Pemindahan Ibu Kota Negara : Hanya Tinggal Wacana?

Itulah Indonesia. Beragam permasalahan, beragam wacana dilempar ke area publik tanpa ada akhir yang tuntas, tanpa hasil yang paripurna. Tidak sulit untuk mencari beragam permasalahan yang seakan hanya digantung, menunggu menguap terbawa angin, lalu terlupakan karena munculnya aneka permasalahan lainnya. Menanti meledak terlebih dahulu agar kembali menyedot perhatian. Agar kembali seksi untuk dibahas dan dijadikan komoditi berita.

Masih terekam jelas dalam ingatan, Presiden SBY sendiri yang melontarkan wacana tentang pemindahan ibu kota negara, saat berbuka puasa bersama Kadin, 3 September 2010. Tiga tahun yang lalu, kantor staf khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah memetakan adanya tiga skenario perpindahan ibu kota (Antara News, 3 September 2010):

  1. Skenario realistis, yaitu ibu kota tetap di Jakarta namun dengan pilihan kebijakan untuk menata, membenahi, dan memerbaiki berbagai persoalan Jakarta, seperti kemacetan, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan urban, banjir, maupun tata ruang wilayah;
  2. Skenario moderat, yaitu pusat pemerintahan dipisahkan dari ibu kota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibu kota negara karena faktor historis, namun pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru;
  3. Skenario radikal, yaitu membangun ibu kota negara yang baru dan menetapkan pusat pemerintahan baru di luar wilayah Jakarta, sedangkan Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis. Skenario radikal memerlukan strategi perencanaan yang komprehensif dengan berbagai opsi penentuan calon ibu kota baru.

Saat ini, Jakarta bersama dengan kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang telah menjadi sebuah kawasan megapolitan Jabodetabek. Hampir semua markas utama perusahaan besar nasional maupun multi-nasional berlokasi di Jakarta. Jakarta telah memposisikan dirinya sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Kota memang merupakan aglomerasi ekonomi, tempat segala fungsi ekonomi terkumpul. Semakin besar kota, semakin banyak pula variasi ekonomi yang ada di dalamnya. Kota tidak hanya menyandang 1 fungsi saja, misalnya sebagai kota dengan fungsi pariwisata saja atau kota pendidikan saja.  Jika meminjam prinsip lingkungan, semakin tinggi tingkat keanekaragaman, maka akan semakin sustain. Yang membedakan kota yang satu dengan yang lainnya selain besaran kotanya, juga lokasinya. Misalnya, jika lokasinya berada di tempat dengan potensi wisata yang tinggi, maka akan ada tambahan fungsi pariwisata atau ciri khas lainnya yang membedakan.

Kota Jakarta, selain memiliki fungsi sebagai Ibu kota Negara RI, juga memiliki beragam fungsi yang disandangnya. Kota Jakarta berkembang pesat menjadi konsentrasi kegiatan jasa, finansial, perkantoran, bisnis, pariwisata, sementara kegiatan industri dan permukiman berkembang di pinggir kota. Konversi lahan  di pusat kota banyak terjadi dari perumahan menjadi kawasan bisnis. Di pinggir kota, konversi terjadi dari lahan pertanian subur beririgasi menjadi kawasan industri serta permukiman dan kota-kota baru. Beban Jakarta menjadi berat dan tidak sesuai lagi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Pertanyaannya : Apakah Jakarta masih layak menjadi pusat pemerintahan? Apakah dekatnya pusat bisnis dengan pusat pemerintahan berdampak buruk? Apakah memang perlu untuk memindahkan ibu kota RI ke luar wilayah Jakarta? Ah, kok banyak nanya? Kita hanya butuh jawaban dan penjelasan.

Hingga saat ini saya memang belum menemukan literatur yang cukup tegas menentukan syarat sebuah ibu kota. Namun banyak tulisan yang memberikan gambaran berdasarkan pengalaman pemindahan ibu kota yang pernah terjadi di negara-negara lain dengan berbagai pertimbangan. Bisa dikatakan tidak ada alasan yang benar benar sama dari pemindahan sebuah ibu kota negara.

Sejarah Perjalanan Lokasi Ibu Kota Negara RI

Dilihat dari perjalanan sejarahnya, Indonesia telah mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota negara pada waktu kepemimpinan Presiden Soekarno. Indonesia terpaksa mengalami pemindahan ibu kota untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

Sejak jaman penjajahan Hindia Belanda, Jakarta memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Jakarta menjadi pilihan paling realistis kala itu karena Kota Jakarta telah terbentuk sehingga tinggal mengembangkannya melalui pembangunan infrastruktur. Pusat pemerintahan terpaksa berpindah ke Yogyakarta menyusul adanya pendudukan Belanda di Jakarta. Pusat pemerintahan sempat pula pindah sementara ke Bukittinggi pada 19 Desember 1948-6 Juli 1949 namun kembali lagi ke Yogyakarta sebelum akhirnya kembali ke Jakarta. Pemindahan ibu kota ke Bukittinggi terpaksa dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI menyusul pendudukan Belanda di sejumlah kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta.

Selain itu, Soekarno juga pernah mewacanakan agar ibu kota negara dipindah ke Kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah). Alasannya karena letak Palangkaraya yang cukup strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, juga karena pertimbangan pemerataan pembangunan.

Pengalaman Pemindahan Ibu Kota Negara di Negara Lain

Jika melihat beberapa negara lain di luar negeri, banyak yang memiliki perbedaan antara kota dagang dan ibu kota. Negara-negara tersebut menjadikan sebuah kota megalopolitan terpisah dari pemerintahan. Sebagai contoh Jerman menjadikan Frankfurt sebagai kota dagang dan Berlin sebagai Ibu Kota. Australia menjadikan Sydney sebagai kota jasa dan Canberra sebagai Ibu Kota. Atau Amerika Serikat yang menjadikan New York sebagai kota bisnis dan Washington DC sebagai Ibu Kota.

Negara di Asia lainnya pun semakin ingin mengurangi peran ibu kota sebagai kota bisnis. Seperti China yang mulai mengembangkan kota bisnis selain Beijing seperti Shenzen, Ghuanzou, dan Shanghai. Sehingga, pada akhirnya beban Beijing semakin berkurang sebagai pusat ekonomi dan bisa fokus sebagai pusat pemerintahan.

Dari beberapa contoh di atas, hal terpenting yang harus menjadi bahan pertimbangan adalah kelayakan Kota Jakarta maupun calon lokasi ibu kota yang diusulkan. Harus dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap Kota Jakarta, baik dari sisi spasial, sosial, kependudukan, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ibu kota merupakan simbol dari sebuah negara. Paris dan London dipilih oleh Romawi sebagai ibu kota karena alasan pertahanan. Banyak ibu kota negara yang berada di tepi laut yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan karena pada jaman dulu, laut merupakan simbol kekuatan pertahanan dan peperangan.

Faktor koordinat lokasi juga menjadi bahan pertimbangan. Ibu kota diharapkan terletak di tengah/pusat dalam konteks wilayah suatu negara. Walaupun mungkin tidak terlalu berlaku saat ini. Dengan adanya arus perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, lokasi dapat mengambil tempat di mana saja.

Solusi yang diusulkan

Saya mencoba mengemukakan sedikit sumbang saran/usulan terkait dengan wacana pemindahan ibu kota negara RI, yaitu:

  1. Pemindahan ibu kota Negara perlu telaahan yang mendalam. Jika masalah utamanya adalah kemacetan lalu lintas, pemindahan ibu kota Negara tidak dapat dijadikan solusi. Ini hanya akan memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa alternatif lokasi untuk memindahkan ibu kota negara memang pernah diwacanakan, namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menentukan di mana dan kapan realisasi pemindahannya. Jika untuk membenahi masalah kemacetan lalulintas, solusinya tentu dengan membenahi sistem transportasi dan tata ruang kota yang sudah akut. Sumber permasalahan yang ada sekarang adalah terjadinya penumpukan kegiatan ekonomi, khususnya jasa, perdagangan, keuangan, dan industri, bukan pada keberadaan kegiatan pemerintahan semata. Secara lebih tegas lagi, upaya mengurangi kemacetan dan penumpukan di Jakarta serta keinginan untuk memindahkan ibu kota dan penataan pusat pemerintahan adalah dua hal (issues) yang sangat berbeda;
  2. Dari ketiga opsi wacana pemindahan ibu kota negara, perlu tambahan satu opsi lagi, yaitu pembagian fungsi kegiatan ekonomi  ke lokasi lainnya. Yang dipindahkan bukan ibu kota negara tapi mewujudkan kota-kota lain yang dapat dijadikan alternatif pusat kegiatan ekonomi. Diperlukan upaya lebih serius lagi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah lain. Selain untuk menghindari beban yang semakin berat di Pulau Jawa, juga untuk aspek pemerataan atau solusi terhadap isu ketimpangan wilayah. Jika hanya dilakukan pemisahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan di lokasi yang tidak terlalu jauh, tidak akan menyelesaikan masalah kerumitan Jakarta. Para pegawai dan pejabat pemerintah hanya akan bekerja di Jonggol namun tetap tinggal di Kota Jakarta dan tetap menjadi beban Kota Jakarta.
  3. Lebih setuju dengan yang dilakukan oleh China. China tidak melakukan tindakan pemindahan ibu kota negaranya dari Beijing, namun mulai mengembangkan kota bisnis selain Beijing seperti Shenzen, Ghuanzou, dan Shanghai. Sehingga, pada akhirnya beban Beijing semakin berkurang sebagai pusat ekonomi dan bisa fokus sebagai pusat pemerintahan. Indonesia pun dapat melakukan hal yang sama. Indonesia dapat mengembangkan kota-kota bisnis lainnya di luar Jakarta, seperti halnya yang telah dilakukan terhadap beberapa kota di masa lalu, namun memang tidak tuntas, dan tidak memiliki hasil maksimal. Pengembangan Kota Batam, Kota Palangkaraya, Kota Makassar, atau Kota Ambon bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Opsi ini juga memang memerlukan waktu yang lama untuk mewujudkannya. China melakukan pengembangan Kota Shenzen sejak 30 tahun yang lalu dan baru terasa benar perkembangannya dalam dasawarsa terakhir ini. Sama halnya dengan Kota Batam, yang sudah memiliki rencana sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, namun sekarang kurang gaungnya.
  4. Yang tak kalah penting adalah komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Perlu diatur dalam tataran Undang-Undang. Untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi di luar Jakarta, diperlukan kebijakan dan Undang-undang yang mempertegas tentang hal tersebut. Perwujudan pusat-pusat kegiatan ekonomi di kota lain harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta (public-private partnership) tidak mengandalkan APBN saja, karena yang jelas akan banyak anggaran publik yang tersedot.

Penutup

Pada akhirnya keputusan apapun yang dibuat dapat dilakukan bila ada suatu tujuan nasional yang jelas dan merupakan konsensus bersama dan bukan merupakan keinginan dari satu kelompok elit yang memiliki kepentingan tertentu.

Pemindahan ibu kota tidak seharusnya dilakukan jika untuk upaya menanggulangi kemacetan dan penumpukan fungsi di Jakarta, karena pemindahan ibu kota saja tidak akan berdampak signifikan pada pemecahan masalah lalu lintas.

Upaya mendorong munculnya pusat-pusat kegiatan ekonomi lain di luar Jakarta, khususnya di luar Jawa pada gilirannya merupakan upaya untuk mengurangi dominasi perkembangan Kota Jakarta dan memacu pertumbuhan di luar Jawa. Namun hal ini memang perlu dilakukan  dengan perspektif jangka panjang dan bertahap, tidak mungkin dilakukan secara instan.

Jadi, akankah hanya berakhir pada tataran wacana? Itulah Indonesia. (Del)