PR untuk Jokowi, Bajaj Biru, Gas, dan Energi Terbarukan

Gambar

Bajaj Oranye dan Bajaj Biru.
Sumber Foto: http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/bajaj-biru2.jpg

Sudah cukup lama tidak menggunakan moda transportasi yang namanya bajaj. Bajaj sudah merupakan kendaraan favorit bagi ibu-ibu untuk mencapai lokasi yang tidak terjangkau angkutan umum lainnya. Mereka lebih memilih menggunakan bajaj, semata karena bajaj lebih fleksibel. Dapat mengantar hingga depan rumah. Tidak perlu ditambah dengan jalan kaki. Pulang pasar atau pulang dari supermarket sehabis belanja dengan barang bawaan yang banyak, tentunya sangat praktis bila menggunakan bajaj. Tidak tertutup kemungkinan warga lainnya pun turut terbantu dengan adanya bajaj.

Lama tidak merasakan naik bajaj, kemarin sore kembali naik bajaj, kebetulan bajaj biru. Maksudnya, bajaj yang diperuntukkan untuk penggunaan bahan bakar gas. Rutenya dari Salemba menuju Senen, dari UI di Salemba menuju rumah di Senen. Rute yang dulu sering dilalui. Sekarang sepertinya akan kembali berulang. Di tengah perjalanan, iseng tanya, “Pak, bajajnya pake bahan bakar gas? Tidak susah isinya ya Pak?”. Pak sopir bajaj spontan menjawab, terdengar sangat bersemangat, seakan ingin meluapkan isi hati. Langsung menjawab dengan rentetan jawaban. “Justru itu Bu, ini masih pakai bensin, kalau mau pakai gas, susah isinya, mesti rebutan sama busway. Ibu lihat sendiri, busway aja mesti antri panjang kalau mau ngisi. Busway kan, sekali ngisi lama, soalnya tanki nya besar. Kita yang hanya ngisi sedikit, masa harus antri lama? Bisa habis waktu Bu. Teman-teman lainnya juga begitu, masih pakai bensin”. Masih banyak lagi jawabannya, tapi intinya itu. “Tenang Pak, saya juga tidak menyalahkan kalau Bapak pakai bajaj biru tapi masih pakai bensin”. Terpikir, “Waduh Pak, ternyata si Bapak Bajaj senang ngobrol ya? Saya nanya sedikit, jawabannya panjang sekali”. Bapak sopir bajaj masih lanjut, “Sebenarnya Bu, kalau pakai gas lebih untung, lumayan lah Bu, bisa dapat lebih. Cuman ya itu tadi. Susah dapetnya. Ujung-ujungnya jadi sama. Waktu untuk ngantri gas kan lama, bisa dipake buat narik”. Iya deh Pak…

Lha…? Gagal dong program konversi BBM-nya? Gagal dong program konversi dari bahan bakar bensin ke bahan bakar gasnya? Tenang, tidak perlu terburu nafsu. Tetap berusaha jernih. Tetap cari akar permasalahannya.

Berdasarkan berita di media, kemarin (5/9/2013), Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menandatangani nota kesepahaman konversi penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) bagi angkutan umum di Jakarta. Sebagai langkah awal, bus Transjakarta dan bus sedang wajib menggunakan BBG.

Jokowi di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) Daan Mogot, Jakarta Barat berujar, “Semuanya gas. Bus Transjakarta yang baru juga gas, kemudian yang bus sedang yang nanti mengganti Metromini, Kopaja juga gas, kemudian bajaj juga gas. Tahun depan akan kita tambah, bus sedang kira-kira 3.000, gas. Busway tambah lagi 1.000, gas,”. Jokowi berencana untuk memperbanyak lokasi SPBG. Jokowi berkeyakinan bahwa pemerintah pusat pasti mendukung rencana Pemprov DKI. Lokasinya bisa di lahan milik Pemprov maupun lahan swasta.

Tuh Pak Sopir Bajaj, itu janjinya Jokowi, PR untuk Jokowi, supaya Bapak dapat menggunakan bahan bakar gas, supaya dapat uang lebih untuk dibawa pulang, untuk anak dan istri.  Semoga segera terwujud. Segera nyata. Kita tunggu. Sebagai langkah awal, itu sudah bagus.

Jokowi berpendapat bahwa ini merupakan upaya untuk mengurangi dampak polusi dari kendaraan berbahan bakar minyak karena menurut Jokowi, gas itu ramah lingkungan dan lebih murah. Walau tetap saya berpendapat, OK lah, sebagai langkah awal, ini masih bisa diterima. Patut diapresiasi. Namun secara bertahap, tetap harus diupayakan solusi lainnya. Solusi yang lebih ramah lingkungan. Patut diingat, bahan bakar gas tidak sepenuhnya ramah lingkungan. Gas tetap merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Gas alam juga termasuk bahan bakar fosil. Sudah saatnya kita juga konsisten pada upaya pengembangan energi terbarukan. Energi yang lebih ramah lingkungan dalam arti sebenarnya. Menggunakan energi yang dihasilkan dari sumber alami, yang dapat diperbaharui, yang secara alami dapat muncul kembali setelah dipergunakan, seperti cahaya matahari, angin, hujan, arus pasang surut, dan panas bumi. Atau secara sederhana, menggunakan biogas. Gas yang dihasilkan dari gas metana yang dilepaskan ketika kotoran hewan membusuk, atau dari sampah dan sistem saluran limbah, dan sebagainya. Gas metana yang dikumpulkan dan dimurnikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Sudahlah… toh itu bukan hanya PR untuk Jokowi. Tapi juga untuk Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait. Agar tetap konsisten dengan upaya yang telah dan sedang dilakukan. Setidaknya, Jokowi sudah memulai langkah untuk “sedikit lebih ramah lingkungan”.

Sudah saatnya kita beralih pada sumber energi yang lebih ramah. Di sekitar kita banyak bertebaran energi terbarukan (renewable energy). Sangat berlimpah dan tidak akan ada habisnya. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya. Menjadikannya berguna. Energi matahari (solar system), energi angin, energi nuklir, energi air, energi panas bumi, energi biomassa, dan seterusnya, dan sebagainya.

Pertanyaan lainnya yang mengusik. Mengapa semuanya harus impor? OK lah kalau Bus Transjakarta, Bus Sedang, Metromini, Kopaja harus impor. Mengapa bajaj saja harus impor? Ah, sudahlah, produk lainnya pun masih banyak yang harus impor. Bahan pangan komoditi utama pun masih banyak yang masih impor. Ternyata PR kita masih banyak. Bukan PR untuk Jokowi saja, karena Jokowi bukan Presiden. PR buat kita semua. Salam. (Del)

Privatisasi Air di Jakarta Harus Segera Berakhir

Kota Jakarta seperti halnya kota-kota lainnya di dunia, mengalami proses urbanisasi dengan segenap permasalahan di dalamnya. Kenyataan bahwa Kota Jakarta sebagai kota terbesar, tidak terlepas dari permasalahan utilitasnya. Salah satunya adalah masalah penyediaan air bersih.

Air merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat vital. Keberadaan umat manusia sangat tergantung pada ketersediaan air. Ketersediaan dan kebutuhan air harus seimbang terutama untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya air. Kelebihan air di musim hujan pada suatu lokasi/wilayah bisa menimbulkan bencana banjir dan longsor. Namun kekurangan air pada musim kemarau pun dapat menimbulkan masalah, misal munculnya bencana kekeringan. Keberadaan, ketersediaan, kebutuhan dan penggunaan sumberdaya air tergantung pada banyak faktor yang saling mempengaruhi dan saling memberikan dampak positif maupun negatif.

DKI Jakarta mengalami defisit air baku. Sangat kontradiktif dengan kenyataan Kota Jakarta dilalui oleh 13 sungai. Jakarta mengalami defisit air karena 13 sungai yang melewati Jakarta tidak dapat menjadi sumber air baku yang layak. Kondisi ini ditambah dengan kenyataan penyediaan air bersih perpipaan (PAM) hanya mencakup kurang dari 50 persen kebutuhan air warga Jakarta. Terdapat 13 sungai yang melewati, tapi tidak ada satu pun yang layak jadi air PAM kecuali Kali Krukut. Itupun sebenarnya kurang layak. Belum lagi permasalahan kebocoran pada pipa PAM.

Ketidakmampuan Kota Jakarta dalam hal penyediaan air bagi masyarakatnya telah membuat masyarakat mencari solusi sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan air. Beragam cara dilakukan oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhannya, antara lain dengan menggunakan air tanah. Penggunaan air tanah yang tidak terkendali, pada akhirnya menyebabkan penurunan muka air tanah (land subsidence) yang terus bergulir menjadi permasalahan turunan lainnya. Jakarta merupakan salah satu contoh perkotaan yang posisinya semakin rendah dibandingkan dengan permukaan air laut sehingga senantiasa dihadapkan pada persoalan banjir dan kelangkaan air. Sesungguhnya, ancaman bencana kelangkaan sumberdaya air tidak kalah mengkhawatirkan bagi masyarakat perkotaan.

Tidak dapat dipungkiri beberapa tahun terakhir, pembangunan kawasan superblok mendominasi pembangunan Jakarta. Timbul masalah terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Salah satunya adalah tentang ketersediaan air bersih. Dampak  minimnya ruang terbuka hijau turut mewarnai berkurangnya penyediaan air tanah. Yang dirugikan, masyarakat.

Indonesia, sebenarnya mengakui air sebagai Hak Asasi Manusia. Jelas ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara memiliki kewajiban melindungi hak rakyat agar semuanya dapat mengkases sumber air serta memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengontrol para investor asing atau perusahaan swasta yang berusaha mengeksploitasi sumber-sumber air di Indonesia karena apa yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Jakarta sejak tahun 1998 memiliki pengelola air minum yang berasal dari Perancis dan Inggris. Masing-masing Suez Lyonnaise des Eaux, Prancis, dan Thames Water, Inggris. Di Indonesia keduanya berpatungan dengan PAM Jaya. Lyonnaise yang melayani konsumen di barat Jakarta, melebur menjadi PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Sedangkan Thames yang menguasai bagian timur menjadi PT Thames PAM Jaya (TPJ), yang sekarang berganti menjadi Aetra. Mereka mendapatkan kontrak selama 25 tahun.

Angin segar mulai berhembus.  Semoga hembusannya semakin nyata. Pemda DKI Jakarta memiliki rencana mengambil alih perusahaan penyulingan air bersih PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), yang dikuasai oleh  Suez International (Perancis) dan PT Astratel Nusantara. Perlu didukung, patut diapresiasi.

Keputusan mengambil alih Palyja merupakan jalan untuk memastikan air bersih dapat dinikmati oleh seluruh warga. Jokowi mengatakan, “Supaya Jakarta bisa lebih leluasa mengelola air, betul-betul untuk rakyat, untuk masyarakat. Bukan orientasi pada keuntungan”. Benar.

Pengelolaan air tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada pihak swasta karena pasti orientasinya lebih pada pengambilan keuntungan. Harga akan mengikuti mekanisme pasar. Seperti yang selama ini terjadi. Tarif air di Jakarta naik terus. Warga yang memiliki keterbatasan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih.

Upaya Jokowi untuk mendudukkan kembali air sebagai barang yang dapat dengan mudah diakses warga patut diacungi jempol. Jokowi telah menyiapkan dua langkah proses pengambil-alihan. Pertama, Pemda DKI Jakarta akan membeli saham Palyja melalui proses negosiasi. Kedua, jika jalan pertama mentok, maka pemda DKI akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan swasta tersebut. Setuju. Privatisasi air yang telah berlangsung 15 tahun harus segera berakhir. Niat Jokowi harus didukung.

Selain upaya pengambil-alihan dari pihak swasta, perlu pula terobosan-terobosan baru dalam mengatasi masalah penyediaan air. Masalah penyediaan air tidak dapat disikapi dan diidentikan dengan penyediaan air dalam bentuk jaringan air bersih perpipaan. Jika pola pikir penyediaan air bersih masih terpaku pada penyediaan air bersih jaringan perpipaan, akan sangat sulit untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan permintaan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Berikut adalah solusi berupa strategi penyediaan air bersih yang saya usulkan:

  1. Penyediaan air bersih tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan sumberdaya airnya. Pengelolaan sumberdaya air harus dilakukan secara lintas sektoral dan lintas wilayah dengan prinsip one management for one watershed, yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu hingga ke hilir;
  2. Menerapkan pola penyediaan lain di luar jaringan perpipaan, misalnya dengan menempatkan tangki-tangki penampungan air dengan sistem lingkungan;
  3. Menerapkan strategi penyediaan informal, misalnya cara penggunaan air permukaan tanah dengan menggunakan sumur, melalui penjual air, tentu dengan koneksi yang legal;
  4. Sistem informal dapat dikelola pada level rumah tangga, juga dalam level kolektif, misalnya dalam bentuk MCK umum untuk kawasan-kawasan yang sulit dijangkau oleh sistem perpipaan.

Akhir kata, upaya pengambil-alihan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) patut diapresiasi dan disokong. Lanjutkan dengan langkah pengambil-alihan PT Thames PAM Jaya (TPJ)/ Aetra. Demikian pula penerapan strategi penyediaan air bersih non perpipaan. Segera. (Del)

Tarif Parkir di Jakarta Memang Terlalu Murah

Perlu penegasan kembali. Ya benar. Sama sekali tidak salah. Tarif parkir di Jakarta memang sangat murah. Terlalu murah malah. Ini salah satu alasan mengapa  warga Jakarta masih tetap betah bawa mobil pribadi. Tentunya selain alasan buruknya sistem transportasi, kurangnya dan tidak nyamannya angkutan masal, murahnya BBM (setelah kenaikan sekalipun), dan alasan lainnya. Coba bandingkan dengan tarif parkir di kota-kota besar yang ada di negara lain. Sangat jauh berbeda. Dibandingkan dengan negara tetangga dekat sekalipun. Misal dengan Malaysia. Kuala Lumpur menerapkan tarif parkir (on street) 8 RM untuk 1 jam pertama dan 5 RM untuk jam berikut di daerah emasnya. Maksudnya di kawasan “golden triangle” nya. Jika 1 RM = Rp. 3.200,00  maka bagi yang parkir di sana, harus mengeluarkan uang setara dengan Rp. 26.000,00 untuk 1 jam pertama. Begitupun di Singapura. Perlu merogoh kocek hingga 4 dolar Singapura atau sekitar Rp. 32.000,00 untuk parkir 1 jam.  Belum lagi kalau kita melihat kota-kota besar lainnya.

On Street Parking
Sumber Foto: http://www.megapolitan.kompas.com

Mungkin ada yang dengan sinis mengatakan, “Ah… itu kan di Malaysia dan Singapura yang warganya telah memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia”. Tidak seperti itu. Jakarta juga harus optimis, memang sedang menuju ke sana. Sudah layak, sudah pantas, dan sudah seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan kembali tarif parkir. Agar warga Jakarta mau menanggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke moda transportasi massal.

Jokowi dan Ahok tidak perlu takut akan resiko protes dari sana dan dari sini. Mulai saja. Paralel dengan upaya perbaikan moda transportasi massal. Kalau terus menerus menunggu rampungnya penyediaan moda transportasi massal, permasalahan pertambahan jumlah kendaraan pribadi tidak akan terkendali. Toh banyak pula negara yang telah memulai penerapan tarif parkir mahal ketika angkutan massal nya belum sepenuhnya memadai, lengkap dan berhasil. Yang penting di awal, tambah saja armada transjakarta, atau optimalisasi KRL, peremajaan kopaja dan metromininya. Tidak perlu harus menunggu monorel rampung. Tidak perlu menanti MRT sempurna. Memang harus ada keberanian dari Jokowi dan Ahok. Dan mereka telah mengusulkannya. Butuh pengejawantahannya. Kita tunggu dan kita dukung. Semoga DPRD sekata.

Berapa Tarif Parkir yang Pantas? Pemerintah DKI Jakarta telah mengusulkan tarif parkir dengan sistem zonasi. Untuk parkir di badan jalan (on street), kenaikan diusulkan mencapai 4 kali lipat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan 3 zona, yaitu Kawasan Pengendalian Parkir, Zona A, dan Zona B. Untuk Kawasan Pengendalian Parkir, diusulkan tarif Rp. 6.000,00 hingga Rp. 8.000,00. per jam.  Untuk parkir di jalan Golongan A, dipatok Rp. 4.000,00 hingga Rp. 6.000,00 per jam. Dan di jalan Golongan B Rp. 2.000,00 hingga Rp. 4.000,00 per jam. Tidak apa-apa. Malah seharusnya bisa lebih.

Namun yang perlu diingat, sistem perparkirannya yang perlu diperhatikan. Supaya memang hasilnya masuk ke tangan yang benar.Dapat dimanfaatkan untuk perbaikan angkutan massal. Untuk perbaikan moda transportasi penggantinya. Mungkin bisa mencontoh Malaysia yang telah menerapkan skema dan sistem yang baik, sehingga tidak ada lagi tukang parkir maupun pembayaran langsung ke tukang parkir. Semua telah menggunakan mesin.

Kalau menurut teorinya, tarif parkir memang harus lebih mahal dibandingkan dengan tarif angkutan umum. Bisa ambil patokan 1,5 hingga 2 kali lipat dari harga angkutan umumnya. Sebagai contoh, jika tarif transjakarta Rp. 3.500,00 bahkan seharusnya Rp. 5.000,00 jika tanpa subsidi, maka tarif parkir seharusnya Rp. 7.500,00 hingga Rp. 10.000,00. Jadi sangat wajar jika Jokowi-Ahok mengusulkan “hanya” Rp. 6.000,00 hingga Rp. 8.000,00 saja. Masih dalam kisaran wajar.

Kenaikan tarif parkir masih menunggu hasil pembahasan. Perlu payung hukum. Yang tak kalah penting, perlu sistem yang memastikan hasil parkir masuk ke kas yang benar dan dialokasikan untuk meningkatkan prasarana dan sarana transportasi massal.  Pemerintah juga harus menjamin sepenuhnya keamanan parkir. Perlu penggatian sepadan ketika ada yang hilang. Kita tunggu. (Del)

Flona Berakhir, Ahok pun Sedih

Kecewa? Pasti. Tak terasa, ternyata Pameran Flora dan Fauna yang selalu dihelat sebulan penuh, setiap tahun, telah berakhir. Sayang hanya sempat berkunjung satu kali. Padahal masih ingin beli Morning Glory dengan warna yang lain. Minggu lalu ketika berkesempatan ke sana, hanya beli yang warna ungu. Ternyata bunganya tanpa henti, seakan selalu siap menyambut pagi. Memberikan semangat, menitipkan salam hangat, dan indahnya sungguh menawan hati. Tentunya tergiur warna yang lainnya.

Ungu

Pameran Flora dan Fauna Tahun 2013 kembali digelar selama satu bulan di Lapangan Banteng, Jakarta. Acara rutin tahunan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat 7 Juni 2013. Hari ini melihat di TV,  Wakil Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara resmi menutup perhelatan Flona 2013.  Dalam sambutannya, Ahok mengaku sedih baru berkunjung ke sana hari ini dan itu pun untuk menutupnya.

Warna-warni Angrek

Pameran Flona tahun 2013 ini mengusung tema “Kampung Hijau”.  Tentunya dari tema, tersirat niatan untuk menggugah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan agar tetap hijau, asri, dan nyaman. Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam pameran ini berbagai jenis tanaman hias, tanaman buah, dan hewan peliharaan dipamerkan dan dipersilakan untuk dibeli dan dibawa pulang. Tak ketinggalan, ada beragam kegiatan pendukung, seperti seminar, lomba, dan kontes-kontes berhadiah yang dapat diikuti oleh pengunjung.

Beragam Kontes

Ada beragam lomba dan kontes yang diselenggarakan, seperti kontes adhenium, kontes anthurium, kontes sanseviera, kontes aglonema, kontes reptil, dan sebagainya. Selain itu, tak mau kalah, ada juga lomba menggambar bunga, lomba mewarnai hewan, sarasehan pecinta tanaman, dan klinik . konsultasi tanaman. Tak cukup berhenti sampai di sana, seperti tahun-tahun sebelumnya, Pameran Flona tidak hanya ditujukan sebagai wadah jual beli tanaman, namun juga sebagai wadah tempat bertemunya beragam komunitas, pecinta tanaman, dan pecinta hewan. Nafas dan semangat “Go Green” seakan menemukan wujudnya. Menjadi serupa oasis yang menyejukkan sehingga nafas dan semangat “Go Green” dapat ditindaklanjuti dengan penjelmaan sebagai gaya hidup yang melekat erat pada masyarakat Jakarta.

Awalnya terbersit keraguan Ahok terhadap keberhasilan Pameran Flona 2013 karena pelaksanaannya bersamaan dengan rangkaian kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke 486. Di ulang tahunnya kali ini, DKI Jakarta menggelar beragam kegiatan dengan konsep rakyat dan lebih menarik warga untuk berkunjung. Itu pula yang membuat Ahok meragukan tingkat kunjungan masyarakat. Ternyata itu tidak terbukti. Pengunjung jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu.

Pemilihan Lapangan Banteng sebagai lokasi Pameran Flona, pastinya telah melalui serangkaian pertimbangan. Lapangan Banteng merupakan salah satu ruang publik di Jakarta yang telah diberi nyawa kehidupan. Memiliki kehidupan berikut maknanya. Menyediakan ruang dan media bagi  orang-orang yang kreatif, jujur, sekaligus pekerja keras.

Jadi, tidak usah sedih Pak Ahok. Selenggarakan saja pameran ini 2 kali dalam setahun. Supaya warga Jakarta tidak hanya disuguhi oleh pemandangan kemacetan saja, namun juga oleh hijaunya kota. Walau baru sebatas pada lokasi pameran.

Jokowi Harus Mencontoh Wagiman

Siapa itu Wagiman? Apa hebatnya Wagiman? Bukankah sekarang seorang Jokowi sudah menjadi contoh dan panutan bagi sebagian besar orang, bahkan di tataran Nasional sehingga banyak digadang-gadang untuk menjadi Presiden? Mengapa harus mencontoh orang lain? Mengapa harus mencontoh Wagiman? Untuk mencari tahu jawabannya, silakan simak….

Kebetulan selama 3 hari saya berkesempatan untuk berkunjung ke Kota Surabaya dan saya terkesan. Kota Surabaya memang layak dan pantas jika dijuluki sebagai Kota Sejuta Taman. Sepanjang perjalanan dari Bandara Juanda menuju pusat kota, menuju hotel tempat menginap sementara, pemandangan taman langsung tampak dengan nyata. Langsung terpapar dengan jelas. Pemandangan hijaunya taman, indahnya median jalan, dan deretan pepohonan di pinggir jalan, selalu menghampiri, mengundang untuk sekedar ditengok dan diperhatikan. Hampir tidak ada lahan kosong milik publik yang dibiarkan merana tanpa sentuhan hijaunya tanaman. Hampir tidak ada median jalan yang tidak terwarnai hijaunya tumbuhan dan beraneka warnanya bunga. Semua cantik, semua indah, semua memancarkan aroma kesejukan dan kesegaran.  Panasnya suhu Surabaya terdegradasi dan terkorupsi oleh rimbunnya dan rindangnya pepohonan.

Taman Bungkul – Surabaya. Sumber : eastjava.com

Sepanjang perjalanan menuju hotel, jadi ajang tebak-tebakan dan diskusi di antara kami. Jenis pohon apakah itu? Kok bisa ya, tumbuh di Surabaya yang panas? Siapa yang bisa menemukan median tanpa sentuhan taman? Siapa dalang semua ini? Siapa yang bertanggung jawab atas semuanya?

Bisakah Jakarta seperti itu? Jawabannya : BISA. Jika Jokowi mencontoh Wagiman. Siapa itu Wagiman?

Mungkin belum banyak yang mengenal sosok Tri Rismaharini. Beliau tidak seterkenal Jokowi, yang namanya sudah berskala Nasional. Saya juga tidak mengenalnya dan saya gak mau sok kenal, sok dekat. Tapi saya tahu siapa itu Tri Rismaharini. Tahu berbeda dengan kenal dan tahu belum tentu kenal. Beliau adalah sosok wanita pertama yang menyandang gelar Walikota Surabaya. Lalu apa hubungannya dengan Wagiman? Saudaranyakah?

Tri Rismaharini inilah yang dikenal sebagai Wagiman. Beliau memang mendapatkan julukan WAGIMAN, Walikota Gila Taman. Tersinggungkah beliau dengan julukan tersebut? Harusnya tidak perlu. Sepatutnya beliau bangga. Saat ini, beliau berdampingan dengan mantan walikota Surabaya sebelumnya, yaitu Bambang Dwi Hartono, memimpin komando sebagai Walikota Surabaya dan Wakil Walikota Surabaya.

Tidak usah terlalu kaget, karena ternyata sebelum menjabat sebagai Walikota Surabaya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko). Beliaulah dalang dan yang bertanggung jawab atas bersih, hijau, dan asrinya Kota Surabaya. Beliau bertekad untuk menjadikan Surabaya sebagai Kota Sejuta Taman dan itu tampaknya telah menunjukkan hasil. Kota Surabaya tercatat berhasil meraih Piala Adipura tahun 2011. Beliau juga ternyata pernah menjadi salah satu nominasi Walikota terbaik di dunia tahun 2012 melalui “2012 World Mayor Prize” yang diselenggarakan oleh The City MayorsWorld Mayor Prize merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi yang dicapai oleh walikota dalam memajukan kota yang dipimpinnya. Beliau dinilai berhasil menata Kota Surabaya menjadi kota yang bersih dan tentunya penuh dengan taman.

Tidak sedikit taman yang telah disentuhnya, misalnya Taman Bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep all-in-one entertainment park nya. Kini Taman Bungkul telah menjadi taman terbesar dan terkenal di Kota Surabaya. Selain itu, yang tak kalah menarik adalah sentuhannya pada taman di Bundaran Dolog, taman Undaan, taman di Bawean, dan beberapa taman lainnya yang sekarang telah menjadi tempat refreshing atau sekedar melepas penat warga kota.

Jokowi harus mencontoh Wagiman. Menambah hijaunya Jakarta. Jokowi juga bukan tanpa upaya untuk pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH Publik). Namun gaungnya tenggelam di antara beragam permasalahan urgent lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya keras untuk menambah luasan RTH, demi untuk menjadikan ibukota yang lebih hijau dan lebih nyaman. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, salah satu misinya adalah menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau warga kota.

Salah satu langkahnya, yaitu dengan meningkatkan luasan dan kualitas RTH publik dan privat. Jakarta berencana untuk mencapai luas RTH di atas 11 % di tahun 2017 dari awalnya yang hanya 9,9 %. Caranya dengan menerapkan penambahan RTH publik melalui penyediaan dan pembelian lahan baru, dengan pembebasan lahan. Ini juga rencananya dilakukan bekerja sama melalui penggalangan peran swasta dalam penyediaan RTH publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merencanakan penerapan regulasi untuk penambahan RTH privat pada kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, serta kawasan industri. Mampukah? Dapatkah? Mampukah Jokowi mencontoh Wagiman? Butuh pembuktian. Kita lihat nanti.