Harmoni Dua Saudara Dekat

(Harmonisasi UU No. 26/2007 dan UU No. 27/2007)

Sebenarnya agak rancu juga bila dikatakan harmonisasi. Harmonisasi seharusnya dan pastinya telah dilakukan sebelum dua saudara dekat ini lahir. Tapi, ok lah.. toh hanya sekedar tulisan untuk melihat, apakah memang mereka harmonis dan semoga tetap demikian adanya…. :D.

Kedua saudara dekat ini lahir dalam waktu yang berdekatan. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) ditetapkan tanggal 26 April 2007. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007) ditetapkan tanggal 17 Juli 2007.

Menurut UU 26/2007, Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.  Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut , dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dari sana kita dapat menarik esensi bahwa Penataan Ruang tidak membuat dikotomi antara ruang darat dan ruang laut.

Seluruh hirarki RTRW (RTRWN, RTRWP, RTRWK/K  seharusnya sudah mencakup ruang darat dan ruang laut.  Hal-hal detail/teknis terkait ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Kegiatan pengelolaan ruang laut  merupakan bagian dari pemanfaatan ruang. Sehingga UU No. 27/2007 memiliki keterkaitan dan merupakan lex specialis dari pasal 6 ayat (5) UU No. 26/2007, yaitu melaksanakan amanat khusus terkait pengelolaan ruang laut di wilayah pesisir.

Berdasarkan UU No. 27/2007 dikenal RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) yang  merupakan dokumen perencanaan “pengelolaan” wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  RZWP3K harus  diserasikan dan diselaraskan dengan RTRWP atau RTRWK/K. Dapat dikatakan bahwa  RZWP3K  Prov. dan Kab/Kota merupakan  bagian dari RTRWP dan RTRW Kab/Kota.

No.

Substansi

UU NO. 26/2007

UU NO. 27/2007

1.

Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Rencana Tata Ruang adalah rencana yang memuat struktur dan pola ruang  à pasal 17 ayat (1).

Peraturan zonasi  adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan  pemanfaatan ruang dan ketentuan

pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Zonasi termasuk dalam pengendalian

Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Zonasi merupakan rencana

2.

Wilayah Perencana-an dalam Renc. Umum
  • RTRW Nasional –> Wilayah NKRI
  • RTRW Provinsi –> Wilayah darat dan laut Provinsi (< 12 mil)
  • RTRW Kab/Kota –> Wilayah darat dan laut Kab/Kota (< 4 mil)
  • Nasional –> tidak ada
  • Provinsi –> RZWP3K Provinsi (batas kecamatan pesisir dan <12 mil arah laut)
  • Kabupaten/Kota –> RZWP3K Kab/Kota

3.

Muatan Rencana Umum Muatan RTRW Provinsi dan Kabupaten:

  • Tujuan, kebijakan, strategi PR,
  • Rencana Struktur Ruang,
  • Rencana Pola Ruang,
  • Penetapan Kawasan Strategis,
  • Arahan/Ketentuan Pemanfaatan Ruang,
  • Arahan/Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Muatan RZWP3K Provinsi dan Kabupaten:

  • Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
  • Keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioregion;
  • Penetapan pemanfaatan ruang laut;
  • Penetapan prioritas kawasan laut

4.

Kewenangan Lex Generalis Lex Specialis

5.

Pola Ruang
  • Kawasan Lindung: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi
  • Kawasan Budidaya: kawasan peruntukan hutan produksi,  hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan/atau kawasan peruntukan lainnya
  • Kawasan Konservasi: konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai

Zona: inti, pemanfaatan terbatas,

pemanfaatan lainnya

  • Kawasan Pemanfaatan Umum: pariwisata, permukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan, budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum, dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya

6.

Penetapan Kawasan Strategis
  • Kawasan Strategis Nasional: sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi, fungsi dan daya dukung LH
  • Kawasan Strategis Nasional Tertentu: pertahanan keamanan, situs warisan dunia, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar

6.

Struktur Ruang
  • Alur Pelayaran (salah satunya)
  • Alur Laut: Alur Pelayaran, Migrasi Ikan, Kabel Laut

 HIRARKI RENCANA TATA RUANG MENURUT UU NO. 26/2007

 Gambar

 Penutup.

  1. Penataan Ruang  meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut , dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Sehingga RZWP3K hanya mengatur hal-hal detil/teknis terkait pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  2. Seluruh hirarki RTRW (RTRWN, RTRWP, RTRWK/K  seharusnya sudah mencakup ruang darat dan ruang laut.  Sehingga rencana zonasi umum sesuai UU No. 27/2007 (RZWP3K Provinsi dan RZWP3K Kabupaten/Kota) harus  diserasikan dan diselaraskan dengan RTRWP atau RTRWK/K;
  3. Berdasarkan UU No. 27/2007 dikenal RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) yang  merupakan dokumen perencanaan “pengelolaan” wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  RZWP3K  Prov. dan Kab/Kota merupakan  bagian dari RTRWP dan RTRW Kab/Kota;
  4. RZWP3K  Prov. dan Kab/Kota merupakan  rencana rinci dari  RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota. RZWP3K    dapat berbentuk RTR Kawasan Strategis Provinsi maupun RTR Kawasan Strategis Kabupaten atau berbentuk RDTR.

 

2 thoughts on “Harmoni Dua Saudara Dekat

  1. jadi gimana dong bu? UU PPK-nya yang diturunin pangkatnya? atau UUPR harus dibikin lebih tinggi dari Undang-Undang? misalnya…undangan pernikahan….

    • UU nya sih gak usah diturunin. Pasti ribet, karena harus lewat DPR lagi… Produk rencana tata ruang nya saja yang perlu diselaraskan dengan produk-produk rencana tata ruang sesuai dengan UUPR. Rencana tata ruang mereka diintegrasikan dengan produk rencana tata ruang. Masukkan sebagai salah satu rencana rinci tata ruang. Kalau undangan pernikahan…nah itu yang perlu undang-undang tersendiri. Yang mandiri. Independent. Bebas pengaruh. Halah…! Naon ieu…?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s