“Jangan Gunakan Ruang Seenaknya, Nanti Kena Audit Lho…. !”

Kata audit bagi sebagian orang mungkin terdengar agak menyeramkan, agak horror, terlebih bagi yang punya salah. Hasil audit sangat mungkin, dapat mempengaruhi nasib seseorang, perusahaan, atau instansi yang diaudit. Masih ingat kehebohan kasus Sumber Waras yang melanda beberapa waktu yang lalu? Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta ikut diobok-obok, berulang kali diperiksa. Masih ditambah dengan lawan-lawan politiknya yang turut mengipasi. Kasus itu juga bermula dari hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Belakangan, muncul pro dan kontra. Ada yang mengungkapkan bahwa hasil audit tersebut tidak valid dan sebagian lagi berpendapat sebaliknya. Untuk itulah, dalam proses audit, yang diperlukan tidak hanya independensi, tapi juga objektivitas, keakuratan dan kevalidan. Auditor harus terbebas dari kepentingan, dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, independen, dan tidak memihak. Tentunya agar proses verifikasi objek yang diaudit berlangsung sesuai aturan, standar, dan prosedur yang benar.

Audit sejatinya berasal dari Bahasa latin “audire” yang artinya mendengar atau memperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, audit memiliki dua arti, yaitu pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala serta pengujian efektifitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya. Audit merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas dengan menyetarakan derajat kewajaran aktivitas ekonomi yang bersangkutan. Jika kita mau berupaya untuk searching and googling,ada beragam definisi audit. Umumnya terkait dengan ekonomi dan keuangan.

Jangan salah, audit tidak hanya merupakan otoritas bidang ekonomi dan keuangan. Masih ada yang namanya audit kinerja, audit lingkungan, bahkan audit sosial. Lalu, apa itu audit pemanfaatan ruang? Untuk apa ada audit pemanfaatan ruang? Apa manfaatnya? Ah, kok banyak nanya… Penasaran? Semoga masih sudi untuk lanjutkan bacanya… hehehe..

Masih ingat dengan kasus mantan Bupati Bogor  Rahmat Yasin yang tersandung kasus tukar menukar kawasan hutan di tahun 2014 silam? Atau kasus anggota DPR Al Amin Nasution, mantan suami artis dangdut Kristina yang terpeleset kasus alih fungsi hutan lindung? Atau kasus reklamasi Pulau G yang saat ini masih hangat diperbincangkan? Memang semuanya terjerat karena adanya unsur suap dan tindak pidana korupsi sehingga dicokok KPK. Tapi jika kita telusuri kasusnya, sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang, tentang “jual beli” ijiin pemanfaatan ruang maupun pengesahan aturan terkait pemanfaatan ruang.

Hingga saat ini masih banyak yang memiliki pemahaman yang salah. Ada yang berpandangan, “Itu kan tanah saya, mau saya apain juga hak saya. Saya mau bangun toko, bangun ruko, bangun industri, atau saya biarkan begitu saja, itu urusan saya”. Hhmm….. sebetulnya, itu satu bentuk teguran juga untuk instansi terkait, berarti sosialisasi nya mungkin kurang.

Memiliki lahan atau tanah tidak berarti dapat menggunakan lahan/tanah tersebut dengan seenaknya, dengan sesukanya. Perlu dibedakan antara property rights(hak kepemilikan) dan development rights(hak membangun atau hak pemanfaatan lahan/tanah). Simpelnya, orang yang memiliki lahan tetap harus mengikuti aturan yang ada ketika akan membangun atau memanfaatkan lahannya. Contohnya, ketika seseorang atau perusahaan atau institusi ingin membangun sebuah industri atau menjalankan usaha perkebunan, walaupun dibangun di atas lahan miliknya, dia harus memiliki ijin-ijin yang dipersyaratkan. Walau terkadang, celah ijin ini pula yang bisa disalah gunakan. Bisa saja terjadi proses “jual beli” ijin pemanfaatan ruang.

Perlu kita sadari bersama, perkembangan suatu wilayah mengakibatkan kebutuhan ruang semakin meningkat, misalnya kebutuhan ruang untuk permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pertambangan, dan kebutuhan ruang lainnya. Di pihak lain, ruang yang tersedia, terbatas. Ini pula yang memicu terjadinya perbedaan antara pemanfaatan ruang eksisting di lapangan dengan rencana tata ruang yang telah disepakati bersama dan ditetapkan. Bahkan terkadang terdapat tumpang tindih pemanfaatan ruang yang ada. Kebutuhan pengembangan kawasan permukiman baru atau pembangunan infrastruktur baru akan membutuhkan lahan yang akan berdampak pada beralihnya fungsi lahan.

Mari kita kembali ke audit. Apa itu audit pemanfaatan ruang? Sebenarnya tidak ada satu kata pun dalam Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mencantumkan “audit pemanfaatan ruang”. Bahkan kata “audit” pun tidak akan kita temukan dalam Undang-Undang tersebut atau peraturan turunannya. Paling tidak, hingga saat ini. Yang paling “terkait” atau “mendekati” adalah nomenklatur pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam makna yang lebih luas, istilah audit ini dapat dipadankan sebagai bentuk pengawasan penataan ruang.

Audit pemanfaatan ruang hadir karena kebutuhan. Audit pemanfaatan ruang dibutuhkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Audit pemanfaatan ruang merupakan salah satu metoda evaluasi terhadap pemanfaatan ruang suatu wilayah yang dilaksanakan oleh suatu tim yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, dengan tujuan untuk melakukan verifikasi, agar penggunaan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan kaidah-kaidah penataan ruang. Audit pemanfaatan ruang akan menghasilkan laporan hasil audit yang menyertakan pula rekomendasi penyelesaian permasalahan tata ruang. Jika di dalamnya terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.

Salah satu metode paling simpel yang digunakan dalam pelaksanaan audit pemanfaatan ruang untuk mendeteksi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang adalah dengan metode Spatial Gap Analysis. Metode ini dilakukan melalui overlay/superimpose antara Peta Rencana Pola Ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota atau dalam rencana rinci yang telah ditetapkan dengan peta penggunaan lahan eksisting/aktual. Sebagai cara deteksi awal, saat ini sangat mudah dilakukan. Dengan menggunakan  teknologi Google Earth kita sudah dapat mengetahui kondisi penggunaan lahan eksisting/aktual, bahkan kronologi perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Baca  : Sumber .

Perlu diingat, tidak setiap perbedaan antara kondisi aktual dan peta rencana pola ruang merupakan indikasi pelanggaran. Rencana Pola Ruang yang tercantum dalam RTRW memiliki dimensi waktu perencanaan selama 20 tahun sehingga terbuka kemungkinan bahwa saat ini pola ruang nya belum terwujud seperti halnya gambar di bawah.

Hasil Overlay Citra Penggunaan Lahan dengan Peta Rencana Pola Ruang.

Gambar di atas merupakan hasil overlay antara peta rencana pola ruang yang tercantum dalam RTRW Kota dengan citra yang menggambarkan kondisi aktual. Berdasarkan peta rencana pola ruang, area tersebut direncanakan memiliki peruntukan sebagai kawasan industri dan pergudangan, namun kondisi eksisting masih berupa tanah kosong. Perbedaan yang ada belum tentu terindikasi pelanggaran. Perlu ditelisik lebih lanjut karena terbuka kemungkinan kawasan industri dan pergudangan, baru akan dibangun atau diwujudkan beberapa tahun ke depan.

Hasil overlay citra penggunaan lahan dengan peta rencana pola ruang

Lain halnya dengan contoh gambar di atas yang juga merupakan hasil overlay antara peta rencana pola ruang yang tercantum dalam RTRW Kota dengan citra yang menggambarkan kondisi aktual. Berdasarkan peta rencana pola ruang, area tersebut direncanakan memiliki peruntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau, namun kondisi eksisting sudah terbangun industri/pergudangan. Apakah ini merupakan pelanggaran pemanfaatan ruang? Belum tentu juga. Perlu ditelisik lebih dalam lagi secara kronologi. Kapan industri/gudang tersebut terbangun? Apakah sebelum atau sesudah penetapan RTRW? Analisis dan rekomendasinya tentu akan lain.

Jika terbangun setelah ditetapkannya RTRW, maka itu sudah terindikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Masih bisa ditelusuri lebih jauh lagi. Apakah industri/pergudangan tersebut sudah memiliki ijin? Jika sudah, siap-siaplah pemberi ijinnya. Pasti akan terkena juga. Ada pasal-pasal yang akan menjeratnya dan ada sanksi pidana yang menanti.

Semoga audit pemanfaatan ruang ini dapat menjadi salah satu tools dalam upaya melakukan penertiban pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib ruang.

Jadi, masih beranikah menggunakan ruang seenaknya? Hati-hati kena audit lho… Salam. (Del)

Advertisements

Reklamasi Tidak Hanya di Jakarta, Mari Bermain dengan Google Earth

Hingga kini, gonjang-ganjing masalah reklamasi Teluk Jakarta masih berlangsung dan sepertinya masih akan terus berlanjut. Ombak dan badai tidak hanya menghampiri area reklamasi namun juga menghantam para pelaku yang terlibat di dalamnya. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mulai antri diperiksa, bahkan di antaranya sudah berstatus tersangka.

Para pengusaha pengembang skala besar di lahan reklamasi turut terseret dalam pusaran kasus. Aroma permainan fulus kental terasa dalam pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan terkesan diulur-ulur tak kunjung selesai dan ternyata itu merupakan salah satu modusnya.

Gelombang tsunami penindakan kasus reklamasi Teluk Jakarta sepertinya masih akan berulang datang silih berganti. Tak ketinggalan, para eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun turut disibukkan bolak-balik pemeriksaan ataupun bersaksi. Bahkan Ahok pun seperti kebakaran jenggot ketika Menko yang lama, Rizal Ramli secara lisan “menghentikan reklamasi” walau belum sempat keluar hitam di atas putihnya.

Ahok sudah kadung meminta dan menerima kontribusi dari para pengembang. PT. Agung Podomoro Land melalui anak usahanya, PT. Muara Wisesa Samudera, pengembang reklamasi Pulau G atau Pluit City, mengklaim telah memberikan kontribusi berupa 13 proyek senilai Rp. 392 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Kontribusi tersebut memang bukan untuk kantong Ahok, Sang Gubernur, namun untuk masyarakat Jakarta.

Beberapa proyek yang termasuk dalam kontribusi tambahan dari PT. APL di antaranya pembangunan rumah susun Daan Mogot, furniture rusun Daan Mogot, Rumah Pompa di Muara Karang, tiang pancang PJU Kali Ciliwung, dan pembangunan jalan inspeksi di sejumlah ruas sungai di Jakarta. (Sumber).

Tinggal tunggu bagaimana reaksi dan tindakan Menko Luhut, selaku Menko yang baru. Saya pribadi sangat berharap, Bapak Menteri ATR yang baru, Bpk Sofyan Djalil, mengambil porsi yang lebih serius, untuk menangani carut marut permasalahan reklamasi. Paling tidak, tidak seperti Pak Menteri sebelumnya yang terkesan tidak ambil tindakan yang berarti. Padahal, sangat jelas itu domain tata ruang. Pak Menteri harus ambil sikap dan tindakan.

Jakarta memang seksi dan selalu menjadi perhatian utama bagi Indonesia. Konon karena DKI Jakarta merupakan etalasenya Indonesia. Sesuatu yang terjadi di Jakarta, gaungnya akan terasa sampai belahan wilayah Indonesia lainnya. Terlebih di tengah panasnya persaingan menuju DKI 1. Ahok seakan menjadi target tembak beragam pihak, terutama pihak yang berseberangan dengannya. Tulisan ini tak hendak membahas reklamasi Teluk Jakarta, apalagi membahas pihak-pihak yang bersinggungan dengan Teluk Jakarta. Sudah banyak yang membahasnya.

Tulisan ini hanya ingin memberikan gambaran lain tentang reklamasi. Reklamasi tidak hanya dilakukan di Jakarta saja.  Kota-kota lainnya di Indonesia juga banyak yang telah dan sedang melakukan reklamasi. Beragam alasan dan tujuan pelaksanaan reklamasi. Diantaranya untuk menambah lahan perkotaan yang semakin mahal dan terbatas, baik untuk permukiman ataupun untuk kawasan perdagangan dan jasa, seperti yang dilakukan di Kota Manado, Kota Palu, Kota Makassar, dan kota lainnya di Indonesia. Atau untuk menambah Ruang Terbuka Hijau maupun Ruang Terbuka Non Hijau kota sebagai land markkota seperti yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pantai Seruni nya.

Adapula karena alasan keterbatasan pengembangan lahan ke arah daratan, karena kondisi lahan di daratan berupa perbukitan dan pegunungan, seperti halnya di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate didominasi dengan lahan perbukitan dan pegunungan, sehingga penambahan lahan melalui reklamasi merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Bahkan, ada pula yang ditujukan sebagai tempat untuk penampungan hasil tambang, seperti di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Reklamasi tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta, namun sudah merambah kota-kota lainnya di Indonesia. Pelaksanaan reklamasi di kota lainnya memang cenderung lebih adem ayem, lebih senyap dibandingkan dengan pelaksanaan reklamasi di Kota Jakarta. Bahkan beberapa nyaris tidak terdeteksi media.

Beberapa kasus sempat ramai di media seperti halnya kasus Reklamasi Teluk Palu, namun gemanya tidak sedahsyat Jakarta yang sampai mengundang para menteri di jajaran kabinet turun tangan.  Padahal, menurut hemat saya, permasalahan, mulai dari proses hingga perijinannya pun tak kalah seru.

Beberapa reklamasi yang dilaksanakan tidak diamanatkan/tidak tercantum dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota nya, tidak dilengkapi dengan rencana detail tata ruang sekitar kawasan reklamasi, bahkan beberapa masih belum dilengkapi perijinan.

Saat ini, dengan teknologi yang ada, sangatlah mudah untuk mendeteksi perubahan bentang alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah administrasi Indonesia. Setiap orang bisa melakukannya. Setiap warga bisa melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada. Kita dapat dengan mudah membuka aplikasi Google Earth dan memanfaatkannya. Demikian pula halnya untuk mendeteksi reklamasi yang terjadi. Baiklah, mari kita bermain-main dengan Google Earth.

Berikut saya tampilkan rangkaian Gambar Citra secara historical yang didapat dari aplikasi Google Earth untuk reklamasi yang dilakukan di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini hanya merupakan salah satu contoh, masih banyak reklamasi lainnya yang terjadi di Indonesia.

Rangkaian citra progres reklamasi di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber: Google Earth

Dari Citra Google Earth tertanggal 22 Juni 2013, terlihat kegiatan reklamasi belum terlaksana. Citra Google Earth tertanggal 10 Maret 2014, kegiatan reklamasi mulai nampak. Proses pelaksanaan reklamasi mulai berlangsung. Citra Google Earth tertanggal 13 Juli 2015, kegiatan reklamasi semakin meluas dan menampakkan hasil yang signifikan.

Bahkan, citra Google Earth tertanggal 16 Februari 2016, kegiatan reklamasi semakin meluas, walau belum tampak bangunan di atasnya. Rangkaian gambar di atas memaparkan secara jelas bahwa hanya dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun, proses reklamasi pantai di Teluk Palu sangat pesat.

Ilustrasi gambar yang didapat dari Google Earth  di atas, belum tentu merupakan proses reklamasi yang terindikasi pelanggaran. Tidak semua kegiatan reklamasi melanggar. Menurut hemat saya, reklamasi bukan hal yang haram, bukan pula hal yang tabu untuk dilakukan. Reklamasi sah dan dapat dilakukan asal memenuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan.

Reklamasi pantai merupakan salah satu tindakan dalam upaya pengembangan kota. Kegiatan reklamasi sudah banyak diterapkan oleh Negara dan kota lain, misal yang menghadapi kendala terbatasnya lahan daratan (keterbatasan lahan) sehingga pengembangan ke arah daratan sudah tidak dimungkinkan lagi dan diperlukan “daratan” baru.

Pertanyaannya, “Sudah sesuaikah dengan aturan yang ada? Sudahkah memiliki dokumen rencana yang lengkap? Sudahkah memiliki dokumen Amdal? Sudah lengkapkah dokumen perijinannya?” Itulah yang perlu ditelisik lebih lanjut dan itu tentunya tidak cukup hanya dilakukan dengan bermain-main Google Earth.

Ilustrasi gambar di atas hanya sebatas rangkaian gambar perkembangan/progress pelaksanaan reklamasi. Untuk menelisiknya lebih lanjut, kita perlu menyandingkannya dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang tertuang dalam RTRW, ditelisik lebih lanjut lagi dokumen perijinannya, .

Terselip harapan, semoga ke depan, tidak hanya aplikasi Google Earth saja yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dokumen rencana tata ruang pun demikian, SHP file peta rencana pola ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dapat diakses semua orang, sehingga masyarakat dapat turut melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnya.

Hehehe…  Sudah dulu deh… sisanya, nanti saja bersambung, kali ini main-main dengan Google Earth aja dulu.  Salam. (Del)

Berdamai dengan Pedagang Kaki Lima di  Bandara Internasional Lombok, Tepatkah?

Berdamai dengan Pedagang Kaki Lima di Bandara Internasional Lombok, Tepatkah?

Bandara Internasional Lombok seperti halnya Bandara Internasional lainnya di Indonesia terus  berbenah dan mempercantik diri. Berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal bagi para pengunjung agar sudi hati kembali bertandang. Masih nampak beberapa kekurangan, namun upaya perbaikan tetap dijaga. Bandaranya belum semegah Bandara Sepinggan Balikpapan atau secantik Bandara Ngurah Rai Bali atau sekomplit Bandara Kualanamu Medan. Setelah kurang lebih lima tahun beroperasi, bagaikan gadis kecil  yang mulai beranjak besar, Bandara Internasional Lombok sudah mulai menampakkan kecentilan dan kegenitannya, dipoles sana dan sini. Walau kadang kadar polesannya sedikit berlebihan dan kurang pas.

Semenjak pindah dari Bandara Selaparang dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2011, kita harus menyediakan waktu lebih untuk mencapai Bandara Internasional Lombok. Tidak seperti Bandara Selaparang yang berada di tengah Kota Mataram, Bandara Internasional Lombok (BIL) letaknya sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Mataram. Bandara Internasional Lombok berada di Praya yang termasuk ke dalam Kabupaten Lombok Tengah. Tidak ada masalah. Bandara memang seharusnya tidak terletak di tengah kota. Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun letaknya di Tangerang. Yang penting akses dan moda transportasi dari dan ke Bandara tersedia dengan aman, nyaman, lancar, dan mudah.

Panggilan tugas mengharuskan saya untuk bolak-balik ke Mataram, seperti halnya kunjungan saya ke Mataram kali ini. Waktu di HP menunjuk pukul 15.30, tugas  kerjaan rampung sudah. Saatnya untuk bergegas meninggalkan lokasi acara. Langsung menuju Bandara demi mengejar burung besi yang akan kembali mengantar kami ke Jakarta.

Tiba di Bandara, gerimis tipis masih betah menyirami langit Lombok. Sengatan mentari yang biasanya akrab menyapa Lombok, hari itu tunduk pada kekuasaan gerimis. Mentari tertunduk malu, lupa dengan kegarangannya. Seperti biasa, Bandara Lombok ramai, baik oleh calon penumpang maupun para pengantar dan penjemput. Bahkan diramaikan pula oleh masyarakat sekitar Bandara. Betul ! Bandara Lombok memang gak pernah sepi. Bandara tidak hanya didominasi oleh penumpang, pengantar, dan penjemput. Bandara Lombok gak pernah sepi pengunjung.

Teringat masa-masa awal beroperasinya Bandara Internasional Lombok di akhir tahun 2011. Begitu mendarat dan keluar Bandara, kita seakan menjadi tamu kehormatan, mendapat sambutan dari begitu banyak orang. Saya pikir waktu itu penuh karena sedang waktunya untuk ibadah haji sehingga banyak pengantar. Namun, ternyata tidak hanya waktu seputar Idul Adha saja. Sekarang memang sudah “agak mendingan”, tidak terlalu banyak lagi. Dulu, masyarakat berderet di pintu keluar seakan menyambut kita. Lucu juga.

Ambil koper di bagasi mobil berniat untuk segera masuk Bandara dan check-in, tiba-tiba, “Del, kita ke pasar situ yuk!”, Rekan satu perjalanan mencetuskan ide. Suatu ide yang aneh. Langsung terlontar, “Ngapain?”. Seakan bisa menebak isi pikiran, dia meneruskan ajakannya. “Walaupun sering ke Lombok, pasti kamu belum pernah mampir ke pasar itu kan?”. OK deh… toh masih ada waktu satu setengah jam sebelum keberangkatan.

Dengan tangan yang masih mendorong koper, akhirnya kami menuju “pasar” yang dimaksud. Ternyata pendapat awal bahwa pengunjung Bandara sudah “agak mendingan” langsung terbantahkan. Hanya lokasinya saja yang dipindahkan. Para pedagang asongan dan kaki lima yang dulunya tidak tertata dan terkesan berada di sembarang tempat, mulai ditata dan ditempatkan di lokasi yang tidak terlalu jauh, bahkan bisa dikatakan dekat dari Bandara. Jaraknya hanya sekitar 250 meter dari gedung keberangkatan/kedatangan pesawat. Para pedagang asongan dan pedagang kaki lima ini bermunculan karena banyak peminatnya, banyak pembelinya. Target pembeli barang dagangan mereka adalah para pengunjung yang notabene masyarakat sekitar yang berwisata di area Bandara.

Jika 2 atau 3 tahun lalu masyarakat sekitar berwisata mengajak anak-anak dan keluarga melihat pesawat terbang dari lokasi gedung keberangkatan/kedatangan, sekarang diberi tempat di area khusus. Jika 2 atau 3 tahun lalu para pedagang asongan dan pedagang kaki lima berjualan di sembarang tempat, sekarang ditempatkan pada kios-kios di area khusus tak jauh dari Bandara. Berhasilkah upaya penataannya? Tepatkah?

 

Deretan kios.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Deretan kios di area Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar : koleksi pribadi

Deretan kios. Sumber gambar: koleksi pribadi

Deretan kios di Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

 

Deretan Kios.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Kios di Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Beragam kios di pasar yang terletak di sekitar Bandara.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Kios-kios di pasar pada area Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Menggelar dagangan tidak pada kios yang disediakan di Bandara Internasional Lombok.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Pedagang menggelar dagangannya tidak pada kios yang disediakan pada area Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Beragam kios pakaian, mainan, makanan, minuman, dan barang lainnya berderet di “pasar” dekat Bandara. Bahkan banyak pula yang menggelar dagangannya di lantai dengan alas ala kadarnya. Suasana ramai layaknya sebuah pasar. Beberapa meneriakkan dagangannya, mencoba menarik perhatian para pengunjung. Beberapa mencoba mengiming-imingi anak-anak agar tertarik dengan mainan yang menjadi dagangannya. Tak sedikit yang sedang melakukan tawar menawar sebelum terjadinya transaksi. Beberapa orang tua berupaya menjelaskan pada anaknya tentang pesawat yang akan mendarat maupun yang akan lepas landas. Yang lainnya ada juga yang tetap menikmati secangkir kopi atau teh untuk mengusir dinginnya gerimis, seakan tidak terusik oleh suasana hiruk pikuk di sekitar. Berhubung gerimis, kondisi lantai yang basah dan kotor turut mewarnai. Kita harus ekstra hati-hati supaya tidak terpeleset.

Menyaksikan pesawat mendarat dan lepas landas di Bandara Internasional Lombok.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Menonton pesawat mendarat dan lepas landas di Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Menonton pesawat mendarat dan lepas landas di Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Lorong menuju area pasar sekitar Bandara Internasional Lombok.  Sumber gambar: koleksi pribadi

Area pasar di dekat Bandara Internasional Lombok. Sumber gambar: koleksi pribadi

Upaya penataan para pedagang asongan/pedagang kaki lima serta para pengunjung yang sekedar berwisata melihat pesawat terbang sudah merupakan tindakan yang tepat. Penataan diperlukan agar terhindar dari kesan “semrawut” dan “liar”. Jika tidak ditata, para pedagang maupun pengunjung akan semakin merangsek ke gedung keberangkatan/kedatangan dan semakin merajalela. Ketika upaya menghilangkan sama sekali para pedagang asongan/pedagang kaki lima tidak dapat dilakukan, upaya penataan merupakan tindakan kompromi untuk berdamai dengan para pedagang tersebut. Kompromi untuk berdamai dengan para pedagang asongan/pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang sah-sah saja sepanjang tidak mengganggu kelancaran, kenyamanan, dan keamanan operasional penerbangan. Hanya saja, penataan yang dilakukan jangan setengah hati. Perlu ketegasan dan penegakan aturan. Ketidaktegasan pengelola maupun aparat yang berwenang hanya akan membuat kesan “kumuh” muncul, seperti yang terjadi saat ini. Para pedagang mulai menjajakan dagangannya tidak pada kios yang telah disediakan. Mereka memilih untuk menggelar dagangannya di lorong-lorong jalan dan di sembarang tempat.

Hhmmm…. Sudah ah, kok jadi semakin serius. Waktunya tidur. Selamat malam. Salam. (Del)

Mengkhayalkan Menteri Ferry Mursyidan Baldan Bisa Segarang Menteri Susi Pudjiastuti

Kemarin di kantor, salah satu rekan kerja berujar, “Kayaknya Jokowi banyak salah pilih Menteri deh! Dari sekian banyak Menteri, yang baru terasa gebrakannya cuman Menteri Susi doang! Yang lainnya pada ke mana…? Pada tidur kali ya….”. Hehehe… mungkin terasa agak lebay, namun ada benarnya juga. Tanpa mengecilkan arti peran dan sumbangsih yang telah dilakukan oleh Menteri-Menteri lainnya, patut diakui, Menteri Susi paling menonjol di antara Menteri lainnya. Gebrakannya langsung menggigit, membuatnya melejit, walau jangan sampai kejedot langit. Harus tetap membumi. Upaya yang dilakukannya harus tetap konsisten, demi menjaga sumberdaya kelautan pertiwi.

Menteri Susi telah berhasil membalikkan kondisi media dan sebagian besar masyarakat yang awalnya meragukan kemampuannya dan mencibir latar belakang pendidikannya. Pak JK sendiri berkomentar bahwa yang paling populer saat ini Menteri lulusan SMP, mengalahkan Menteri yang PHD. JK memuji Menteri Susi telah berhasil melakukan revolusi mental dan memiliki semangat yang patut ditiru.

Menteri Susi telah menegakkan aturan di laut dan secara tidak langsung menegakkan kedaulatan Negeri. Menangkal illegal fishing yang sebelumnya “semua tahu namun tidak bisa / tidak mau / tidak mampu berbuat apa-apa”. Menteri Susi tidak berjalan sendiri, beliau juga melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya yang terkait. Tak kurang pihak TNI, Polri, Kejaksaan, media, dan pihak-pihak lain diajaknya untuk bergandengan tangan, secara bersama memberantas para penjarah sumber daya laut Indonesia.

Di laut, kita boleh berlega hati karena memiliki Menteri Susi yang mau dan mampu menegakkan aturan. Bagaimana dengan di darat? Hati kecil saya sebagai Warga Negara biasa sungguh berharap banyak agar Menteri lainnya pun bisa segarang dan setegas Menteri Susi. Sekedar untuk ngomporin Menteri lainnya, “Masa kalah sama Menteri perempuan dan hanya lulusan SMP pula?”.

Semua orang pasti mengakui, Indonesia adalah Negeri yang kaya dengan sumber daya alam. Negeri yang gemah ripah loh jinawi. Namun sayang seribu sayang, banyak ketidakbijaksanaan dalam pemanfaatan ruangnya. Bahkan sebagian karena keserakahan manusia di dalamnya. Banyak pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Memori kita masih dapat mengingat dengan jelas bencana longsor yang terjadi di Banjarnegara. Peristiwa tanah longsor di Banjarnegara bukan kali ini saja terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPP) merilis, Dusun Jemblung di Banjarnegara merupakan salah satu wilayah yang berpotensi longsor. Kemiringan lereng Bukit Telogolele cukup curam, lebih dari 60 persen. Meski kemiringan tinggi, tidak ada terasering di bukit tersebut. Warga dibiarkan menanam palawija pada lereng-lereng bukit. Kerapatan tanaman yang rendah tidak mampu menahan aliran air. Warga pun dibiarkan mendiami wilayah-wilayah di bawah lereng yang sangat rawan. Seharusnya, dengan penataan ruang yang baik dan penegakan aturan tata ruang yang tegas, hal ini bukan mustahil dapat dihindari.

Ingatan kita juga masih belum luntur untuk mengenang peristiwa banjir Manado pada awal tahun 2014. Banjir bandang Manado disebabkan oleh hilangnya hutan dan sungai-sungai kecil di sekitar Manado, serta rusaknya daerah resapan air. Pembangunan kota yang sangat masif tanpa mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lahan menyebabkan sejumlah sungai di Manado tidak mampu menahan tingginya debit air hujan. Bencana banjir di Manado tersebut juga merupakan bukti lemahnya penataan ruang dan penegakan aturan tata ruang di Manado. Semakin tingginya frekuensi bencana yang terjadi dan menurunnya daya dukung lingkungan merupakan salah satu akibat dilanggarnya rencana tata ruang.

Longsor dan banjir yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia tidak lepas dari ulah manusia penghuninya. Kerusakan ekologi yang terjadi di berbagai belahan Indonesia salah satunya akibat lemahnya penegakan aturan terkait penataan ruang. Perizinan sering dikeluarkan pada lokasi-lokasi yang sebenarnya tidak layak. Misalnya, izin mendirikan bangunan sering dikeluarkan pada lokasi-lokasi yang tidak layak untuk ditinggali, rawan bencana. Atau banyaknya permukiman liar di daerah hulu dengan tingkat kemiringan tinggi sehingga akibatnya sudah jelas. Bencana pasti akan hadir.

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 61 secara jelas dan tegas mengatur bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Tengoklah sekitar kita. Berapa banyak rencana tata ruang yang telah ditetapkan? Berapa banyak yang telah diimplementasikan dan ditegakkan aturannya? Berapa banyak pelanggaran yang telah terjadi? Berapa banyak bencana yang terjadi karena tidak ditegakkannya aturan tata ruang? Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah sejatinya dapat diterapkan dan ditegakkan aturannya. Jangan hanya jadi pajangan di Kantor-kantor Gubernur/Bupati/Walikotanya atau di kantor-kantor Bappedanya. Aturan mainnya harus ditegakkan secara tegas. Jangan mau kalah dengan ulah para perambah hutan, penyerobot lahan, atau para oknum pemberi izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini harus segera dilakukan bila Indonesia tidak ingin terpuruk ke dalam berbagai bencana yang seharusnya bisa dihindari.

Jokowi telah memilih dan menetapkan Ferry Mursyidan Baldan selaku punggawa yang memimpin Kementerian yang mengawal Tata Ruang. Walau agak sedikit mengherankan, “Mengapa Kementerian Agraria dan Tata Ruang? Mengapa tidak Menteri Tata Ruang saja? Toh Agraria merupakan salah satu yang dapat diatur dalam tata ruang? Mengapa tokoh utamanya adalah agraria?” Sudahlah… yang penting, tetap ada Menteri yang mengurusi tata ruang. Semoga, Menteri Ferry tidak hanya mengurusi keagrariaan saja.

Sepak terjang Ferry Mursyidan Baldan gaungnya memang belum segarang Menteri Susi, bahkan nyaris samar-samar. Menteri Ferry memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan terkait penataan ruang dan itu dapat dimulai dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penegakan aturan terhadap para pelanggar pemanfaatan ruang. Menteri Ferry diharapkan dapat segarang dan setegas Menteri Susi dalam menindak para pelanggar tata ruang. Upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang terkait pelanggaran pemanfaatan ruang dapat dilakukan dimulai dengan optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, selain pejabat penyidik kepolisian Negara RI, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang penataan ruang diberi wewenang membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Inilah waktunya bagi Menteri Ferry untuk menunjukkan taringnya. Sekedar menghangatkan kompor, “Inilah waktunya bagi Menteri Ferry untuk membuktikan pula bahwa Menteri dari parpol juga bisa! Menteri Ferry juga tidak kalah dengan Menteri Susi! Tindak tegas para pelanggar tata ruang!”. Buktikan bahwa nantinya, setiap warga masyarakat akan berpikir seribu kali untuk melakukan pelanggaran tata ruang. Buktikan! Salam. (Del)

Idris, Sosok Kepala Desa Bone-Bone di Kabupaten Enrekang yang Mendunia

Perawakannya kecil, cenderung kurus, dengan warna kulit kecoklatan tanda seringnya terbakar mentari. Tingginya tidak lebih dari 165 cm. Rambut dibiarkan tak tersisir rapi. Kumis dan janggut tipis seakan menempel seadanya. Mungkin juga karena tidak sempat dicukur. Beliau memiliki gaya bicara cukup lugas walau terkadang rentetan kalimatnya sulit untuk dipahami secara langsung. Sesekali logat bicara khas orang Bugis muncul ke permukaan. Sering kita harus menajamkan telinga, untuk menyimak dengan baik maksud kalimatnya. Ada satu kata yang dapat menggambarkan tampilannya secara keseluruhan. Sederhana. Kesederhanaan yang sangat bersahaja. Namun dibalik kesederhanaannya, terdapat kekuatan, tekad, dan kemampuan yang luar biasa.

Mohammad Idris, Kepala Desa Bone-Bone, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan

Mohammad Idris, Kepala Desa Bone-Bone, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan

Itulah sekilas gambaran umum sosok Pak Idris, seorang mantan Kepala Desa Bone-Bone, sebuah desa yang terletak nun jauh di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau saat ini dapat dikatakan “mantan Kepala Desa”, karena sejak Bulan April 2014, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa. Beliau mengundurkan diri karena merasa tertantang untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan ternyata situasi politik tidak terlalu berpihak padanya. Beliau gagal meraih kursi DPRD namun hingga saat ini tetap diakui sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Bone-Bone. Salah satu tokoh yang tetap menjadi motor penggerak inovasi bagi pembangunan di desanya. Skalanya memang masih lokal, namun gaungnya sudah mendunia. Layak untuk menjadi inspirasi bagi belahan dunia lainnya.
Lalu pertanyaannya, “Apa yang menyebabkan namanya mendunia?”, “Kiprah apa yang beliau lakukan sehingga menjadikannya seperti selebriti yang diundang ke sana ke mari?”, “Apa hebatnya Pak Idris?”. Sudahlah…. Simak saja terus tulisannya….
Pak Idris hanya seorang Kepala Desa, bahkan sekarang hanya seorang mantan Kepala Desa dari sebuah desa kecil yang terletak di lokasi yang belum tentu semua mengenalnya, belum tentu semua pernah ke sana. Desa Bone-Bone, merupakan sebuah desa pegunungan yang dapat dijangkau sekitar 250 km atau 7 jam perjalanan darat dari Kota Makassar ke arah Utara. Dari desa inilah Pak Idris mewujudkan mimpi-mimpinya. Mimpi untuk mengantarkan desanya menuju ke arah yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih ramah pada lingkungan. Yang dibutuhkannya bukan segala macam teori yang njelimet. Beliau cukup menerapkan aturan yang telah disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Desanya. Yang terpenting, berani menegakkan aturannya serta berani menerapkan sanksinya.

Desa Bone-Bone, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan

Desa Bone-Bone, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber foto: http://www.mugniar.com/2013/

Desa Bebas Asap Rokok

Mimpinya yang pertama adalah menjadikan desanya sebagai desa yang bebas asap rokok. Sebuah mimpi dan gagasan sederhana yang ternyata dalam mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kesungguhan dan ketegasan dalam menegakkan aturan. Aturan tidak hanya diterapkan bagi penduduk desanya, tapi juga berlaku bagi para tamu pendatang. Walau terkesan sederhana, untuk menegakkannya dibutuhkan keberanian dan ketegasan. Hasilnya patut diacungi jempol. Desa Bone-Bone diakui menjadi desa pertama di dunia yang bebas asap rokok. Di Desa Bone-Bone, tidak hanya berlaku larangan merokok, tapi juga larangan untuk menyimpan dan menjual rokok. Jika aturan tersebut dilanggar, sanksinya tidak main-main. Sanksi denda uang serta sanksi kerja sosial membersihkan mesjid atau sarana umum lainnya harus dijalani para pelakunya.
Pak Idris telah memulai kampanye anti rokok di desanya saat beliau menjadi Kepala Dusun, sekitar tahun 2001. Semua bermula dari keprihatinannya terhadap warga desanya yang banyak terkena sakit paru-paru serta keprihatinannya terhadap kaum muda dan anak-anak yang mulai terbiasa merokok. Selain itu, beliau juga merasa prihatin terhadap kenyataan bahwa sebagian masyarakat di desanya mampu untuk membeli rokok namun tidak mampu menyekolahkan dan membeli buku untuk anak-anaknya.
Upaya untuk mewujudkan mimpinya tidak berjalan mulus. Banyak kendala dan rintangan yang menghadang. Namun, Bapak delapan orang anak lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Makassar ini tidak patah arang. Pola pendekatan persuasif terus ia jalankan. Pak Idris berupaya mendekati tokoh-tokoh masyarakat dan tetua desa untuk menjelaskan bahaya merokok bagi kesehatan. Selain itu beliau juga berhasil mengubah budaya masyarakat desanya untuk tidak membiasakan menyediakan rokok sebagai suguhan kepada tamu atau pada setiap undangan hajatan. Akhirnya, upaya Pak Idris membuahkan hasil. Sekitar tahun 2005, desanya berhasil terbebas dari asap rokok.
Aturan Lainnya
Dalam perjalanannya, tidak hanya penerapan bebas asap rokok saja yang dilakukan. Desa Bone-Bone menerapkan pula aturan pelarangan membawa/memasukkan/memakan makanan yang mengandung bahan pengawet dan zat pewarna di wilayah desanya. Bagi yang melanggarnya, akan dikenakan sanksi, mulai dari memasakkan bubur kacang hijau untuk dibagikan kepada anak-anak, hingga sanksi denda berupa uang.
Diterapkan pula larangan membawa ayam ras atau ayam negeri ke dalam wilayah desa. Di wilayah Desa Bone-Bone hanya diijinkan untuk membawa/memelihara ayam kampung. Desa Bone-Bone sekarang menjelma menjadi Desa Hijau, atau desa yang telah menerapkan prinsip-prinsip yang sehat dan ramah terhadap lingkungan.
Ada satu aturan unik yang juga diterapkan dalam Peraturan Desa Bone-Bone, yaitu kewajiban bagi setiap calon pengantin untuk menanam lima hingga 10 batang pohon untuk mendapatkan surat pengantar ijin menikah dari desa.
Pengakuan untuk Bone-Bone
Pengakuan terhadap Desa Bone-Bone sebagai desa bebas asap rokok pertama di Indonesia dan di Dunia, serta sebagai Desa Hijau yang telah menerapkan prinsip-prinsip desa yang sehat dan ramah terhadap lingkungan datang dari berbagai pihak. Desa Bone-Bone mendadak dikenal oleh dunia luar dan banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan. Desa kecil yang memang memiliki pemandangan alam yang indah ini sudah mulai dikenal dunia luar.
Pak Idris, sang pembawa perubahan pun seakan mendadak menjadi selebriti, diundang ke sana ke mari. Sosok sederhana ini laris diundang baik sebagai narasumber maupun sekedar berbagi kisah suksesnya di hadapan berbagai kalangan. Penghargaan berupa PIN Emas dari Menteri Kesehatan RI telah beliau terima. Tak ketinggalan, Desa Bone-Bone pun terpilih sebagai juara lomba desa tingkat Nasional tahun 2012. Pak Idris semakin laku diundang. Beragam acara TV seakan berlomba untuk mendapuk Pak Idris sebagai bintang tamunya, seperti pada acara Mata Najwa, Kick Andy, Liputan 6, Jejak Petualang, maupun beberapa acara TV lainnya. Bahkan undangan untuk menjadi narasumber di luar negeri pun telah beliau lakoni. Tak kurang dari Pemerintah China telah mengundangnya untuk berbagi pengalaman. Kebetulan baru-baru ini saya berkesempatan untuk bertemu dan memandu beliau selaku narasumber pada salah satu forum untuk berbagi pengalaman dalam menegakkan aturan di desanya.

Bersama Pak Idris

Bersama Pak Idris

Apapun bentuk pengakuan untuk Desa Bone-Bone dirasa sangat pantas. Desa Bone-Bone merupakan salah satu contoh desa yang dapat menjadi kebanggaan Indonesia dan dapat memberikan inspirasi bagi desa-desa lainnya. Setidaknya, telah ada dua desa yang juga menerapkan aturan bebas rokok seperti Desa Bone-Bone.
Kiprah Pak Idris tidak berhenti di sana. Saat ini, beliau tengah giat mempromosikan produk unggulan desanya, yaitu kopi Enrekang. Ternyata, Kopi Toraja yang sudah mendunia itu sebagian besar merupakan hasil produksi dari Kabupaten Enrekang. Desa Bone-Bone yang memiliki luas sekitar 800 Ha didominasi dengan tanaman kopi dengan kualitas tinggi.
Satu hal yang dapat dipetik dari kisah Pak Idris. Teringat kata-kata bijak yang mengatakan, “Kita tidak perlu menjadi matahari untuk dapat menyinari dunia. Cukup jadilah lilin kecil yang mampu menyinari lingkungan sekitar kita sebagai tahap awal”. Tak perlu memiliki kekuatan yang besar untuk melakukan sesuatu yang berguna. Mulailah dari hal yang kecil dengan lingkup yang kecil. Niscaya, jika dilakukan secara konsisten dan bertahap, hasilnya akan luar biasa. Selamat malam. Salam. (Del)

Menyusuri Jejak Arsitektural Ridwan Kamil di Musium Tsunami Aceh

Telah lama memendam keinginan untuk berkunjung ke Tanah Rencong Aceh. Aceh termasuk salah satu destinasi yang belum pernah saya rambah sebelumnya. Beberapa kesempatan kunjungan ke sana selalu terkendala satu dan lain hal. Ketika kesempatan itu datang, yang terlintas di benak adalah Sabang dan Musium Tsunami. Kenapa Sabang dan kenapa Musium Tsunami? Sabang, karena tak lengkap rasanya kunjungan ke Merauke tanpa menggenapinya dengan kunjungan ke Sabang. Supaya seimbang dan paripurna, Sabang dan Merauke. Musium Tsunami, karena saya termasuk salah satu pengagum Ridwan Kamil, seorang arsitek yang kini menjadi Walikota Bandung. Sebagai pemimpin di Kota Bandung, gebrakan yang beliau lakukan untuk menata Kota sudah banyak dan sangat terasa. Sebagai arsitek, karya-karya arsitektural Ridwan Kamil patut diacungi jempol. Konsepnya sarat dengan makna yang filosofis. Banyak sekali karya-karyanya yang sudah diakui dunia.

Sepertinya Ridwan Kamil paham betul momok yang dipancarkan dari kata Musium. Beliau berupaya keras untuk menghindari stigma yang terlanjur melekat pada kata Musium. Mengapa orang enggan berkunjung ke Musium? Karena Musium kadung terstigma dengan pemahaman tentang sebuah tempat yang hanya berisi barang-barang peninggalan, barang-barang jadul yang ditata dalam lemari, berderet, dan berdebu. Minim perawatan dan tidak menarik sama sekali. Terutama bagi anak-anak muda jaman sekarang. Ridwan Kamil seakan ingin memutarbalikkan dan menghapus stigma tersebut. Upayanya cukup berhasil dengan hasil karyanya pada Musium Tsunami Aceh.

Keberadaan Musium Tsunami Aceh bermula dari lomba desain musium yang digagas oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR Aceh – Nias) untuk mengenang peristiwa Tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 silam. Desain karya Ridwan Kamil yang waktu itu masih menjadi Dosen Arsitektur ITB keluar sebagai pemenang pertama menyisihkan 68 peserta lainnya dan karyanya diwujudkan secara nyata menjadi Musium Tsunami Aceh. Musium tersebut telah berdiri megah dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Februari 2009 dan dibuka untuk umum sejak 8 Mei 2009.

Musium Tsunami Aceh

Musium Tsunami Aceh

Musium Tsunami Aceh

Musium Tsunami Aceh

Konsep Desain

Ridwan Kamil mengemas konsep rancangan Musium Tsunami Aceh dengan tema “Rumoh Aceh as Escape Building”. Kesan modern sangat terasa ketika kita melihat bentuk bangunannya dari luar. Jika dilihat, tampak depannya seperti kapal besar yang memiliki geladak luas sedangkan tampak atasnya seperti gelombang tsunami. Namun, jika ditelisik lebih dalam, desainnya tetap mengusung kearifan lokal yang tumbuh di lingkungan masyarakat Aceh. Tergambar dari ide dasarnya berupa rumah panggung Aceh yang sebenarnya ramah dalam merespon bencana alam serta konsep bukit penyelamatan (escape hill) sebagai antisipasi terhadap bahaya tsunami. Atau juga pada dinding bangunan yang mengadopsi konsep tarian khas Aceh, yaitu Tari Saman yang menggambarkan kekompakan dan kerjasama antar manusia. Kesan musium yang modern tersirat dalam bentuk ruang-ruang yang tidak hanya memamerkan benda-benda memorial belaka tapi bisa berupa taman terbuka yang dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya anak muda untuk mengekspresikan diri.

Konsep desain Musium Tsunami Aceh tersebut diimplementasikan dalam pembagian ruang-ruang yang sarat makna filosofis dan melayangkan ingatan serta perenungan kita pada tragedi tsunami yang lalu. Tata letak ruangan terutama di lantai satu Musium, didesain khusus sehingga pengunjung seolah diajak untuk mendalami dan merasakan efek psikologis dari bencana tsunami.

  1. Space of Fear

Perjalanan menjelajah Musium Tsunami Aceh bermula dari sebuah lorong sempit yang seakan mengajak pengunjung untuk turut merasakan suasana mencekam, saat-saat terjadinya bencana tsunami. Lorong yang gelap dengan dinding tinggi berwarna hitam di sisi kiri dan kanan serta aliran air di sepanjang dinding dengan bunyi bergemuruh cukup memberikan efek psikologis yang menakutkan. Untuk itulah lorong ini dinamakan dengan Lorong Tsunami. Suasana mencekam karena bunyi-bunyian, cipratan air, dan minimnya pencahayaan seolah ingin mendeskripsikan rasa takut masyarakat yang luar biasa saat para korban berlarian menyelamatkan diri dari kejaran gelombang air laut.

Mungkin bagi pengunjung yang masih memiliki trauma pada kejadian tsunami Aceh, tidak disarankan untuk melewati jalur ini. Pastinya akan membangkitkan kenangan yang buruk atas terjadinya tragedi dahsyat tersebut.

  1. Space of Memory

Selepas dari lorong tsunami yang sempit disertai dengan suasana mencekam, pengunjung diajak untuk memasuki sebuah ruangan yang dinamakan ruang kenangan (Memorial Hall). Di ruangan ini terdapat 26 buah monitor yang semuanya menyajikan gambar-gambar saat peristiwa tsunami. Slide-slide gambar dan foto yang dirangkai dalam setiap monitor seakan ingin membangkitkan kembali kenangan terjadinya bencana tsunami yang melanda Aceh. Untuk tetap memberikan suasana mencekam, ruangan ini juga didesain dengan pencahayaan yang minim. Rasanya tidak tega melihat gambar-gambar korban yang begitu menyedihkan.

26 Monitor berisi gambar-gambar tsunami

26 Monitor berisi gambar-gambar tsunami

  1. Space of Sorrow

Space of Sorrow diwujudkan dalam bentuk Ruang Sumur Doa (Blessing Chamber). Ruangannya menyerupai sumur yang tinggi berbentuk seperti silinder dengan ribuan nama-nama korban tsunami yang terpampang di dinding. Menggambarkan kuburan massal para korban tsunami. Sumur ini hanya diterangi oleh pencahayaan yang berasal dari sinar di ujung atas sumur berbentuk lingkaran dengan tulisan kaligrafi Allah SWT. Filosofinya, ruangan ini menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya, dimaknai dengan kehadiran Allah sebagai harapan bagi masyarakat Aceh.

Ribuan nama-nama korban tsunami di Musium Tsunami Aceh

Ribuan nama-nama korban tsunami di Musium Tsunami Aceh

Blessing Chamber di Musium Tsunami Aceh

Blessing Chamber di Musium Tsunami Aceh

  1. Space of Confuse

Keluar dari Sumur Doa, pengunjung diajak untuk melalui jalanan yang berkelok-kelok dan tidak rata yang menggambarkan suasana kebingungan dari masyarakat Aceh tatkala terjadinya bencana. Kebingungan dalam mencari sanak dan saudara yang hilang, kebingungan karena kehilangan tempat tinggal, kebingungan karena kehilangan harta benda, dan kebingunan dalam menatap serta menata masa depan. Pengunjung diajak untuk melalui sebuah lorong gelap (lorong cerobong) yang membawa pada cahaya alami harapan bahwa masyarakat Aceh masih memiliki harapan dengan adanya bantuan dari dunia untuk memulihkan Aceh. Untuk itulah area ini dinamakan space of confuse.

Penunjuk arah

Penunjuk arah

  1. Space of Hope

Setelah lepas dari lorong cerobong, sampailah pengunjung pada sebuah jembatan yang dinamakan jembatan harapan (space of hope). Jembatan ini seolah mengingatkan kita bahwa dalam setiap peristiwa yang kita hadapi, akan selalu ada harapan untuk bangkit dan meraih asa yang baru. Meraih uluran tangan dari para sahabat dan bersama-sama menyongsong hidup yang baru. Area ini dinamakan jembatan harapan karena saat melalui jembatan, kita dapat melihat 54 bendera dari 54 negara yang turut serta mengulurkan tangan memberikan bantuannya baik saat tsunami maupun pasca tsunami. Jumlah bendera tersebut sama dengan jumlah batu yang tersusun di pinggiran kolam. Sebuah kolam dengan air yang berwarna kemerahan dengan banyak ikan-ikan di dalamnya. Di tiap batu tertera tulisan kata “Damai” dengan bahawa dari masing-masing negara pemberi bantuan untuk merefleksikan perdamaian Aceh dari konflik yang mendera sebelum tsunami. Tsunami membawa berkah dan turut pula membantu proses perdamaian di Bumi Aceh, serta turut membantu merekonstruksi Aceh pasca bencana. Terdapat pula ruang yang menyajikan pemutaran film tsunami selama sekitar 15 menit yang menceritakan peristiwa dari mulai gempa, tsunami, hingga saat bantuan datang.

Bendera para donor

Bendera para donor

Pada lantai dua, kita diajak untuk melihat banyak foto-foto serta artefak yang berhubungan dengan tsunami. Misalnya, terdapat jam besar yang mati saat terjadinya tsunami. Jarum jam masih menunjuk pada pukul 08.17. Atau kita juga dapat melihat foto jam Masjid Raya Baiturrahman yang jatuh dan mati dengan jarum jam yang menunjuk saat terjadinya bencana. Terdapat beberapa diorama yang menggambarkan seputar peristiwa tsunami. Ada yang menggambarkan suasana para nelayan dan masyarakat setempat yang panik berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi serta beberapa maket yang menggambarkan lansekap wilayah Aceh sebelum dan pasca bencana tsunami. Selain itu, ada juga ruang perpustakaan serta ruang alat peraga. Beberapa alat peraga yang ditampilkan antara lain bangunan tahan gempa, contoh patahan bumi, lukisan bencana, dan lainnya.

Jam besar yang menunjuk pada waktu terjadinya bencana tsunami Aceh

Jam besar yang menunjuk pada waktu terjadinya bencana tsunami Aceh

pengetahuan seputar tsunami

pengetahuan seputar tsunami

20141031_10583920141031_110029

Di lantai tiga Musium Tsunami Aceh, kita dikenalkan pada berbagai pengetahuan seputar gempa dan tsunami. Kita diajak untuk mengenali sejarah dan potensi tsunami di seluruh bumi, simulasi gempa yang bisa diatur sesuai dengan skala richternya, serta beragam desain bangunan dan tata ruang yang ideal untuk daerah rawan tsunami.

Musium ini dilengkapi pula dengan ruangan-ruangan yang memberikan kesempatan pada pengunjung untuk mengenal dan menikmati beberapa penganan khas Aceh serta ruangan tempat dijualnya souvenir khas Aceh, terutama sulaman-sulaman khas Aceh yang tampak pada tas, dompet, dan beberapa souvenir khas Aceh lainnya.

  1. Space of Relief

Ruang pemulihan diwujudkan dalam “the hill of light” dan “escape roof”. The hill of light berupa taman berbentuk bukit kecil sebagai sarana penyelamatan awal tsunami. Berupa taman publik dengan lansekap yang menarik. Sayang saat kunjungan, bagian ini belum dibuka.

Ridwan Kamil telah menterjemahkan peristiwa bencana dan segala seluk beluknya dalam bentuk desain Musium Tsunami Aceh. Karyanya sekarang telah menjadi salah satu simbol Kota Aceh. Menjadi sebuah objek yang wajib kunjung ketika berada di Aceh. Kenangan pahit sebuah bencana dahsyat memang tidak mudah untuk dilupakan. Terlebih bagi orang-orang yang mengalaminya secara langsung. Namun, di balik semua peristiwa yang terjadi selalu ada hikmah yang dapat diambil. Pembangunan yang terjadi di Aceh pasca tsunami sungguh luar biasa. Aceh sebelum tsunami yang tak lepas dari konflik, dapat bangkit menyongsong lembaran baru dengan berbagai pembangunan yang saat ini terus berlangsung. Aceh yang dulu selalu dirundung konflik dan terbelit situasi yang senantiasa mencekam, perlahan mantap melangkah menjadi wilayah yang tidak kalah dengan belahan Indonesia lainnya. Sebuah hikmah di balik bencana. (Del)

RM Nusa Indah, Solusi Bagi yang Lupa Bawa Oleh-Oleh

Pulang dengan membawa buah tangan atau oleh-oleh sudah menjadi tradisi yang telah mendarah daging bagi sebagian warga Indonesia. Musim liburan atau hari-hari pasca mudik Lebaran kali ini pun tidak luput dari ritual membeli oleh-oleh. Tak lengkap rasanya bila pulang dari satu tempat dengan tangan hampa, tanpa menjinjing buah tangan. Tak sempurna rasanya bila pulang mudik tidak membawa makanan atau cemilan khas daerah yang bersangkutan. Jangan heran bila di kota-kota tertentu, toko oleh-oleh banyak diserbu oleh para wisatawan maupun pemudik.

Bagaimana bila kita tidak sempat membeli oleh-oleh? Apa jadinya bila kita terburu-buru dan ada kerabat atau teman atau saudara yang tertinggal dari list yang akan diberi oleh-oleh? Rasa bersalah pasti akan hadir menyelinap bila titipan saudara atau teman terluput dan terlupa. Lalu, bagaimana cara mensiasatinya? Gak usah khawatir. Tak perlu repot-repot balik ke daerah asal. Solusinya ada pada…… Rumah Makan Nusa Indah! Lho kok rumah makan? Memang tersedia oleh-oleh yang kita cari? Harus makan di tempat juga? Banyak amat nanyanya. Santai dulu lah…..

RM Nusa Indah

RM Nusa Indah

Rumah makan yang satu ini memang berbeda dengan rumah makan lainnya. Berawal dari sebuah rumah makan sederhana yang kemudian dikembangkan sekaligus menjadi pusat oleh-oleh dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ibu Hartaty, sang pemilik rumah makan, mengawali bisnisnya dengan membuka rumah makan dengan menu-menu khas Surabaya. Perlahan tapi pasti, mulai mengembangkannya dengan menyajikan menu-menu daerah lainnya. Plus pusat oleh-oleh dari berbagai daerah.

Tampak depan RM Nusa Indah

Tampak depan RM Nusa Indah

Rumah Makan Nusa Indah terletak di Jalan KH. Achmad Dahlan No. 33, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ibu Hartaty telah mulai membuka tokonya sejak tahun 1983 di kawasan Radio Dalam. Baru di tahun 1986, akhirnya pindah ke tempat ini. Hingga saat ini, Ibu Hartaty akan dapat kita temui berada di belakang meja kasir. Beliau masih setia meladeni pembeli dari balik meja kasir.

Deretan cemilan di RM Nusa Indah

Deretan cemilan di RM Nusa Indah

 

Aneka cemilan di RM Nusa Indah

Aneka cemilan di RM Nusa Indah

 

Aneka cemilan di RM Nusa Indah

Aneka cemilan di RM Nusa Indah

Walau berupa rumah makan yang tidak terlampau besar, dengan lahan parkir yang tidak terlalu luas, rumah makan Nusa Indah mampu membuat rasa kangen menu kampung halaman sedikit terobati. Mampu pula mengobati rasa ngidam makanan daerah yang tiba-tiba muncul. Menu rawon lengkap dengan telur asinnya seperti yang ada di Surabaya, lontong Cap Gomeh, nasi pecel, sop buntut, nasi gandul, gudeg, lumpia Semarang, batagor Bandung, tahu gimbal, dan banyak menu lainnya tersedia di sini.

Di sebelah tempat makan, mata kita pasti akan terbelalak dengan deretan atau tepatnya beragam tumpukan makanan dan cemilan khas daerah yang mengingatkan kita pada daerah tertentu. Tinggal sebutkan keinginan kita, petugas akan dengan ramah menunjukkannya. Satu hal yang pasti, yaitu “Pasti kita akan bingung memilih yang akan kita beli”. Hampir semua tersedia di sana. Niat untuk membeli satu cemilan, pasti cemilan lainnya akan terikut. Seolah penganan dan cemilan tersebut iri untuk turut serta. Bahasa lainnya, kalap.

Sepertinya tulisan ini akan penuh bila disebutkan satu persatu. Tersedia Bolu Meranti khas Medan, bandeng presto Semarang, Abon Varia, keripik paru, dan Bolu Lapis Surabaya Mandarijn dari Solo, sambal udang Bu Rudi, kue lapis legit Spikoe, dan es krim Zanrandi dari Surabaya, brem dari Madiun, keripik pisang Lampung, Bakpia Pathok Jogja, Bakpia Legong Bali, aneka Brownies Amanda, kue-kue Kartika Sari, dan keripik Ma Icih dari Bandung, kerupuk udang dan terasi Nyonya Siok dari Sidoarjo, Nopia Banyumas, keripik singkong balado Christine Hakim dari Padang, dan banyak lagi cemilan lainnya. Semuanya bersesakan dan seakan berebut tampil untuk menarik perhatian calon pembeli.

Ada pula beragam sirup khas daerah seperti sirup kawista dari Jawa Tengah, sirup pisang susu dari Cirebon, dan Jeniper (jeruk nipis peres) juga tersedia. Pokoknya…. Lengkap banget! Cocok untuk yang rindu kampung halaman atau untuk yang terlupa bawa oleh-oleh.

Sempat ngobrol sebentar dengan Ibu Hartaty tentang bagaimana sistem yang diberlakukan di tokonya. Beliau menjawab, “Tergantung merk dan jenisnya Mbak, kalau yang sudah terkenal, dan yakin pasti laku, saya beli langsung, tapi untuk yang lainnya pakai sistem titip jual. Saya juga tidak mau terlalu ambil resiko”. Cukup dapat dipahami, karena untuk beberapa camilan, ketahanannya cukup singkat. Ada resiko basi atau kadaluwarsa. Ada pertimbangan asal makanan juga. Jika lokasi asalnya terlalu jauh, ongkos kirim mahal, dan peminatnya sedikit, tidak berani stok banyak.

Jadi, terlupa bawa oleh oleh? Datang saja ke Rumah Makan Nusa Indah. Hampir semua oleh-oleh khas daerah yang terkenal, ada di sana. Walau ada pula yang pastinya masih belum tersedia di sana.

Note : saya bukan kerabat atau pun temannya RM Nusa Indah, bukan pula salesnya. Hanya sharing saja.

Salam. (Del)