Jokowi-Ahok, Sedikit Sumbangsih Hadapi Serbuan Pasca Lebaran

Jakarta memang sangat menarik. Walau para penghuninya tak henti mengeluh, menggerutu, mencerca, bahkan mencaci maki, namun tetap dihuni dan dicari. Walau beragam jenis cacian ditumpahkan karena kemacetan, banjir, buruknya sistem angkutan umum, dan aneka permasalahan lainnya, Jakarta tetap bak gadis cantik yang selalu dikerubuti. Magnet Jakarta terlalu kuat, terlalu menggiurkan bagi sebagian orang.

Kemeriahan Lebaran perlahan usai. Saatnya untuk kembali pada dunia rutinitas. Sudah menjadi tradisi, setiap selesai Lebaran, Jakarta mendapatkan tambahan penghuni baru. Mendapatkan warga baru. Jakarta memang memiliki daya tarik yang sangat kuat. Bagaikan gula-gula yang sangat menarik dan manis untuk dicicipi dan dicoba. Jika rasanya memang manis, dapat dilanjutkan. Kilau Jakarta masih terlalu gemerlap bagi para pendatang untuk mencoba peruntungan. Beragam alasan yang melatarbelakangi langgengnya migrasi masuk Jakarta.

Namun berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melakukan razia. Tidak akan melaksanakan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK). Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan Bina Kependudukan.

Jakarta seperti halnya kota lainnya di Indonesia, merupakan kota terbuka. Siapapun dapat memasuki Jakarta. Pendatang dipersilakan untuk turut menikmati manisnya Jakarta. Namun tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Pemeriksaan kependudukan tetap dilakukan untuk menghadapi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Ketika tulisan ini dibuat, salah satu TV swasta sedang menayangkan wawancara dengan Jokowi. Topiknya tidak jauh dari permasalahan pendatang pasca Lebaran. Tentang persiapan menghadapi sekitar 47.000 hingga 51.000 orang pendatang. Wawancara berlangsung secara live, dari Terminal Bis Kampung Rambutan.

Satu yang agak mengganggu. Penggunaan istilah urbanisasi masih saja diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Masih saja salah kaprah. Jadi teringat masa kuliah dulu. Terkenang seorang dosen mewanti-wanti, jangan lagi melanggengkan kesalahan. Dari SD kita diajarkan bahwa urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan itu melekat dalam benak.  Tidak sepenuhnya benar. Urbanisasi mengandung arti suatu proses pengkotaan, proses menjadi kota. Proses menjadi kota mengandung pengertian perubahan secara mendasar mencakup unsur fisik dan sosial-ekonomi-budaya wilayah karena percepatan kemajuan ekonomi atau juga proses yang digerakkan oleh perubahan struktural dalam masyarakat dari yang dulunya perdesaan menjadi perkotaan. Urbanisasi memiliki unsur penarik dan pendorong. Salah satu faktor yang mendorong urbanisasi adalah migrasi dari desa ke kota. Jadi, yang dilakukan oleh para pendatang yang menyerbu ke Jakarta adalah migrasi, migrasi dari desa/kota asal menuju Jakarta.

Gerakkan Sistem yang Ada

Arus migrasi masuk Jakarta pastinya akan menambah beban bagi Jakarta. Beban tidak hanya menyangkut anggaran pemerintah provinsi, tetapi yang lebih berat adalah kemungkinan munculnya persoalan sosial. Tidak dapat dipungkiri, terkadang pendatang didominasi oleh orang-orang dengan keterampilan terbatas dengan beragam karakteristik sosial.

Dalam wawancara tersebut, saya mendukung upaya yang hendak dilakukan oleh Jokowi-Ahok dan jajarannya. Intinya, gerakkan sistem yang ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kepanjangan tangan hingga ke tingkat Kelurahan. Bahkan jika mau, dapat pula menggerakkan sistem hingga ke tataran RT dan RW.  RT dan RW ini yang harus menjadi ujung tombak dalam penanganan permasalahan para pendatang baru. Lakukan pendataan dan pemantauan secara rutin dan tidak hanya untuk sesaat saja. Tidak dilakukan hanya pada saat pasca Lebaran saja. Bagi orang yang tidak segera mengurus kepindahannya dan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk tinggal di Jakarta, sebaiknya dipulangkan.

Setelah dilakukan pendataan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat langsung memberikan solusi pada pendatang yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Untuk tempat tinggal, Jakarta dapat menyediakan misalnya rumah susun atau kampung deret yang sedang gencar dilakukan. Tapi tentunya syarat harus tetap dipenuhi. Persyaratan harus tetap dilengkapi. Pendatang harus mau menjadi warga Jakarta sehingga terikat pada aturan Jakarta.

Lakukan Pembinaan Berlanjut

Para pendatang bukan untuk dirazia. Bukan untuk digelandang, diajukan ke pengadilan, dan ujung-ujungnya dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). Selama bertahun-tahun menjalankan upaya itu, hasilnya terbukti tidak efektif. Tiap tahun pendatang pasca Lebaran tetap ada dan tetap bertambah.

Jika memang ingin tinggal di Jakarta, harus mau mengikuti aturan yang ada di Jakarta. Harus dapat bersaing dengan warga Jakarta lainnya. Harus memiliki setidaknya keterampilan minimal agar dapat bertahan hidup di Jakarta. Yang menjadi masalah adalah para pendatang yang tidak memiliki keterampilan memadai, yang hanya bermodalkan kenekatan dan peruntungan semata. Memang tidak haram dan tidak ada larangan. Namun sebaiknya dibekali dengan modal/kemampuan untuk bersaing. Agar Jakarta tidak dibebani dengan semakin maraknya orang yang dikenai label Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tentunya karena dikhawatirkan akan menambah permasalahan sosial seperti menjadi pedagang liar atau bahkan mulai membangun tempat tinggal ilegal sehingga menjadi kampung-kampung kumuh. Diharapkan pendatang memiliki tujuan dan tempat tinggal yang jelas.

Jakarta tidak dapat menolak jika pendatang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi warga Jakarta. Tidak dapat mengusir orang yang memang telah melengkapi persyaratan kependudukan sesuai aturan. Yang dapat dilakukan oleh Jakarta adalah melakukan pembinaan terhadap warganya. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pembekalan, pemberian keterampilan, dan seterusnya, yang dapat menjadi modal bagi warganya agar dapat bertahan hidup di Jakarta dan terhindar dari label PMKS.  Pembinaan harus dilakukan berlanjut, tidak hanya puas pada hasil sesaat saja.  Mungkin ini yang dimaksudkan oleh Ahok dalam Pembinaan Kependudukan.

Kerjasama dengan Kota Sekitar dan Daerah Lain

Jakarta tidak dapat hidup sendiri. Jakarta tidak dapat menyelesaikan beragam permasalahan tanpa dukungan dari daerah dan kota lainnya. Jakarta harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan daerah dan kota lainnya. Seperti halnya penyelesaian permasalahan banjir, perlu solusi yang komprehensif, yang melibatkan pula wilayah-wilayah hulu. Perlu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan wilayah hulunya, antara lain dengan Bogor, Depok, Cianjur, dan wilayah Jawa Barat lainnya. Pembenahan tidak dapat hanya dilakukan pada Jakarta saja karena permasalahan banjir terkait dengan wilayah hulunya.

Demikian pula dalam menghadapi permasalahan warga pendatang. Jakarta tidak dapat menyelesaikan permasalahan serbuan pendatang pasca Lebaran sendiri. Diperlukan penyelesaian yang tidak hanya jangka pendek. Tidak hanya solusi sesaat saja. Perlu berkoordinasi dengan kota dan daerah lainnya. Bahkan sebenarnya ini sudah merupakan permasalahan Nasional.

Derasnya serbuan pendatang tidak terlepas dari permasalahan belum mampunya pemerintah pusat melakukan pemerataan geliat roda ekonomi. Pemerintah pusat harus turut bertanggung jawab dan mengambil peran utama. Perlu upaya konsisten untuk menciptakan dan membangun pusat-pusat pertumbuhan yang baru supaya tidak hanya berpusat pada Jakarta semata. Pemerataan pertumbuhan perlu terus diupayakan dan dilaksanakan. Pusat-pusat kegiatan hendaknya menyebar, bahkan ke luar Jawa. Beberapa program dalam rangka pembentukan pusat pertumbuhan memang sudah lama dilakukan. Namun gaungnya perlu terus dikumandangkan. Terdapat beragam produk kebijakan terkait dengan hal ini. Ambil contoh Batam yang direncanakan sebagai salah satu pusat. Sayang gaungnya sekarang seakan tenggelam. Lalu ada beragam kebijakan lainnya, misalnya KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu), KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), Koridor MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia), dan sebagainya. Yang perlu adalah konsistensi dan keseriusan yang tetap terjaga. Intinya Pemerintah perlu mendorong arus investasi ke daerah lain juga.

Keberadaan sentra-sentra industri yang sudah mulai menyebar di beberapa lokasi seperti Tangerang, Cikarang, Bekasi  sebenarnya juga sangat membantu untuk menyebarkan pusat kegiatan. Agar tidak terpusat di Jakarta saja.

Jokowi – Ahok sebaiknya tetap menjaga koordinasi dan kerjasama dengan daerah-daerah asal pendatang. Kerja sama dengan daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bandar Lampung, dan daerah-daerah asal lainnya. Kerjasama diharapkan dapat lebih mudah dilakukan dengan modal “media darling” yang telah melekat pada Jokowi – Ahok. Beragam bentuk kerjasama dapat dilakukan. Misalnya mendorong para investor yang umumnya berasal dari Jakarta untuk melakukan perluasan usahanya di daerah. Mendorong investor  untuk membangun pabriknya di wilayah-wilayah sumber tenaga kerja.  Sehingga secara tidak sadar telah turut membantu untuk  membuat pusat-pusat pertumbuhan yang baru.

Ternyata masih banyak PR untuk Jakarta yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya. Sudahlah. Hari sudah larut. Selamat datang para pendatang. Welcome to Jakarta.  Salam. (Del)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s