki penampungan air dengan sistem lingkungan;
  3. Menerapkan strategi penyediaan informal, misalnya cara penggunaan air permukaan tanah dengan menggunakan sumur, melalui penjual air, tentu dengan koneksi yang legal;
  4. Sistem informal dapat dikelola pada level rumah tangga, juga dalam level kolektif, misalnya dalam bentuk MCK umum untuk kawasan-kawasan yang sulit dijangkau oleh sistem perpipaan.

Akhir kata, upaya pengambil-alihan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) patut diapresiasi dan disokong. Lanjutkan dengan langkah pengambil-alihan PT Thames PAM Jaya (TPJ)/ Aetra. Demikian pula penerapan strategi penyediaan air bersih non perpipaan. Segera. (Del)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s